Polisi Diminta Hentikan Kasus Jubir KY yang Ungkap soal Iuran Tenis Hakim

Kompas.com - 06/12/2018, 06:29 WIB
Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wadji diperiksa selama enam jam terkait kasus dugaan pencemaran nama baik di Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Farid dilaporkan oleh Ketua Umum Persatuan Tenis Warga Peradilan (PTWP) Syamsul Maarif setelah memberikan pernyataan pada pemberitaan di Kompas, 12 September 2018 yang berjudul Hakim di daerah keluhkan Iuran, Rabu (5/12/2018). KOMPAS.com/DAVID OLIVER PURBAJuru Bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wadji diperiksa selama enam jam terkait kasus dugaan pencemaran nama baik di Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Farid dilaporkan oleh Ketua Umum Persatuan Tenis Warga Peradilan (PTWP) Syamsul Maarif setelah memberikan pernyataan pada pemberitaan di Kompas, 12 September 2018 yang berjudul Hakim di daerah keluhkan Iuran, Rabu (5/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wadji, Denny Ardiansyah Lubis meminta penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya menghentikan kasus dugaan pencemaran nama baik yang dituduhkan terhadap Farid.

Denny mengatakan, apa yang dituduhkan terhadap Farid bukan merupakan tindakan pidana, melainkan sengketa pers yang harus diselesaikan di Dewan Pers.

"Sangat wajar dengan alasan kita sampaikan sekali lagi untuk penyidik menghentikan proses ini karena lex specialis, tunduk terhadap Undang-Undang Pers," ujar Denny saat mendampingi Farid usai diperiksa di Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Rabu (5/12/2018).

Sebelumnya, Komisi Yudisial menerima keluhan dari sejumlah hakim di daerah, yang merasa terbebani dengan adanya iuran untuk membiayai kejuaraan nasional tenis beregu memperebutkan Piala Ketua Mahkamah Agung yang digelar di Provinsi Bali pada 10-15 September 2018.

Baca juga: Ketua KY: Laporan Dugaan Pencemaran Nama Baik adalah Sengketa Pers

Keluhan dari sejumlah hakim itulah yang disampaikan Farid dalam keterangannya kepada Harian Kompas. Namun, Juru Bicara MA Suhadi telah membantah adanya iuran itu. Atas ucapannya itu, Farid dilaporkan ke polisi.

Denny mengatakan, penggunakan KUHP tidak tepat karena Farid sedang menjalankan tugasnya sesuai amanat Undang-Undang sebagaimana Pasal 50 KUHP di mana seseorang tidak bisa dipidanakan jika melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang.

"Kami minta secara tegas untuk segera dihentikan dan diserahkan sesuai dengan Undang-Undang Pers," ujar Denny.

Selain itu, lanjut Denny, kasus ini merupakan kriminalisasi terhadap Komisi Yudisial.

"Ini merupakan bentuk kriminalisasi yang membahayakan narasumber dalam kepentingan, kapasitas hukumnya. Yang Kedua, adalah kebebasan kawan-kawan pers dalam menyampaikan pemberitaan," ujar Denny. 

Farid dilaporkan ke polisi oleh Ketua Ketua Umum Persatuan Tenis Warga Peradilan (PTWP) Syamsul Maarif dan Pengadilan Tinggi Medan Cicut Sutiarso dengan tuduhan telah melakukan pencemaran nama baik. Pihak Farid menyatakan bahwa kasus tersebut merupakan sengketa pers yang harus diselesaikan di Dewan Pers.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fakta Penangguhan Kunjungan Umrah dari Arab Saudi, Ribuan Jamaah Batal Terbang

Fakta Penangguhan Kunjungan Umrah dari Arab Saudi, Ribuan Jamaah Batal Terbang

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Jemaah Umrah Telantar di Bandara | Sekda DKI Minta Warga Nikmati Banjir

[POPULER JABODETABEK] Jemaah Umrah Telantar di Bandara | Sekda DKI Minta Warga Nikmati Banjir

Megapolitan
Panitia Pemilihan Wagub DKI Ditetapkan, Berikut Daftar Nama Anggota dan Tugasnya

Panitia Pemilihan Wagub DKI Ditetapkan, Berikut Daftar Nama Anggota dan Tugasnya

Megapolitan
Koalisi PKS dan Golkar di Pilkada Depok 2020 Bakal Terjadi?

Koalisi PKS dan Golkar di Pilkada Depok 2020 Bakal Terjadi?

Megapolitan
Kronologi Pelecehan Seksual Mahasiswi UI di Lingkungan Kampus

Kronologi Pelecehan Seksual Mahasiswi UI di Lingkungan Kampus

Megapolitan
Uji Coba Aspal Formula E Selesai, Komisi Pengarah Ingatkan soal Syarat yang Belum Dipenuhi

Uji Coba Aspal Formula E Selesai, Komisi Pengarah Ingatkan soal Syarat yang Belum Dipenuhi

Megapolitan
Polisi Tetapkan Pengemudi yang Tabrak Ibu Hamil di Palmerah sebagai Tersangka

Polisi Tetapkan Pengemudi yang Tabrak Ibu Hamil di Palmerah sebagai Tersangka

Megapolitan
Pengendara Mobil yang Tabrak Ibu Hamil hingga Tewas Diduga Kaget dan Salah Injak Pedal

Pengendara Mobil yang Tabrak Ibu Hamil hingga Tewas Diduga Kaget dan Salah Injak Pedal

Megapolitan
Mahasiswi UI Korban Pelecehan Seksual di Kampusnya Berani Bicara meski Dihantui Trauma

Mahasiswi UI Korban Pelecehan Seksual di Kampusnya Berani Bicara meski Dihantui Trauma

Megapolitan
Laporkan Pelecehan Seksual yang Menimpanya, Mahasiswi UI Malah Disalahkan Petugas Keamanan

Laporkan Pelecehan Seksual yang Menimpanya, Mahasiswi UI Malah Disalahkan Petugas Keamanan

Megapolitan
Pulang Kuliah Sore, Mahasiswi UI Alami Pelecehan Seksual di Kampusnya

Pulang Kuliah Sore, Mahasiswi UI Alami Pelecehan Seksual di Kampusnya

Megapolitan
Pemkot Bekasi Minta Kementerian LH Kaji Ulang Amdal KCIC

Pemkot Bekasi Minta Kementerian LH Kaji Ulang Amdal KCIC

Megapolitan
Kapolres Jakbar: Kami Tidak Menargetkan Artis atau Figur Publik dalam Kasus Narkoba

Kapolres Jakbar: Kami Tidak Menargetkan Artis atau Figur Publik dalam Kasus Narkoba

Megapolitan
Tanam Pohon Ganja di Indekos, Supermen dan Temannya Diringkus Polisi

Tanam Pohon Ganja di Indekos, Supermen dan Temannya Diringkus Polisi

Megapolitan
Cegah Banjir, 9 Stasiun MRT Fase 2 Akan Dipasangi Panel Pelindung

Cegah Banjir, 9 Stasiun MRT Fase 2 Akan Dipasangi Panel Pelindung

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X