Kemenag Bantah Tudingan YLKI soal Longgarnya Pengawasan Umrah

Kompas.com - 12/11/2019, 19:13 WIB
Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kementrian Agama, Arfi Hatim (memegang mikropon) saat konferensi pers pengungkapan kasus penipuan perjalanan umrah di Polresta Bandara Soekarno Hatta, Selasa (12/11/2019) KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONODirektur Bina Umrah dan Haji Khusus Kementrian Agama, Arfi Hatim (memegang mikropon) saat konferensi pers pengungkapan kasus penipuan perjalanan umrah di Polresta Bandara Soekarno Hatta, Selasa (12/11/2019)

TANGERANG, KOMPAS.com - Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama Arfi Hatim mengaku bahwa Kementerian Agama tidak sepenuhnya bisa mengawasi seluruh biro perjalanan umrah.

Khususnya, kata Arfi, biro perjalanan umrah yang tidak memiliki izin dari Kementerian Agama Republik Indonesia.

Arfi mencontohkan kasus penipuan berkedok umrah yang baru saja dirilis oleh Polresta Bandara Soekarno Hatta, Selasa (12/11/2019), yang juga disinggung Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Penipuan perjalanan umrah dengan jumlah korban 45 orang tersebut dilakukan bukan dari biro perjalanan yang terdaftar di Kementerian Agama.

Baca juga: Penipuan Umrah Kembali Terjadi, YLKI Sebut Kemenag Gagal Lakukan Pengawasan

"Tidak semua bisa diawasi, apalagi (kasus) yang tadi sesuai dengan informasi Kapolres (Polresta Bandara Soekarno Hatta), biro itu bukan BPW (biro perjalanan wisata) itu artinya perorangan," kata dia saat dihubungi Kompas.com, Selasa (12/11/2019).

Arfi mengatakan, memang benar kewenangan Kemenag melakukan pengawasan kepada biro perjalanan umrah. Tetapi, lanjut dia, pengawasan tersebut terbatas pada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang memiliki izin dari Kemenag.

"Harus diketahui juga Kemenag melakukan pengawasan yaitu oleh PPIU, untuk yang bukan PPIU harus bersinergi dengan beberapa kementerian lain sesuai kewenangan masing-masing," kata dia.

Sebelumya, YLKI menilai Kementerian Agama gagal melakukan pengawasan terhadap kasus penipuan perjalanan umrah.

Baca juga: Waspadai Biro Perjalanan Umrah Bodong, Ini Ciri-cirinya...

Ketua YLKI Tulus Abadi dengan lantang menyatakan, kejadian gagal berangkat terhadap 45 calon jamaah umrah asal Kalimantan Timur menjadi salah satu bukti.

"Ini bukti setelah kasus first travel, Kemenag belum meningkatkan pengawasan keberadaan biro umrah. Kejadian ini bisa menjadi bukti bahwa Kemenag gagal dalam pengawasannya," ujar dia saat dihubungi Kompas.com, Selasa (12/11/2019).

Tulus menegaskan, Kementerian Agama seharusnya cepat mengambil sikap atas biro umrah yang masih nakal mempermainkan konsumennya.

Seharusnya, lanjut Tulus, harus ada proses hukum untuk kasus-kasus tersebut, bukan hanya perdata juga pidana agar mendapatkan efek jera.

"Harus dicek, apakah biro umrah itu legal atau ilegal. Jika legal, harus dicabut ijin SIUP-nya. Berikut proses hukum lainnya, termasuk pidana," kata Tulus.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pilot Ditangkap karena Gunakan Sabu, Polisi: Alasannya untuk Konsentrasi

Pilot Ditangkap karena Gunakan Sabu, Polisi: Alasannya untuk Konsentrasi

Megapolitan
New Normal, Bandara Soekarno-Hatta Terapkan Tiga Lapis Keamanan

New Normal, Bandara Soekarno-Hatta Terapkan Tiga Lapis Keamanan

Megapolitan
Ini Fasilitas Baru di Bandara Soetta untuk Terapkan Protokol Kesehatan di Era New Normal

Ini Fasilitas Baru di Bandara Soetta untuk Terapkan Protokol Kesehatan di Era New Normal

Megapolitan
Perusahaan Hitachi Kembali Beroperasi Setelah Ditutup karena Karyawan Positif Covid-19

Perusahaan Hitachi Kembali Beroperasi Setelah Ditutup karena Karyawan Positif Covid-19

Megapolitan
Politisi PDI-P Wanti-wanti Pemprov Tak Pakai APBD untuk Reklamasi Ancol

Politisi PDI-P Wanti-wanti Pemprov Tak Pakai APBD untuk Reklamasi Ancol

Megapolitan
Kasus Covid-19 Meningkat, Pemkot Tangerang Justru Siapkan Wisata Air

Kasus Covid-19 Meningkat, Pemkot Tangerang Justru Siapkan Wisata Air

Megapolitan
3 Pilot Ditangkap karena Kasus Sabu, 2 Orang dari Maskapai Pelat Merah

3 Pilot Ditangkap karena Kasus Sabu, 2 Orang dari Maskapai Pelat Merah

Megapolitan
UPDATE 10 Juli: Pasien Sembuh Covid-19 di Tangsel Tambah 15 Orang, Totalnya Kini 301

UPDATE 10 Juli: Pasien Sembuh Covid-19 di Tangsel Tambah 15 Orang, Totalnya Kini 301

Megapolitan
[UPDATE] Grafik Covid-19 10 Juli di Depok: Tambah 23 Pasien Pulih

[UPDATE] Grafik Covid-19 10 Juli di Depok: Tambah 23 Pasien Pulih

Megapolitan
Polres Jaksel Tangkap 4 Pengguna Sabu, 3 Orang di Antaranya Pilot

Polres Jaksel Tangkap 4 Pengguna Sabu, 3 Orang di Antaranya Pilot

Megapolitan
Pelaku Pencurian Rumah Kosong di Kota Tangerang Beraksi dengan Modus Tanya Alamat

Pelaku Pencurian Rumah Kosong di Kota Tangerang Beraksi dengan Modus Tanya Alamat

Megapolitan
Polisi Bubarkan Kerumunan Pelamar Kerja di Kawasan Pasar Kita Pamulang

Polisi Bubarkan Kerumunan Pelamar Kerja di Kawasan Pasar Kita Pamulang

Megapolitan
Reklamasi Ancol Disebut Perluasan Kawasan, Politisi PDI-P: Gubernur Ini Kadang Bersilat Lidah...

Reklamasi Ancol Disebut Perluasan Kawasan, Politisi PDI-P: Gubernur Ini Kadang Bersilat Lidah...

Megapolitan
Satu Pedagang Positif Covid-19, Pasar Sunter Podomoro Tutup Tiga Hari

Satu Pedagang Positif Covid-19, Pasar Sunter Podomoro Tutup Tiga Hari

Megapolitan
Epidemiolog Sebut Jakarta Sedang Menuju Puncak Kedua Kurva Covid-19

Epidemiolog Sebut Jakarta Sedang Menuju Puncak Kedua Kurva Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X