Polemik Penertiban Lahan UIII yang Tak Kunjung Usai

Kompas.com - 11/11/2019, 14:46 WIB
Desain futuristik kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) dan tata ruang yang baik diharapkan menjadi kampus masa depan bagi kajian dan penelitian peradaban Islam. Dokumentasi Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPRDesain futuristik kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) dan tata ruang yang baik diharapkan menjadi kampus masa depan bagi kajian dan penelitian peradaban Islam.

DEPOK, KOMPAS.com - Penertiban lahan untuk pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia ( UIII) di Kampung Bulak, Depok, memiliki catatan panjang penolakan penertiban lahan.

Setelah peletakan batu pertama oleh Presiden Joko Widodo, 5 Juni 2018 lalu, polemik pembebasan lahan mengiringi pembangunan Universitas Islam yang ditengarai terbesar di Asia Tenggara tersebut.

Penolakan tersebut berawal dari surat keberatan beberapa warga yang tergabung dalam Ormas BMPTV-SI yang ditujukan untuk lurah Cisalak atas penertiban lahan milik pemerintah.

Lahan seluas 142,5 hektare tersebut kini masih menjadi polemik.

Penolakan tak hanya berlangsung saat ini. Sejak awal, warga telah menentang pembangunan UIII yang harus menggusur lahan mereka.

Jusuf Kalla yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden pernah mendesak langsung Gubernur Jawa Barat dan Walikota Depok untuk segera mengurus pembebasan lahan untuk UIII.

Baca juga: Wapres Desak Depok dan Jabar Percepat Pembebasan Lahan UIII

Saat itu, pembebasan lahan sudah menjadi kendala utama mereka melanjutkan pembangunan kampus tersebut.

Kalla pun mendorong penerbitan surat keputusan (SK) penertiban untuk lahan lokasi pembangunan UIII.

"Persoalan lahan urusan gubernur dan wali kota, untuk segera terbitkan SK tentang penertibannya," ujar Kalla.

Belum ada sosialisasi

Pengacara warga, Erham mengatakan, pemerintah tidak pernah memberikan sosialisasi kepada masyarakat Kampung Bulak atas penertiban lahan tersebut.

Itulah sebabnya, warga meminta penundaan penertiban di Kampung Bulak.

Warga menginginkan pendataan ulang agar mereka bisa mendapatkan uang kerohiman.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Tetapkan 131 Tersangka Pedemo Omnnibus Law di Jakarta, 20 Orang yang Bakar Halte

Polisi Tetapkan 131 Tersangka Pedemo Omnnibus Law di Jakarta, 20 Orang yang Bakar Halte

Megapolitan
Pakar Hukum Pidana UI: Pelaku Kerusuhan Demo Omnibus Law Harus Diusut Sampai Pengadilan

Pakar Hukum Pidana UI: Pelaku Kerusuhan Demo Omnibus Law Harus Diusut Sampai Pengadilan

Megapolitan
Pengamat Sebut Ada 'Orkestrasi Massa' di Balik Kericuhan Demonstrasi Tolak Omnibus Law

Pengamat Sebut Ada "Orkestrasi Massa" di Balik Kericuhan Demonstrasi Tolak Omnibus Law

Megapolitan
Pemkot Bekasi Targetkan Periksa 10.000 Spesimen Tes Covid-19 hingga 10 Hari ke Depan

Pemkot Bekasi Targetkan Periksa 10.000 Spesimen Tes Covid-19 hingga 10 Hari ke Depan

Megapolitan
UPDATE 19 Oktober di Tangsel: Bertambah 4 Kasus Positif, 90 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 19 Oktober di Tangsel: Bertambah 4 Kasus Positif, 90 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Pasien Covid-19 Berkurang, Pemkot Tangerang Kurangi Fasilitas Isolasi Mandiri

Pasien Covid-19 Berkurang, Pemkot Tangerang Kurangi Fasilitas Isolasi Mandiri

Megapolitan
Mengaku Sudah Bekerja Maksimal, Ketua Pansus Banjir DKI: Kuncinya Ada di Gubernur

Mengaku Sudah Bekerja Maksimal, Ketua Pansus Banjir DKI: Kuncinya Ada di Gubernur

Megapolitan
42 Motor Pedemo yang Ditinggal Saat Ricuh Masih di Polda Metro Jaya

42 Motor Pedemo yang Ditinggal Saat Ricuh Masih di Polda Metro Jaya

Megapolitan
55 RW di Kota Bekasi Masuk Zona Merah Covid-19, Ini Sebarannya

55 RW di Kota Bekasi Masuk Zona Merah Covid-19, Ini Sebarannya

Megapolitan
Pelecehan Remas Payudara Kerap Terjadi di Tangsel, Polisi Perlu Patroli Rutin di Lokasi Kejadian

Pelecehan Remas Payudara Kerap Terjadi di Tangsel, Polisi Perlu Patroli Rutin di Lokasi Kejadian

Megapolitan
Antisipasi Demo Rusuh dan Penjarahan, Polisi Jaga Ketat Pasar Glodok

Antisipasi Demo Rusuh dan Penjarahan, Polisi Jaga Ketat Pasar Glodok

Megapolitan
Polisi: Artis RR Gunakan Sabu Buat Kuruskan Badan

Polisi: Artis RR Gunakan Sabu Buat Kuruskan Badan

Megapolitan
Amankan Aksi Demo Tolak Omnius Law, Satpol PP Jakpus Akan Terjunkan 40 Personel

Amankan Aksi Demo Tolak Omnius Law, Satpol PP Jakpus Akan Terjunkan 40 Personel

Megapolitan
Selama PSBB Transisi, Satpol PP Jakpus Jaring 2.078 Pelanggar Tak Pakai Masker

Selama PSBB Transisi, Satpol PP Jakpus Jaring 2.078 Pelanggar Tak Pakai Masker

Megapolitan
Gubernur Banten Sesalkan Kerumunan Massa Saat Pendaftaran Bantuan UMKM di Kota Tangerang

Gubernur Banten Sesalkan Kerumunan Massa Saat Pendaftaran Bantuan UMKM di Kota Tangerang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X