Kompas.com - 27/11/2018, 09:09 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (16/11/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (16/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com — Janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghentikan reklamasi pantai utara Jakarta akhirnya diwujudkan, tetapi dengan mengambil alih pengelolaannya.

Ia ingin DKI menguasai tiga pulau yang sudah terlanjur terbangun dengan mendirikan berbagai fasilitas publik di sana.

Sebelum mewujudkan keinginannya, Anies membuat sejumlah kebijakan. Berikut kebijakan Anies terkait reklamasi yang dilakukannya sejak menjabat Oktober 2017 lalu.

Tarik Raperda

Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) serta Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta (RTRKS Pantura) yang tengah dibahas Pemprov DKI bersama DPRD resmi ditarik Anies pada 13 Desember 2017.

Permintaan ini diajukannya pada 22 November 2018 dengan bersurat ke DPRD DKI Jakarta.

Alasannya, Anies ingin pasal-pasal yang termaktub dalam dua raperda itu sesuai dengan janji kampanyenya.

Baca juga: 5 Berita Populer: Prasangka Baik Sandiaga pada Jokowi dan Pulau Reklamasi Kini...

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sesuai dengan visi serta janji kami untuk menata kawasan pantai utara Jakarta sebagai kawasan yang semaksimal mungkin dipakai untuk kepentingan publik," kata Anies pada 15 Desember 2017 silam.

Sebelum akhirnya dicabut, pembahasan dua raperda itu memang sudah dihentikan sementara sejak salah anggota DPRD DKI, Sanusi, tertangkap tangan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menerima suap yang dilakukan Presiden Direktur Pengembang Pulau Reklamasi PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja.

Pemerintah pusat kemudian melakukan moratorium terhadap proyek reklamasi. Selama satu tahun, raperda itu mati suri dan tidak pernah dibahas lagi.

Pembahasan kemudian sempat akan dilanjutkan pada masa pemerintahan Djarot Saiful Hidayat. Saat itu, sanksi administratif terhadap Pulau C, D, dan G dicabut, moratorium pun dicabut secara keseluruhan oleh pemerintah pusat.

Atas dasar itu, Djarot Saiful Hidayat mengajukan surat ke DPRD DKI Jakarta untuk meminta agar melanjutkan kembali pembahasan dua raperda itu. Namun, langkah ini langsung dihentikan setelah Anies menjabat.

Minta HGB Dicabut

Akhir Desember 2017, Anies mengirimkan surat kepada Mengeri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil yang berisi permohonon agar BPN menunda dan membatalkan sertifikat hak guna bangunan (HGB) Pulau D.

Dalam surat itu, Pemprov DKI memohon agar kementerian tersebut mengembalikan seluruh dokumen yang telah diserahkan Pemprov DKI terkait perizinan reklamasi.

Anies mengirimkan surat tersebut karena menilai ada prosedur yang salah yang telah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya dalam proses perizinan reklamasi.

"Maka, kami akan lakukan Perda Zonasi dulu baru atur soal lahan dipakai untuk apa. Ini perdanya belum ada, tapi sudah keluar HGB. Ini urutannya enggak betul," ujar Anies, 9 Januari 2018 lalu.

Baca juga: Arti Nama Tiga Pulau Reklamasi yang Diberikan Anies

Anies yakin, langkah yang diambil merupakan tindakan yang benar untuk memperbaiki aturan yang telah dilanggar. Anies juga akan menerima segala konsekuensi yang ditimbulkan bila BPN mengabulkan permohonannya tersebut.

Salah satu konsekuensinya adalah mengembalikan uang yang telah diberikan oleh pengembang pulau reklamasi terhadap bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) senilai sekitar Rp 483 miliar.

Sebelum mendapatkan sertifikat HGB pulau reklamasi, pengembang wajib membayar BPHTB. Salah satu pengembang yang telah membayar ialah PT Kapuk Naga Indah.

Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil menegaskan, BPN tidak bisa membatalkan sertifikat HGB pulau reklamasi yang telah diterbitkan.

Baca juga: Jakpro Siap Kelola Pulau Reklamasi di Teluk Jakarta

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lapangan Latih Jakarta International Stadium Bisa Disewa Senin hingga Kamis

Lapangan Latih Jakarta International Stadium Bisa Disewa Senin hingga Kamis

Megapolitan
Sejumlah Tokoh Betawi Diusulkan Jadi Nama Jalan di Jakarta

Sejumlah Tokoh Betawi Diusulkan Jadi Nama Jalan di Jakarta

Megapolitan
Pintu Air 10 di Kota Tangerang Siaga 1, Potensi Banjir di Cibodas dan Cipondoh

Pintu Air 10 di Kota Tangerang Siaga 1, Potensi Banjir di Cibodas dan Cipondoh

Megapolitan
Ahli Waris Hibahkan Lahan Museum Sumpah Pemuda ke Negara

Ahli Waris Hibahkan Lahan Museum Sumpah Pemuda ke Negara

Megapolitan
Laga Perdana Lapangan Latih JIS: Tim Anies Kalah 0-3 Lawan DPRD DKI

Laga Perdana Lapangan Latih JIS: Tim Anies Kalah 0-3 Lawan DPRD DKI

Megapolitan
Vaksinasi Anak 12-17 Tahun di Tangsel Masih Jauh dari Target

Vaksinasi Anak 12-17 Tahun di Tangsel Masih Jauh dari Target

Megapolitan
Pemprov DKI Usul MRT Jakarta Disuntik Modal Rp 3,17 Triliun dari APBD 2022

Pemprov DKI Usul MRT Jakarta Disuntik Modal Rp 3,17 Triliun dari APBD 2022

Megapolitan
UPDATE 28 Oktober: Tambah 6 Kasus Covid-19 di Tangsel, 92 Pasien Masih Dirawat

UPDATE 28 Oktober: Tambah 6 Kasus Covid-19 di Tangsel, 92 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
Longsor Terjang Kampung Mulyasari Bogor, Tebing Tanah Setinggi 15 Meter Ambruk

Longsor Terjang Kampung Mulyasari Bogor, Tebing Tanah Setinggi 15 Meter Ambruk

Megapolitan
Anies Resmikan Pembangunan Taman Literasi Martha Christina Tiahahu

Anies Resmikan Pembangunan Taman Literasi Martha Christina Tiahahu

Megapolitan
Mobil Terperosok Lalu Terseret Arus Sungai Saat Hendak Dikeluarkan dari Garasi

Mobil Terperosok Lalu Terseret Arus Sungai Saat Hendak Dikeluarkan dari Garasi

Megapolitan
Hujan Angin, Atap JPO Yos Sudarso, Tanjung Priok Terlepas

Hujan Angin, Atap JPO Yos Sudarso, Tanjung Priok Terlepas

Megapolitan
Tes PCR 3 x 24 Jam Akan Dapat Digunakan Penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta

Tes PCR 3 x 24 Jam Akan Dapat Digunakan Penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Absen Sejak 3 Setember, Bendahara Kelurahan Duri Kepa Mengaku Diintimidasi dan Tak Diizinkan Masuk Kantor

Absen Sejak 3 Setember, Bendahara Kelurahan Duri Kepa Mengaku Diintimidasi dan Tak Diizinkan Masuk Kantor

Megapolitan
Kronologi Polisi Gugur Terlindas Truk Saat Bertugas Mengawal Tim Supervisi Polda Metro Jaya

Kronologi Polisi Gugur Terlindas Truk Saat Bertugas Mengawal Tim Supervisi Polda Metro Jaya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.