DPRD DKI: Anggota TGUPP Rata-rata adalah Tim Sukses Anies

Kompas.com - 30/10/2019, 23:03 WIB
Anggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono dalam rapat KUA-PPAS 2020 di lantai 3, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2019). KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIAnggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono dalam rapat KUA-PPAS 2020 di lantai 3, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2019).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyatakan, anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan ( TGUPP) DKI Jakarta kebanyakan merupakan tim sukses Gubernur DKI Anies Baswedan pada Pilkada DKI 2017.

Gembong pun mengkritik anggaran untuk gaji anggota TGUPP yang dialokasikan dalam rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara ( KUA-PPAS) untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020 pada pos Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda).

"Yang terjadi sekarang kan hanya menempatkan tim-tim sukses kemarin, rata-rata adalah tim sukses ( Anies) semua. Bohonglah kalau tidak seperti itu," ujar Gembong dalam rapat pembahasan rancangan KUA-PPAS di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/10/2019).


Jika Anies merasa memerlukan TGUPP, kata Gembong, anggota TGUPP sebaiknya digaji menggunakan dana operasional Anies sebagai gubernur.

Baca juga: DPRD DKI Minta Anggaran TGUPP Dinolkan dan Pakai Dana Operasional Anies

Dia kemudian membandingkan anggaran TGUPP dengan anggaran-anggaran lain yang dikurangi dalam rancangan KUA-PPAS.

"Kami tidak ada masalah, tapi pergunakan saja alokasi dari dana operasional gubernur. Ini kan penghematan. Yang lain suruh hemat-hemat, tapi ini justru sebaliknya," kata dia.

Menurut Gembong, tugas anggota TGUPP tak sesuai nama yang seharusnya mempercepat pembangunan Jakarta. Dia menghambat TGUPP justru memperlambat pembangunan karena anggotanya yang banyak.

"Judulnya tim percepatan, (tetapi) dengan jumlah yang begitu banyak, maka bukan percepatan, Pak Gubernur mendapatkan informasi dari 70 sekian orang, bukan tambah cepat, tapi justru tambah lambat," ucap Gembong.

Bappeda DKI mengusulkan anggaran TGUPP sebesar Rp 19,8 miliar dalam rancangan KUA-PPAS 2020. Beberapa anggota Komisi A mempersoalkan anggaran itu dan mempertanyakan kinerja anggota TGUPP.

Baca juga: Berubah Lagi, Anggaran TGUPP Kali Ini Diusulkan Rp 19,8 Miliar

Komisi A belum menyetujui ataupun menolak anggaran tersebut. Ketua Komisi A Mujiyono meminta Bappeda mengkomunikasikan anggaran itu terlebih dahulu kepada Anies.

Catatan Kompas.com, sejumlah anggota TGUPP merupakan anggota dewan pakar Anies dan Sandiaga Uno pada Pilkada DKI 2017.

Ada juga anggota tim sinkronisasi Anies-Sandiaga yang dibentuk untuk menyusun program-program sesuai janji kampanye saat keduanya ditetapkan sebagai gubernur dan wagub DKI.

Saat TGUPP dibentuk, Anies-Sandiaga memilih mantan Direktur PLN Amin Subekti sebagai Ketua TGUPP.

Marco Kusumawijaya, Bambang Widjojanto, dan Rikrik Rizkiyana menjadi ketua bidang di TGUPP. Bambang Widjojanto merupakan ketua dewan pakar Anies-Sandiaga, sementara Rikrik merupakan anggota dewan pakar, dan Marco adalah anggota tim sinkronisasi.

Juru bicara Anies-Sandiaga semasa kampanye Pilkada DKI 2017, Naufal Firman Yursak, juga menjadi anggota TGUPP.

Rikrik kini tak lagi menjadi anggota TGUPP. Dia sudah diangkat menjadi Ketua Dewan Pengawas Perumda Pasar Jaya, salah satu badan usaha milik Pemprov DKI.

Anggota tim sinkronisasi lainnya, Hanief Arie Setianto, juga pernah menjadi anggota TGUPP. Kini dia menduduki jabatan direktur pengembangan bisnis PT Jakarta Propertindo, yang juga badan usaha Pemprov DKI.

Anggota dewan pakar Achmad Izzul Waro juga pernah menjadi anggota TGUPP. Izzul kini menjadi direktur pelayanan dan pengembangan PT Transjakarta.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X