Banjir Jakarta: Pemprov Andalkan Pembangunan Waduk, DPRD Tagih Naturalisasi

Pembangunan dua bendungan ditargetkan selesai pada Desember 2019.

DPRD tagih naturalisasi

Ketua Fraksi PDI-P DRPD DKI Jakarta Gembong Warsono mempertanyakan pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyebut banjir di Jakarta merupakan kiriman dari hulu Sungai Ciliwung.

Menurut dia, jika Anies menyebut penyebab banjir Jakarta dari hulu maka hilirnya juga harus dibenahi.

"Itu persoalan, jangan menyalahkan di sananya. Kita harus mempersiapkan diri bagaimana kita membenahi supaya dampak dari banjir kiriman itu tidak berdampak ke masyarakat kita, begitu loh. Kan begitu maksudnya," kata Gembong saat dihubungi, Jumat (26/4/2019).

Baca juga: Banjir Kiriman Landa Jakarta, Ini Faktanya

Ia menyarankan agar sebaiknya pemprov DKI Jakarta mencari solusi dan konsep penyelesaiannya termasuk melakukan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Apalagi, hingga saat ini konsep penanganan banjir yakni naturalisasi yang sering disebut oleh pemprov tak kunjung terealisasi.

"Antara program naturalisasi dengan program normalisasi itu loh. Ini kan pada tidak temu sehingga kenyataan terhadap kali-kali besar terhambar karena program itu kan," ucap dia.

Berdasarkan penilaiannya, hingga saat ini jajaran SKPD di bawah Anies masih bimbang dan belum sepenuhnya mengerti tentang kebijakan program naturalisasi.

Mau tak mau, kata dia, jika sudah terhimpit, pemprov terpaksa menerapkan program normalisasi.

"Kenapa Pak Anies membuat naturalisasi, karena Pak Anies anti dengan penggusuran. Itu persoalannya di situ, tetapi mau tidak mau karena kondisi kita sudah seperti ini perlu dinormalkan," ujar dia.