Polisi Diminta Hentikan Kasus Jubir KY yang Ungkap soal Iuran Tenis Hakim

Kompas.com - 06/12/2018, 06:29 WIB
Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wadji diperiksa selama enam jam terkait kasus dugaan pencemaran nama baik di Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Farid dilaporkan oleh Ketua Umum Persatuan Tenis Warga Peradilan (PTWP) Syamsul Maarif setelah memberikan pernyataan pada pemberitaan di Kompas, 12 September 2018 yang berjudul Hakim di daerah keluhkan Iuran, Rabu (5/12/2018). KOMPAS.com/DAVID OLIVER PURBAJuru Bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wadji diperiksa selama enam jam terkait kasus dugaan pencemaran nama baik di Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Farid dilaporkan oleh Ketua Umum Persatuan Tenis Warga Peradilan (PTWP) Syamsul Maarif setelah memberikan pernyataan pada pemberitaan di Kompas, 12 September 2018 yang berjudul Hakim di daerah keluhkan Iuran, Rabu (5/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wadji, Denny Ardiansyah Lubis meminta penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya menghentikan kasus dugaan pencemaran nama baik yang dituduhkan terhadap Farid.

Denny mengatakan, apa yang dituduhkan terhadap Farid bukan merupakan tindakan pidana, melainkan sengketa pers yang harus diselesaikan di Dewan Pers.

"Sangat wajar dengan alasan kita sampaikan sekali lagi untuk penyidik menghentikan proses ini karena lex specialis, tunduk terhadap Undang-Undang Pers," ujar Denny saat mendampingi Farid usai diperiksa di Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Rabu (5/12/2018).

Sebelumnya, Komisi Yudisial menerima keluhan dari sejumlah hakim di daerah, yang merasa terbebani dengan adanya iuran untuk membiayai kejuaraan nasional tenis beregu memperebutkan Piala Ketua Mahkamah Agung yang digelar di Provinsi Bali pada 10-15 September 2018.


Baca juga: Ketua KY: Laporan Dugaan Pencemaran Nama Baik adalah Sengketa Pers

Keluhan dari sejumlah hakim itulah yang disampaikan Farid dalam keterangannya kepada Harian Kompas. Namun, Juru Bicara MA Suhadi telah membantah adanya iuran itu. Atas ucapannya itu, Farid dilaporkan ke polisi.

Denny mengatakan, penggunakan KUHP tidak tepat karena Farid sedang menjalankan tugasnya sesuai amanat Undang-Undang sebagaimana Pasal 50 KUHP di mana seseorang tidak bisa dipidanakan jika melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang.

"Kami minta secara tegas untuk segera dihentikan dan diserahkan sesuai dengan Undang-Undang Pers," ujar Denny.

Selain itu, lanjut Denny, kasus ini merupakan kriminalisasi terhadap Komisi Yudisial.

"Ini merupakan bentuk kriminalisasi yang membahayakan narasumber dalam kepentingan, kapasitas hukumnya. Yang Kedua, adalah kebebasan kawan-kawan pers dalam menyampaikan pemberitaan," ujar Denny. 

Farid dilaporkan ke polisi oleh Ketua Ketua Umum Persatuan Tenis Warga Peradilan (PTWP) Syamsul Maarif dan Pengadilan Tinggi Medan Cicut Sutiarso dengan tuduhan telah melakukan pencemaran nama baik. Pihak Farid menyatakan bahwa kasus tersebut merupakan sengketa pers yang harus diselesaikan di Dewan Pers.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

August Parengkuan di Mata Lilik Oetama

August Parengkuan di Mata Lilik Oetama

Megapolitan
Polisi Siapkan 1.500 Personel Amankan Demo BEM SI di Istana

Polisi Siapkan 1.500 Personel Amankan Demo BEM SI di Istana

Megapolitan
Remaja Pemalak Sopir Truk di Angke Ditangkap, Tak Terima Uang Rp 2.000 Saat Beraksi

Remaja Pemalak Sopir Truk di Angke Ditangkap, Tak Terima Uang Rp 2.000 Saat Beraksi

Megapolitan
Ini Tunjangan Tambahan yang Didapat Pimpinan dan Anggota DPRD DKI

Ini Tunjangan Tambahan yang Didapat Pimpinan dan Anggota DPRD DKI

Megapolitan
4 Fakta Kasus Pencabulan 7 Bocah Perempuan oleh Guru Ngaji

4 Fakta Kasus Pencabulan 7 Bocah Perempuan oleh Guru Ngaji

Megapolitan
Seorang Ibu di Kebon Jeruk Aniaya Anaknya yang Berusia 2 Tahun hingga Tewas

Seorang Ibu di Kebon Jeruk Aniaya Anaknya yang Berusia 2 Tahun hingga Tewas

Megapolitan
Jokowi-Ma'ruf Dilantik, Ini Harapan Masyarakat dari Berbagai Lapisan

Jokowi-Ma'ruf Dilantik, Ini Harapan Masyarakat dari Berbagai Lapisan

Megapolitan
Sambut Pemerintahan Baru Jokowi-Ma'ruf, BEM SI Kembali Gelar Demo di Istana Hari Ini

Sambut Pemerintahan Baru Jokowi-Ma'ruf, BEM SI Kembali Gelar Demo di Istana Hari Ini

Megapolitan
Serba-serbi Perayaan Pelantikan Jokowi-Ma'ruf, dari Nasi Goreng Gratis hingga Konvoi Bajaj

Serba-serbi Perayaan Pelantikan Jokowi-Ma'ruf, dari Nasi Goreng Gratis hingga Konvoi Bajaj

Megapolitan
Saat Eggi Sudjana dan Mayjen TNI (Purn) Soenarko Kembali Terjerat Kasus Pidana

Saat Eggi Sudjana dan Mayjen TNI (Purn) Soenarko Kembali Terjerat Kasus Pidana

Megapolitan
Pengamat: Perlu Ada Tes Psikologi untuk Dapatkan SIM

Pengamat: Perlu Ada Tes Psikologi untuk Dapatkan SIM

Megapolitan
27 Orang Mengungsi akibat Kebakaran di Cawang

27 Orang Mengungsi akibat Kebakaran di Cawang

Megapolitan
Polisi Tangkap 3 Tersangka Pelaku Curanmor di Tanjung Duren

Polisi Tangkap 3 Tersangka Pelaku Curanmor di Tanjung Duren

Megapolitan
[POPULER MEGAPOLITAN]: Eggi Sudjana Ditangkap Lagi I Pedagang Nasi Goreng Masak 32.000 Porsi buat Relawan Jokowi-Ma'ruf

[POPULER MEGAPOLITAN]: Eggi Sudjana Ditangkap Lagi I Pedagang Nasi Goreng Masak 32.000 Porsi buat Relawan Jokowi-Ma'ruf

Megapolitan
BMKG: Jakarta Cerah, Suhu Kemungkinan Capai 36 Derajat Celsius

BMKG: Jakarta Cerah, Suhu Kemungkinan Capai 36 Derajat Celsius

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X