Duduk Perkara Aksi Korban Gusuran Pekayon-Jakasetia Geruduk Kantor BPN Kota Bekas

Kompas.com - 12/09/2019, 06:18 WIB
Warga korban gusuran Pekayon-Jakasetia bertahan di depan Kantor BPN Kota Bekasi, Rabu (11/9/2019). KOMPAS.COM/VITORIO MANTALEANWarga korban gusuran Pekayon-Jakasetia bertahan di depan Kantor BPN Kota Bekasi, Rabu (11/9/2019).

Dandun bersikukuh, jajarannya tak sanggup bergerak tanpa hitam di atas putih, padahal faktanya terjadi sengketa dan perlawanan di atas lahan gusuran Pekayon-Jakasetia.

Baca juga: BPN Kota Bekasi: Demo Korban Gusuran Pekayon-Jakasetia Salah Alamat

"Berdasarkan gugatan saja kalau mereka mau blokir. Kita enggak bisa mengeluarkan apa yang mereka minta," kata Dandun.

Meski begitu, secara tersirat, Dandun menutup kemungkinan lahan gusuran di Tanah Pengairan tersebut tiba-tiba dimohonkan sertifikat hak miliknya oleh orang lain, terutama oleh Perum Jasa Tirta II – badan usaha di bawah Kementerian PUPR yang ditugaskan mengelola Tanah Pengairan, termasuk lahan Pekayon-Jakasetia.

Pemerintah Kota Bekasi kerap menganggap, lahan Pekayon-Jakasetia merupakan milik Perum Jasa Tirta II. Anggapan itu jadi dalih penggusuran paksa rumah warga pada 2016 lalu.

Padahal, menurut Dandun, Perum Jasa Tirta II pun belum pernah menunjukkan bukti kepemilikan maupun permohonan sertifikat atas tanah tersebut pada BPN Kota Bekasi.

Surat BPN Kota Bekasi tanggal 21 Agustus 2019 juga menyatakan hal yang sama, bahwa belum ada satu pun sertifikat hak atas tanah itu yang dicatat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bekasi.

"Tanah tersebut merupakan aset negara Kementerian PUPR/Perum Jasa Tirta II yang belum dimohonkan suatu haknya. Terhadap tanah aset negara yang belum dimohonkan sertifikatnya, dokumen tidak tersimpan pada BPN," tulis Kepala BPN Kota Bekasi, Deni Ahmad Hidayat dalam surat itu.

Andai pun bukti kepemilikan itu bisa ditunjukkan, merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, BPN Kota Bekasi tidak serta-merta bisa menerbitkan sertifikat tanah, menurut Dandun.

Pasalnya, secara fisik, warga korban gusuran lah yang menguasai tanah tersebut. Sementara itu, untuk memohonkan sertifikat tanah, dibutuhkan bukti yuridis dan bukti penguasaan fisik yang kuat.

“Harus semuanya, data yuridis maupun data fisik. Data fisik itu kita periksa ke lapangan, apa betul ada tanahnya, siapa yang menguasai tanah itu secara fisik,” ujar Dandun.

Sikap gamang inilah yang dipertanyakan Khairin. Menurut dia, beberapa kali petugas BPN Kota Bekasi mondar-mandir melakukan pengukuran di sekitar lokasi gusuran Pekayon-Jakasetia. Warga korban gusuran dibayangi trauma jika pengukuran itu berarti penggusuran tahap lanjut.

“Padahal BPN sudah sama persepsi, tidak akan menerima pendaftaran apa pun misalnya ada pengajuan permohonan dari pihak tertentu terhadap lahan eks Pekayon-Jakasetia, bahwa BPN sendiri yang akan blokir. Nah yang kami minta adalah jawaban tertulis dari pernyataan BPN itu sendiri,” ungkap Khairin.

Ricuh

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies: Terima Kasih Warga Jabodetabek yang Memilih Tidak Mudik

Anies: Terima Kasih Warga Jabodetabek yang Memilih Tidak Mudik

Megapolitan
Arus Lalu Lintas Malam Lebaran di Jalan MH Thamrin Ramai Lancar, Aparat Bersiaga di Bundaran HI

Arus Lalu Lintas Malam Lebaran di Jalan MH Thamrin Ramai Lancar, Aparat Bersiaga di Bundaran HI

Megapolitan
Kawasan Tebet Ramai Didatangi Pembeli Pakaian pada Malam Lebaran

Kawasan Tebet Ramai Didatangi Pembeli Pakaian pada Malam Lebaran

Megapolitan
Larangan Ziarah Kubur Bikin Omzet Penjual Bunga Merosot padahal Sudah Terlanjur Utang

Larangan Ziarah Kubur Bikin Omzet Penjual Bunga Merosot padahal Sudah Terlanjur Utang

Megapolitan
Pantau Protokol Kesehatan Saat Shalat Id, Pemkot Bekasi Kerahkan 13.000 Aparatur

Pantau Protokol Kesehatan Saat Shalat Id, Pemkot Bekasi Kerahkan 13.000 Aparatur

Megapolitan
Hari Ketujuh Larangan Mudik, Pemprov DKI Terima 5.280 Permohonan SIKM

Hari Ketujuh Larangan Mudik, Pemprov DKI Terima 5.280 Permohonan SIKM

Megapolitan
Masjid Keramat Luar Batang Akan Gelar Shalat Id, Kapasitas Hanya 50 Persen

Masjid Keramat Luar Batang Akan Gelar Shalat Id, Kapasitas Hanya 50 Persen

Megapolitan
Wali Kota Jakbar Minta Warga Laksanakan Shalat Id di Rumah

Wali Kota Jakbar Minta Warga Laksanakan Shalat Id di Rumah

Megapolitan
Jelang Lebaran, Satpol PP Kota Tangerang Tertibkan PKL di Pasar Anyar

Jelang Lebaran, Satpol PP Kota Tangerang Tertibkan PKL di Pasar Anyar

Megapolitan
Jalan Tebet Utara Dalam Ditutup Sementara

Jalan Tebet Utara Dalam Ditutup Sementara

Megapolitan
Kunjungi Panti Sosial, Anies Imbau Warga Peduli dengan Sesama yang Tak Punya Keluarga

Kunjungi Panti Sosial, Anies Imbau Warga Peduli dengan Sesama yang Tak Punya Keluarga

Megapolitan
700 Personel Gabungan Diterjunkan Cegah Konvoi Takbir Keliling di Kota Depok

700 Personel Gabungan Diterjunkan Cegah Konvoi Takbir Keliling di Kota Depok

Megapolitan
Cegah Takbiran Keliling, 760 Personel Gabungan Berpatroli di Kota Tangerang

Cegah Takbiran Keliling, 760 Personel Gabungan Berpatroli di Kota Tangerang

Megapolitan
Kawasan Kota Tua Ditutup pada 12-16 Mei

Kawasan Kota Tua Ditutup pada 12-16 Mei

Megapolitan
Masjid Raya Al-Azhom Tangerang Tak Selenggarakan Shalat Idul Fitri, Besok

Masjid Raya Al-Azhom Tangerang Tak Selenggarakan Shalat Idul Fitri, Besok

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X