Penetapan UMP DKI 2019 dan Keistimewaan Kartu Pekerja untuk Buruh... Halaman 2

Kompas.com - 02/11/2018, 08:58 WIB

Nursita Sari,

Kurnia Sari Aziza

Tim Redaksi

Nursita Sari

Penulis

Kurnia Sari Aziza

Editor

Lihat Foto

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Andri Yansyah setelah dilantik di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (25/9/2018). (KOMPAS.com/JESSI CARINA )

Buruh merayakan hari buruh internasional atau May Day dengan berunjuk rasa di sekitar Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (1/5/2018). Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah untuk menurunkan harga beras, listrik, BBM, membangun ketahanan pangan dan ketahanan energi, menolak upah murah, mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, dan merealisasikan 84 item Kebutuhan Hidup Layak (KHL) serta menolak tenaga kerja asing.

Sekitar 150 ribu orang dari berbagai elemen Serikat Buruh pada Selasa (23/10/2018) turun ke jalan di Kota Melbourne, Australia, menuntut kenaikan gaji. (ABC News/Nathan Stitt)

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal saat demo buruh di sekitar Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (29/9/2016).

"(Kartu Pekerja) sekaligus sebagai member JakGrosir," kata Saefullah.

Kemudian, Pemprov DKI juga menyiapkan subsidi enam produk pangan setiap bulan bagi buruh yang memiliki Kartu Pekerja.

Enam produk pangan itu yakni daging sapi beku, daging ayam beku, telur ayam, beras, ikan kembung beku, dan susu UHT.

Namun, susu disubsidi hanya untuk pemilik KJP Plus.

Anak-anak buruh yang mendapatkan KJP Plus bisa membeli susu bersubsidi itu setiap bulan.

Setelah disubsidi, harga daging sapi beku Rp Rp 35.000 per kilogram, daging ayam beku Rp 8.000 per ekor (1 kilogram), telur ayam Rp 10.000 per 15 butir (1 kilogram), beras premium Rp 30.000 per 5 kilogram, ikan kembung beku Rp 13.000 per 1 kilogram, dan susu UHT Rp 30.000 per 24 pak.

Produk pangan murah setiap bulannya akan dijual di koperasi serikat pekerja, 96 titik Pasar Jaya, 110 titik ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA), 18 titik rumah susun, dan 2 toko daging milik PD Dharma Jaya.

UMP dinilai terlalu kecil

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak UMP DKI Jakarta yang baru ditetapkan Rp 3,9 juta.

Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, upah ini terlalu kecil untuk hidup di Jakarta. Ia menjabarkan kebutuhan buruh dalam sebulan.

Untuk makan tiga kali sehari, membutuhkan Rp 45.000, maka dalam 30 hari totalnya Rp 1,35 juta.

Robertus Bellarminus/Kompas.com Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal saat demo buruh di sekitar Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (29/9/2016).

Kemudian sewa rumah, biaya listrik, dan air Rp 1,3 juta serta transportasi yang memerlukan biaya Rp 500.000.

"Dari tiga item tersebut, sudah menghabiskan anggaran Rp 3.150.000. Ini adalah biaya tetap yang tidak bisa diutak-atik," ujar Said.

Said mengatakan, setelah dikurangi kebutuhan di atas, sisa UMP 2019 adalah Rp 790.972. Jumlah itu dinilai tidak cukup untuk membeli pulsa, baju, jajan anak, biaya pendidikan, dan lainnya.

Said mengakui hasil survei pasar mengenai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang disepakati Dewan Pengupahan DKI Jakarta yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja telah menghasilkan angka Rp 3,9 juta.

Namun, angka Rp 3,9 juta ini hanya memasukkan unsur inflansi dan itu saja dinilai Said tidak cukup.