Batal Dibeli Era Ahok, Lahan Eks Kedubes Inggris Kembali Dianggarkan... - Kompas.com

Batal Dibeli Era Ahok, Lahan Eks Kedubes Inggris Kembali Dianggarkan...

Kompas.com - 12/10/2018, 08:13 WIB
Kedutaan Besar Inggris di JakartaRobert J Steiner Kedutaan Besar Inggris di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai membahas rancangan APBD 2019 bersama DPRD DKI Jakarta.

Sejumlah BUMD DKI Jakarta mengajukan penyertaan modal daerah (PMD) dalam rapat bersama Komisi C DPRD DKI pada Kamis (11/10/2018).

Salah satunya yakni PT Jakarta Propertindo ( Jakpro). Perusahaan itu mengajukan PMD untuk beberapa program.

Baca juga: Jakpro Akan Beli Lahan Eks Kedubes Inggris yang Batal Dibeli Era Ahok

Satu di antaranya adalah rencana pembelian lahan eks Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat.

Jakpro meminta PMD Rp 500 miliar untuk membeli lahan itu dalam APBD DKI 2019.

Direktur Utama Jakpro Dwi Wahyu Daryoto mengatakan, angka Rp 500 miliar didasarkan pada hasil kajian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

Baca juga: Jalan di Samping Eks Kedubes Inggris Ditutup, Ombudsman Tidak Teriak

"Pembelian untuk akuisisi tanah di bekas Kedutaan Inggris, Bundaran HI, itu kurang lebih Rp 500 miliar berdasarkan KJPP terakhir," ujar Dwi, Kamis (11/10/2018).

Namun, Dwi belum merinci peruntukan lahan itu setelah dibeli nantinya.

Dipertanyakan DPRD

Anggota Komisi C DPRD DKI Ruslan Amsyari mempertanyakan rencana pembelian lahan itu. Sebab, dia pernah mendengar informasi bahwa lahan itu milik Pemprov DKI.

"Itu katanya mau bikin taman tuh, aset kita. Kok ini timbul lagi masalahnya? Katanya punya pemda," kata Ruslan.

Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Perekonomian dan Keuangan DKI Jakarta Sri Haryati mengatakan, lahan itu bukan milik Pemprov DKI.

Baca juga: Serapan Anggaran Minim karena Lahan Eks Kedubes Inggris

 Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Djafar Muchlisin saat rapat kerja antara Komisi D di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (11/8/2016).Alsadad Rudi Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Djafar Muchlisin saat rapat kerja antara Komisi D di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (11/8/2016).
Eksekutif akan membawa dokumen-dokumen pendukung yang menunjukkan lahan itu bukan milik DKI dalam rapat selanjutnya.

"Kemarin memang sudah dilihat, itu bisa kita beli karena memang bukan punya pemprov," ucap Sri.

Batal dibeli era Ahok

Catatan Kompas.com, sejak 2013, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang kala itu masih menjabat sebagai wakil gubernur DKI Jakarta, sudah mewacanakan pembangunan sebuah ruang terbuka hijau di kawasan Bundaran HI.

Kebetulan, saat itu Kantor Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia baru saja pindah dari sekitar Bundaran HI ke ke Patra Kuningan, Jakarta Selatan.

Lahan eks kedubes di kawasan Bundaran HI itulah yang diwacanakan Ahok untuk dijadikan ruang terbuka hijau.

Baca juga: Sumarsono: Bukan Maksud Pak Ahok Membobol APBD dengan Beli Lahan Eks Kedubes Inggris

"Intinya, konsepnya di sana ( lahan eks Kedubes Inggris) dibikin taman dulu. Kalau konsep Bung Karno itu, bikin Bundaran HI, di sampingnya ada tamannya. Bayangkan di tengah Bundaran HI ada taman, bagus," kata Ahok ketika itu.

Saat Ahok sudah menjabat Gubernur DKI, Pemprov DKI menganggarkan pembelian lahan sebesar Rp 479 miliar pada APBD DKI 2016.

Namun, keinginan Ahok membeli lahan eks Kedubes Inggris itu tak berjalan mulus.

Baca juga: Sekda Sebut Lahan Eks Kedubes Inggris yang Dibeli Pemprov DKI Punya Pemerintah Pusat

Ahok pun sempat kesal karena Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI saat itu tak kunjung membeli lahan tersebut.

Pada September 2016, Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI saat itu, Djafar Muchlisin, menyebut pembelian lahan akan rampung pada awal Desember.

Pemprov DKI dan pihak Kedubes Inggris sepakat dengan harga Rp 479 miliar.

Baca juga: Ahok Ingin Jadikan Bangunan Eks Kedubes Inggris Cagar Budaya

Siswa sekolah dasar bermain permainan tradisional di halaman Kedutaan Besar Inggris Jakarta Pusat, Rabu (18/42012). Kedutaan besar Inggris akan dibeli secara paksa oleh Pemda DKI Jakarta.TRIBUNNEWS/HERUDIN Siswa sekolah dasar bermain permainan tradisional di halaman Kedutaan Besar Inggris Jakarta Pusat, Rabu (18/42012). Kedutaan besar Inggris akan dibeli secara paksa oleh Pemda DKI Jakarta.
Pemprov DKI sudah mengantongi surat pernyataan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN (Badan Pertanahan Nasional) bahwa lahan itu dapat dibeli.

Beberapa bulan setelah tercapainya kesepakatan, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menyebut lahan eks Kedubes Inggris ternyata pernah dimiliki pemerintah pusat.

"Jadi, menurut BPN, mereka (Kedubes Inggris) harus bayar sewa karena itu dulu tanahnya pemberian pemerintah," kata Saefullah, Kamis (7/12/2016).

Baca juga: Pembangunan Taman di Lahan Eks Kedubes Inggris Akan Gunakan CSR

BPN kemudian menyebut Kedubes Inggris mengantongi sertifikat hak pakai setelah lahan itu diberikan pemerintah pusat.

Namun, pihak Kedubes Inggris belum memenuhi kewajiban membayar Rp 63.000 tiap tahunnya sesuai nilai jual objek pajak (NJOP) pada tahun perolehan hak pakai atau pada tahun 1961.

Pembelian pun dibatalkan.

Pemprov DKI baru bisa membeli lahan tersebut setelah Kedubes Inggris membayar kewajiban tersebut.


Terkini Lainnya

Gandakan Uang seperti Dimas Kanjeng, Pemuda di Surabaya Ditangkap

Gandakan Uang seperti Dimas Kanjeng, Pemuda di Surabaya Ditangkap

Regional
Rusun KS Tubun untuk Warga Berpenghasilan Rendah, Tarifnya Rp 1,5 Juta

Rusun KS Tubun untuk Warga Berpenghasilan Rendah, Tarifnya Rp 1,5 Juta

Megapolitan
Di Jalur Sarangan, 4 Kecelakaan Berujung Maut Terjadi dalam Sebulan

Di Jalur Sarangan, 4 Kecelakaan Berujung Maut Terjadi dalam Sebulan

Regional
Ruangannya Kena Peluru Nyasar, Politisi PAN Minta Polisi Usut Tuntas

Ruangannya Kena Peluru Nyasar, Politisi PAN Minta Polisi Usut Tuntas

Nasional
Penataan Jalan Pangeran Antasari, 'U-turn' Ditutup dan Jalan Dilebarkan

Penataan Jalan Pangeran Antasari, "U-turn" Ditutup dan Jalan Dilebarkan

Megapolitan
Musim Kering, Waduk dan Situ di Indramayu Hentikan Pengairan Sawah

Musim Kering, Waduk dan Situ di Indramayu Hentikan Pengairan Sawah

Regional
Hewan Misterius Kembali Serang Kambing Warga

Hewan Misterius Kembali Serang Kambing Warga

Regional
Perum PPD Klaim Kantongi Sertifikat Kepemilikan Tanah di Kebon Sayur Ciracas

Perum PPD Klaim Kantongi Sertifikat Kepemilikan Tanah di Kebon Sayur Ciracas

Megapolitan
Pembunuh Sopir Taksi Online di Palembang Divonis Penjara Seumur Hidup

Pembunuh Sopir Taksi Online di Palembang Divonis Penjara Seumur Hidup

Regional
Risma: Saya Sudah Surati Presiden Jokowi, tetapi Belum Ada Tanggapan...

Risma: Saya Sudah Surati Presiden Jokowi, tetapi Belum Ada Tanggapan...

Regional
Ditemukan Kembali Lubang yang Diduga Bekas Tembakan Peluru di Gedung DPR

Ditemukan Kembali Lubang yang Diduga Bekas Tembakan Peluru di Gedung DPR

Nasional
ICJR Apresiasi Ide Pemerintah Susun Aturan Khusus bagi Napi Lansia

ICJR Apresiasi Ide Pemerintah Susun Aturan Khusus bagi Napi Lansia

Nasional
Cerita Ni'matul Fauziah, Atlet Tuna Netra Peraih Perak Lawnball Asian Paragames 2018 (1)

Cerita Ni'matul Fauziah, Atlet Tuna Netra Peraih Perak Lawnball Asian Paragames 2018 (1)

Regional
Taliban Peringatkan Guru dan Pelajar untuk Tak Ikuti Pemilu

Taliban Peringatkan Guru dan Pelajar untuk Tak Ikuti Pemilu

Internasional
'Nyabu', Pengusaha Kertas Gunarko Papan Dituntut 1 Tahun 6 Bulan Penjara

"Nyabu", Pengusaha Kertas Gunarko Papan Dituntut 1 Tahun 6 Bulan Penjara

Megapolitan
Close Ads X