Duduk Perkara Aksi Korban Gusuran Pekayon-Jakasetia Geruduk Kantor BPN Kota Bekas

Kompas.com - 12/09/2019, 06:18 WIB
Warga korban gusuran Pekayon-Jakasetia bertahan di depan Kantor BPN Kota Bekasi, Rabu (11/9/2019). KOMPAS.COM/VITORIO MANTALEANWarga korban gusuran Pekayon-Jakasetia bertahan di depan Kantor BPN Kota Bekasi, Rabu (11/9/2019).

Dandun bersikukuh, jajarannya tak sanggup bergerak tanpa hitam di atas putih, padahal faktanya terjadi sengketa dan perlawanan di atas lahan gusuran Pekayon-Jakasetia.

Baca juga: BPN Kota Bekasi: Demo Korban Gusuran Pekayon-Jakasetia Salah Alamat

"Berdasarkan gugatan saja kalau mereka mau blokir. Kita enggak bisa mengeluarkan apa yang mereka minta," kata Dandun.

Meski begitu, secara tersirat, Dandun menutup kemungkinan lahan gusuran di Tanah Pengairan tersebut tiba-tiba dimohonkan sertifikat hak miliknya oleh orang lain, terutama oleh Perum Jasa Tirta II – badan usaha di bawah Kementerian PUPR yang ditugaskan mengelola Tanah Pengairan, termasuk lahan Pekayon-Jakasetia.

Pemerintah Kota Bekasi kerap menganggap, lahan Pekayon-Jakasetia merupakan milik Perum Jasa Tirta II. Anggapan itu jadi dalih penggusuran paksa rumah warga pada 2016 lalu.

Padahal, menurut Dandun, Perum Jasa Tirta II pun belum pernah menunjukkan bukti kepemilikan maupun permohonan sertifikat atas tanah tersebut pada BPN Kota Bekasi.

Surat BPN Kota Bekasi tanggal 21 Agustus 2019 juga menyatakan hal yang sama, bahwa belum ada satu pun sertifikat hak atas tanah itu yang dicatat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bekasi.

"Tanah tersebut merupakan aset negara Kementerian PUPR/Perum Jasa Tirta II yang belum dimohonkan suatu haknya. Terhadap tanah aset negara yang belum dimohonkan sertifikatnya, dokumen tidak tersimpan pada BPN," tulis Kepala BPN Kota Bekasi, Deni Ahmad Hidayat dalam surat itu.

Andai pun bukti kepemilikan itu bisa ditunjukkan, merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, BPN Kota Bekasi tidak serta-merta bisa menerbitkan sertifikat tanah, menurut Dandun.

Pasalnya, secara fisik, warga korban gusuran lah yang menguasai tanah tersebut. Sementara itu, untuk memohonkan sertifikat tanah, dibutuhkan bukti yuridis dan bukti penguasaan fisik yang kuat.

“Harus semuanya, data yuridis maupun data fisik. Data fisik itu kita periksa ke lapangan, apa betul ada tanahnya, siapa yang menguasai tanah itu secara fisik,” ujar Dandun.

Sikap gamang inilah yang dipertanyakan Khairin. Menurut dia, beberapa kali petugas BPN Kota Bekasi mondar-mandir melakukan pengukuran di sekitar lokasi gusuran Pekayon-Jakasetia. Warga korban gusuran dibayangi trauma jika pengukuran itu berarti penggusuran tahap lanjut.

“Padahal BPN sudah sama persepsi, tidak akan menerima pendaftaran apa pun misalnya ada pengajuan permohonan dari pihak tertentu terhadap lahan eks Pekayon-Jakasetia, bahwa BPN sendiri yang akan blokir. Nah yang kami minta adalah jawaban tertulis dari pernyataan BPN itu sendiri,” ungkap Khairin.

Ricuh

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Petugas TNI-Polri Akan Datangi Rumah Warga Petamburan yang Tak Ikut Rapid Test

Petugas TNI-Polri Akan Datangi Rumah Warga Petamburan yang Tak Ikut Rapid Test

Megapolitan
Artis ST dan MA Ditangkap atas Dugaan Prostitusi Online, Polisi Sebut Masih Saksi

Artis ST dan MA Ditangkap atas Dugaan Prostitusi Online, Polisi Sebut Masih Saksi

Megapolitan
Rapid Test di Petamburan Dilanjutkan, Kali Ini Disebar di 4 Titik

Rapid Test di Petamburan Dilanjutkan, Kali Ini Disebar di 4 Titik

Megapolitan
Sempat Dilarang Masuk Gang Rumah Rizieq, Dandim Jakpus: Ini Wilayah NKRI!

Sempat Dilarang Masuk Gang Rumah Rizieq, Dandim Jakpus: Ini Wilayah NKRI!

Megapolitan
Akhir Pelarian Geng Pencuri Pandawa Setelah 24 Kali Menyamar untuk Rampok Rumah

Akhir Pelarian Geng Pencuri Pandawa Setelah 24 Kali Menyamar untuk Rampok Rumah

Megapolitan
Rizieq Shihab Dirawat: Dari Masuk Ruang IGD sampai Diminta Tes Swab

Rizieq Shihab Dirawat: Dari Masuk Ruang IGD sampai Diminta Tes Swab

Megapolitan
Cegah Covid-19, Pemkot Disinfeksi 9.426 Titik di Jaktim

Cegah Covid-19, Pemkot Disinfeksi 9.426 Titik di Jaktim

Megapolitan
Lurah Makasar Positif Covid-19, Pelayanan Pindah ke Kecamatan

Lurah Makasar Positif Covid-19, Pelayanan Pindah ke Kecamatan

Megapolitan
Istri Sewa Pembunuh untuk Habisi Suami, Polisi Duga Ada Motif Kuasai Harta

Istri Sewa Pembunuh untuk Habisi Suami, Polisi Duga Ada Motif Kuasai Harta

Megapolitan
Jadi Tempat Isolasi, Graha Wisata Ragunan Sudah Siap Terima Pasien OTG Covid-19

Jadi Tempat Isolasi, Graha Wisata Ragunan Sudah Siap Terima Pasien OTG Covid-19

Megapolitan
Santainya Agustinus Sikapi Pandangan Orang yang Anggapnya Gila karena Sering Panjat Tower

Santainya Agustinus Sikapi Pandangan Orang yang Anggapnya Gila karena Sering Panjat Tower

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Status Perkara Kerumunan Rizieq Shihab Naik Penyidikan | Cawalkot Depok Positif Covid-19

[POPULER JABODETABEK] Status Perkara Kerumunan Rizieq Shihab Naik Penyidikan | Cawalkot Depok Positif Covid-19

Megapolitan
Fakta Cawalkot Depok Mohammad Idris Positif Covid-19: Terasa Usai Debat, Kini Dirawat di RSUD

Fakta Cawalkot Depok Mohammad Idris Positif Covid-19: Terasa Usai Debat, Kini Dirawat di RSUD

Megapolitan
Benarkah Rizieq Shihab Sudah Swab Test seperti Klaim FPI?

Benarkah Rizieq Shihab Sudah Swab Test seperti Klaim FPI?

Megapolitan
Bertemu Pangdam Jaya, FPI: Kami Akan Bantu Copot Baliho, asalkan...

Bertemu Pangdam Jaya, FPI: Kami Akan Bantu Copot Baliho, asalkan...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X