Kritik atas Transparansi APBD DKI yang Dianggap Penggiringan Opini oleh Anies

Kompas.com - 15/10/2019, 06:43 WIB
Laman dalam situs apbd.jakarta.go.id yang berisi anggaran belanja daerah dari tahun ke tahun. Tangkapan layar situs APBD DKI JakartaLaman dalam situs apbd.jakarta.go.id yang berisi anggaran belanja daerah dari tahun ke tahun.
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengusulkan draf kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 kepada DPRD DKI Jakarta pada Juli 2019.

Namun, draf KUA-PPAS itu hingga kini belum diunggah ke situs APBD, apbd.jakarta.go.id. Transparansi penyusunan APBD DKI pun dipertanyakan.

Pemprov DKI dinilai tertutup

Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta Wiliam Aditya Sarana menilai Pemprov DKI Jakarta masih tertutup soal penggodokan anggaran, khususnya terkait dokumen KUA-PPAS 2020.

Sebab, dokumen KUA-PPAS tidak ditemukan di situs web resmi yang dikelola Pemprov DKI Jakarta sehingga terkesan tertutup dari masyarakat.

"Belum ada dokumen APBD KUA-PPAS 2020 di website APBD kita. Bagaimana masyarakat DKI Jakarta dapat mengetahui untuk apa uangnya digunakan?" kata William, Rabu (9/10/2019).

Menurut William, rancangan anggaran seharusnya dibuka seluas-luasnya dan dapat diakses oleh masyarakat Jakarta. Khalayak berhak tahu rencana penggunaan uang mereka.

Baca juga: Rancangan Anggaran 2020 Belum Diunggah di Situs, Pemprov DKI Diminta Transparan

Dianggap batasi keterlibatan publik

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Akhmad Misbakhul Hasan juga mengkritik keputusan Pemprov DKI yang tidak mengunggah rancangan anggaran 2020.

Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan dianggap membatasi keterlibatan warga Jakarta untuk ikut memantau rancangan anggaran dan rencana program Pemprov DKI.

"Ini artinya, Pemda DKI membatasi keterlibatan publik, terutama warga DKI, untuk terlibat dalam proses penyusunan APBD 2020, padahal sebelum era kepemimpinan Pak Anies, meskipun itu masih rancangan, itu sudah dipublikasikan," ujar Misbah saat dihubungi Kompas.com, Senin (14/10/2019).

Jika Pemprov DKI transparan dalam menyusun anggaran, kata Misbah, draf KUA-PPAS itu seharusnya sudah diunggah situs web APBD DKI.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gempa Lebak Tempo Hari dan Pelajaran Buat Jakarta

Gempa Lebak Tempo Hari dan Pelajaran Buat Jakarta

Megapolitan
Ojek Online Resmi Diizinkan Angkut Penumpang di Bekasi, Ini Protokol yang Wajib Dipatuhi

Ojek Online Resmi Diizinkan Angkut Penumpang di Bekasi, Ini Protokol yang Wajib Dipatuhi

Megapolitan
Bertambah 344 Kasus Covid-19 di Jakarta, Lonjakan Tertinggi Sejak Kasus Perdana

Bertambah 344 Kasus Covid-19 di Jakarta, Lonjakan Tertinggi Sejak Kasus Perdana

Megapolitan
5 Fakta Persidangan Kasus Pembobolan Rekening Ilham BIntang

5 Fakta Persidangan Kasus Pembobolan Rekening Ilham BIntang

Megapolitan
Lebih Aman dan Nyaman Jalani Masa Transisi dengan Protokol J3K dari Gojek

Lebih Aman dan Nyaman Jalani Masa Transisi dengan Protokol J3K dari Gojek

BrandzView
5 Fakta Aksi Perusakan dan Penganiayaan oleh Anggota PPSU, Berawal dari Karaoke

5 Fakta Aksi Perusakan dan Penganiayaan oleh Anggota PPSU, Berawal dari Karaoke

Megapolitan
Perempuan Lompat dari Lantai 13 Hotel, Polisi: Info Keluarga Tidak Ada Masalah

Perempuan Lompat dari Lantai 13 Hotel, Polisi: Info Keluarga Tidak Ada Masalah

Megapolitan
UPDATE Grafik 8 Juli Depok: 10 Kasus Baru Covid-19

UPDATE Grafik 8 Juli Depok: 10 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Tak Lolos PPDB Jakarta, Pelajar Peraih Ratusan Penghargaan Akhirnya Putus Sekolah

Tak Lolos PPDB Jakarta, Pelajar Peraih Ratusan Penghargaan Akhirnya Putus Sekolah

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Kamis: Hujan Guyur Bekasi Siang dan Sebagian Jakarta Malam Nanti

Prakiraan Cuaca BMKG Kamis: Hujan Guyur Bekasi Siang dan Sebagian Jakarta Malam Nanti

Megapolitan
Menyantap Bubur Ayam Barito untuk Kali Pertama di Masa Pandemi Covid-19

Menyantap Bubur Ayam Barito untuk Kali Pertama di Masa Pandemi Covid-19

Megapolitan
Percobaan Perampokan Sadis di Bekasi, Pelaku Terlilit Hutang

Percobaan Perampokan Sadis di Bekasi, Pelaku Terlilit Hutang

Megapolitan
Anggota PPSU Rusak Kantor Satpel LH Mampang Prapatan, Polisi: Salah Paham Saja

Anggota PPSU Rusak Kantor Satpel LH Mampang Prapatan, Polisi: Salah Paham Saja

Megapolitan
Pengelola: Pengembangan Fasilitas Ancol Dilakukan Supaya Orang Tak Perlu ke Luar Negeri

Pengelola: Pengembangan Fasilitas Ancol Dilakukan Supaya Orang Tak Perlu ke Luar Negeri

Megapolitan
UPDATE 8 Juni: Tak Ada Penambahan Kasus Covid-19 di Kota Tangerang, Pasien Sembuh Bertambah 2

UPDATE 8 Juni: Tak Ada Penambahan Kasus Covid-19 di Kota Tangerang, Pasien Sembuh Bertambah 2

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X