Terselip Stiker Kampanye Saat Kunjungan Sekolah, Caleg Gerindra Sebut Hanya untuk Pengenalan

Kompas.com - 05/12/2018, 15:29 WIB
Caleg Gerindra sekaligus anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Mohammad Arief dalam agenda sidang keterangan terdakwa terkait kasus pelanggaran kampanye di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Rabu (5/12/2018).Kompas.com/RIMA WAHYUNINGRUM Caleg Gerindra sekaligus anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Mohammad Arief dalam agenda sidang keterangan terdakwa terkait kasus pelanggaran kampanye di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Rabu (5/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa Mohammad Arief menjelaskan maksud keberadaan alat peraga kampanye (APK) berupa stiker dalam bingkisan cinderamata saat berkunjung ke SMP 127 Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada 3 Oktober 2018.

Menurutnya, stiker tersebut adalah bentuk pengenalan dalam kunjungan reses sebagai anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta ke acara Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Wilayah II Jakarta Barat.

"Ternyata di dalam cinderamata ada kenang-kenangan stiker, itu untuk apa?" tanya Hakim Ketua Rustiyono dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu (5/12/2018).

"Untuk pengenalan," jawab Arief.

Dalam kunjungan tersebut, terdakwa menyiapkan sekitar 80-90 bingkisan berisi sarung dan stiker kampanye untuk dibagikan kepada guru-guru yang hadir. Menurutnya, per bungkus senilai Rp 45.000.

"Ya untuk memperkenalan diri. Kalau masyarakat punya penilaian untuk memilih, saya silakan," kata Arief.

Baca juga: Caleg Gerindra Informasikan Nomor Urutnya Saat Temui Guru-guru di SMP 127

Dalam stiker tersebut berisi foto Arief berkopiah dan jas hitam. Kemudian terulis nama Drs. H. Moh. Arief, M.M, M.Pd dengan keterangan Caleg DPRD DKI Jakarta 2019 Dapil 10 Jakarta Barat.

Stiker tersebut juga terdapat nomor urut 4 dan ada logo Partai Gerindra.

Dalam kejadian tersebut, terdakwa Arief disangkakan dua pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal pertama Pasal 521 juncto Pasal 280 ayat (1) huruf H tentang Larangan Kampanye di Tempat Pendidikan.

Selanjutnya, Pasal 493 merujuk Pasal 280 ayat (2) huruf F tentang Larang Mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam hal ini Kepala Sekolah SMP 127, Mardiana, ikut terseret sebagai pihak yang mengizinkan acara MGMP terlaksana di sana.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Close Ads X