Kompas.com - 11/12/2019, 07:30 WIB
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (10/12/2019). KOMPAS.com/NURSITA SARIKepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (10/12/2019).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, pembangunan moda transportasi massal light rail transit (LRT) rute Pulogadung-Kebayoran Lama akan menelan biaya sekitar Rp 15 triliun.

Biaya itu, mayoritas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

"Pemprov DKI Jakarta untuk membangun 19,7 kilometer, prasarananya, dibutuhkan lebih kurang Rp 12,5 triliun," ujar Syafrin di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Syafrin menyampaikan, anggaran itu akan digunakan untuk membangun infrastruktur prasarana LRT Pulogadung-Kebayoran Lama. Dinas Perhubungan akan melelang proyek tersebut.

Baca juga: DKI Akan Bangun LRT Pulogadung-Kebayoran Lama

Dari anggaran sekitar Rp 12,5 triliun, Dinas Perhubungan baru mengajukan Rp 154,3 miliar untuk tahap awal proses pembangunan LRT itu dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta tahun 2020. Sisa anggaran akan diajukan dalam APBD 2021 dan 2022.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Otomatis (anggaran dicicil) multiyears sampai 2022," kata dia.

Sementara sisa biaya untuk membangun LRT Pulogadung-Kebayoran Lama akan dibebankan kepada badan usaha penyelenggara, yakni PT Pembangunan Jaya.

Sebab, LRT Pulogadung-Kebayoran Lama akan dibangun dengan skema pembiayaan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Baca juga: Fraksi PSI Sebut Anggaran Dishub Rp 68 M untuk Pembangunan LRT Berpotensi Langgar Aturan

"Untuk yang Rp 3 triliun itu akan disiapkan oleh calon pemrakarsa. Badan usaha itu Rp 3 triliun untuk sarana dan untuk rollingstock," ucap Syafrin.

Selain itu, Syafrin berujar, PT Pembangunan Jaya juga bertugas untuk menyiapkan seluruh studi untuk membangun LRT tersebut, mulai dari studi kelayakan (feasibility study/FS) hingga perencanaan atau basic engineering design (BED).

"Calon pemrakarsa yang melakukan seluruh studinya. Jadi mulai pra FS, kemudian FS, termasuk di dalamnya untuk pelaksanaan BED, kemudian terkait dengan amdal, dan seluruhnya, itu menjadi kewajiban si pemrakarsa untuk menyiapkan itu," tutur Syafrin.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Kaji Wacana Penambahan Lokasi Penyekatan di Jakarta untuk Tekan Mobilitas Warga

Polisi Kaji Wacana Penambahan Lokasi Penyekatan di Jakarta untuk Tekan Mobilitas Warga

Megapolitan
Rencana Tarif Parkir Rp 60.000 Per Jam, Wagub DKI: Agar Berpindah ke Transportasi Publik

Rencana Tarif Parkir Rp 60.000 Per Jam, Wagub DKI: Agar Berpindah ke Transportasi Publik

Megapolitan
Polisi: Pelaku Gunakan Revolver dalam Penembakan Pemuda di Taman Sari

Polisi: Pelaku Gunakan Revolver dalam Penembakan Pemuda di Taman Sari

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 Warga Tangsel Berusia 18 Tahun ke Atas Digelar 29 Juni, Tersedia 35.000 Dosis

Vaksinasi Covid-19 Warga Tangsel Berusia 18 Tahun ke Atas Digelar 29 Juni, Tersedia 35.000 Dosis

Megapolitan
Sentra Vaksinasi Tanah Abang Layani Warga Luar Jakarta

Sentra Vaksinasi Tanah Abang Layani Warga Luar Jakarta

Megapolitan
Kisah Tragis Pendonor Emas Monas, Dicap PKI dan Dibui di Era Orde Baru

Kisah Tragis Pendonor Emas Monas, Dicap PKI dan Dibui di Era Orde Baru

Megapolitan
Situs PPDB Banten Eror, Disdik Arahkan Siswa di Tangsel Daftar Offline

Situs PPDB Banten Eror, Disdik Arahkan Siswa di Tangsel Daftar Offline

Megapolitan
37 Warga Warakas Positif Covid-19, PKM Lokal Diterapkan hingga Konsumsi Disiapkan

37 Warga Warakas Positif Covid-19, PKM Lokal Diterapkan hingga Konsumsi Disiapkan

Megapolitan
Polisi: Jenazah Pasien Covid-19 yang Sempat Telantar di Sunter Tak Terdaftar sebagai Warga Setempat

Polisi: Jenazah Pasien Covid-19 yang Sempat Telantar di Sunter Tak Terdaftar sebagai Warga Setempat

Megapolitan
Akui Situs PPDB Gangguan, Dindik Banten Izinkan Orangtua Langsung Datangi SMA di Kota Tangerang

Akui Situs PPDB Gangguan, Dindik Banten Izinkan Orangtua Langsung Datangi SMA di Kota Tangerang

Megapolitan
Pasien Sedih Lihat Banyak Anak Kecil di Wisma Atlet, Ada yang Dipasang Selang

Pasien Sedih Lihat Banyak Anak Kecil di Wisma Atlet, Ada yang Dipasang Selang

Megapolitan
Air Kali Ciliwung Meluap, Permukiman Warga di Kebon Pala Banjir

Air Kali Ciliwung Meluap, Permukiman Warga di Kebon Pala Banjir

Megapolitan
Kabur Selama 5 Jam, 8 Tersangka Penembakan Remaja di Taman Sari Ditangkap

Kabur Selama 5 Jam, 8 Tersangka Penembakan Remaja di Taman Sari Ditangkap

Megapolitan
9 Tempat Parkir di Jakarta Akan Kenakan Tarif Tertinggi Kendaraan Tak Lolos Uji Emisi

9 Tempat Parkir di Jakarta Akan Kenakan Tarif Tertinggi Kendaraan Tak Lolos Uji Emisi

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 Digelar 29 Juni, Warga Tangsel Berusia 18 Tahun ke Atas Diminta Daftar ke RT/RW

Vaksinasi Covid-19 Digelar 29 Juni, Warga Tangsel Berusia 18 Tahun ke Atas Diminta Daftar ke RT/RW

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X