Perebutan Kursi Wagub Berujung Ancaman PKS DKI pada Pilpres 2019

JAKARTA, KOMPAS.com — Kursi wakil gubernur DKI Jakarta masih kosong setelah ditinggalkan Sandiaga Uno yang mengundurkan diri untuk maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2019.

Untuk mengisi posisi tersebut, partai pengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga pada Pilkada DKI Jakarta 2017 harus mengusulkan dua nama kandidat.

DPRD DKI Jakarta akan melakukan pemungutan suara untuk memilih satu dari dua nama kandidat yang diusulkan parpol pengusung.

Baca juga: Gerindra Diminta Tanda Tangani Kesepakatan 2 Cawagub DKI dari PKS

Namun, Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hingga kini belum menyepakati dua nama yang akan diusulkan sebagai kandidat wagub DKI.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyerahkan persoalan kursi wagub DKI kepada Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik.

Sebelum Prabowo menyampaikan itu, DPD Partai Gerindra DKI sudah memutuskan nama Taufik sebagai kandidat wagub yang diusulkan menggantikan posisi Sandiaga.

Baca juga: Teka-teki 2 Nama Cawagub DKI yang Disepakati Gerindra dan PKS

Sementara itu, PKS juga berkeras mendapatkan kursi wagub DKI.

PKS ingin dua nama kandidat wagub yang diusulkan berasal dari partainya.

PKS telah memilih dua kadernya sebagai kandidat wagub DKI, yakni Sekretaris DPW PKS DKI Jakarta Agung Yulianto dan mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu.

Ancaman PKS 

Perebutan kursi wagub DKI rupanya membuat risih kader-kader PKS di tingkat dewan pimpinan wilayah (DPW) dan ranting se-Jakarta.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengatakan, kader-kader PKS di tingkat DPW dan ranting se-Jakarta mulai berkomentar lepas tangan pada Pilpres 2019.

"Itu kan mengganggu iklim koalisi, khususnya di DKI. Kader di bawah sudah komentar, misalnya, 'Sudah urusan (pemilihan) presiden biar diurus Gerindra.' Itu kan sudah risih namanya," ujar Suhaimi, Senin (29/10/2018).

Baca juga: Kata Triwisaksana soal 2 Nama Cawagub DKI yang Disepakati PKS dan Gerindra

KOMPAS.com/NURSITA SARI Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (29/10/2018).

Alotnya pembahasan soal wagub DKI juga membuat kader PKS kecewa.

Suhaimi menyebut, mesin partai PKS untuk Pilpres 2019 bisa mati akibat hal ini.

Baca juga: Semakin Mengerucut, PKS dan Gerindra Sepakati 2 Nama Cawagub DKI

Kekecewaan kader PKS bisa berdampak pada upaya pemenangan Prabowo dan Sandiaga pada Pilpres 2019 di Jakarta.

"Kekecewaan itu sudah terasa di bawah. Kalau kader pada kecewa, otomatis mesin partai pasti mati tuh karena PKS itu kan partai kader," kata Suhaimi, Selasa (30/10/2018).

Jawaban Gerindra

Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik tidak yakin koalisi Gerindra dengan PKS terganggu gara-gara urusan kursi wagub DKI.

Begitu pula dengan ancaman matinya mesin partai PKS pada Pilpres 2019.

Menurut Taufik, koalisi Gerindra dan PKS tidak mungkin goyah hanya karena persoalan di tingkat provinsi.

Baca juga: Proses Pemilihan Cawagub DKI Tanpa Perkembangan Berarti

Dia menyayangkan adanya pernyataan yang menyebut koalisi Gerindra dan PKS terganggu gara-gara kursi wagub DKI.

KOMPAS.com/ RINDI NURIS VELAROSDELA Politikus Partai Gerindra Mohamad Taufik datang ke kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, Kamis (20/9/2018). Ia datang untuk memenuhi panggilan Bawaslu terkait laporan yang dilayangkannya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI.

Oleh karena itu, DPD Gerindra DKI Jakarta akan mengundang DPW PKS DKI membahas kursi wagub DKI pada 5 November 2018.

Baca juga: F-PKS Sebut Sudah Selesai Urusan Cawagub DKI, Tinggal Menanti Gerindra

Taufik berharap DPW PKS DKI bisa memenuhi undangan tersebut. Dengan demikian, kedua pihak bisa segera memutuskan dua kandidat wagub DKI.

"Urusan wagub itu urusan DPD (parpol tingkat provinsi). Maksud saya, ayo kita berunding, duduk bareng, musyawarah. Pasti ada jalan keluar," ucapnya.