Pembangunan LRT Pulogadung-Kebayoran Lama Bakal Telan Biaya Rp 15 Triliun

Kompas.com - 11/12/2019, 07:30 WIB
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (10/12/2019). KOMPAS.com/NURSITA SARIKepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (10/12/2019).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, pembangunan moda transportasi massal light rail transit ( LRT) rute Pulogadung-Kebayoran Lama akan menelan biaya sekitar Rp 15 triliun.

Biaya itu, mayoritas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

"Pemprov DKI Jakarta untuk membangun 19,7 kilometer, prasarananya, dibutuhkan lebih kurang Rp 12,5 triliun," ujar Syafrin di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Syafrin menyampaikan, anggaran itu akan digunakan untuk membangun infrastruktur prasarana LRT Pulogadung-Kebayoran Lama. Dinas Perhubungan akan melelang proyek tersebut.

Baca juga: DKI Akan Bangun LRT Pulogadung-Kebayoran Lama

Dari anggaran sekitar Rp 12,5 triliun, Dinas Perhubungan baru mengajukan Rp 154,3 miliar untuk tahap awal proses pembangunan LRT itu dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta tahun 2020. Sisa anggaran akan diajukan dalam APBD 2021 dan 2022.

"Otomatis (anggaran dicicil) multiyears sampai 2022," kata dia.

Sementara sisa biaya untuk membangun LRT Pulogadung-Kebayoran Lama akan dibebankan kepada badan usaha penyelenggara, yakni PT Pembangunan Jaya.

Sebab, LRT Pulogadung-Kebayoran Lama akan dibangun dengan skema pembiayaan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Baca juga: Fraksi PSI Sebut Anggaran Dishub Rp 68 M untuk Pembangunan LRT Berpotensi Langgar Aturan

"Untuk yang Rp 3 triliun itu akan disiapkan oleh calon pemrakarsa. Badan usaha itu Rp 3 triliun untuk sarana dan untuk rollingstock," ucap Syafrin.

Selain itu, Syafrin berujar, PT Pembangunan Jaya juga bertugas untuk menyiapkan seluruh studi untuk membangun LRT tersebut, mulai dari studi kelayakan (feasibility study/FS) hingga perencanaan atau basic engineering design (BED).

"Calon pemrakarsa yang melakukan seluruh studinya. Jadi mulai pra FS, kemudian FS, termasuk di dalamnya untuk pelaksanaan BED, kemudian terkait dengan amdal, dan seluruhnya, itu menjadi kewajiban si pemrakarsa untuk menyiapkan itu," tutur Syafrin.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenang Peristiwa Pembakaran Bekasi dari Tugu Perjuangan...

Mengenang Peristiwa Pembakaran Bekasi dari Tugu Perjuangan...

Megapolitan
Polisi Buat Sketsa Pembunuh Pengusaha di Kelapa Gading

Polisi Buat Sketsa Pembunuh Pengusaha di Kelapa Gading

Megapolitan
Tujuh Sumur Tua di Kranggan Resmi Dijadikan Cagar Budaya

Tujuh Sumur Tua di Kranggan Resmi Dijadikan Cagar Budaya

Megapolitan
UPDATE: Tambah 21, Kasus Covid-19 di Bekasi Capai 703

UPDATE: Tambah 21, Kasus Covid-19 di Bekasi Capai 703

Megapolitan
Pemkot Depok Pastikan Tempat Tidur Bagi Pasien Covid-19 Masih Tersedia

Pemkot Depok Pastikan Tempat Tidur Bagi Pasien Covid-19 Masih Tersedia

Megapolitan
Giant Margo City Belum Ditetapkan Jadi Klaster Covid-19, Ini Sebabnya

Giant Margo City Belum Ditetapkan Jadi Klaster Covid-19, Ini Sebabnya

Megapolitan
Pegawai Positif Covid-19, Giant Extra Margo City Ditutup Sementara

Pegawai Positif Covid-19, Giant Extra Margo City Ditutup Sementara

Megapolitan
Kerinduan Idris Si Manusia Patung, Kenang Ramainya HUT RI di Kota Tua Sebelum Pandemi...

Kerinduan Idris Si Manusia Patung, Kenang Ramainya HUT RI di Kota Tua Sebelum Pandemi...

Megapolitan
Simak, Ini Prakiraan Cuaca BMKG di Jabodetabek 15 Agustus 2020

Simak, Ini Prakiraan Cuaca BMKG di Jabodetabek 15 Agustus 2020

Megapolitan
UPDATE 14 Agutstus: Bertambah 11, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini Ada 678

UPDATE 14 Agutstus: Bertambah 11, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini Ada 678

Megapolitan
Selain Bom Molotov, Polisi Sita Bendera Anarko dari Gerombolan yang Ingin Susupi Demo di DPR

Selain Bom Molotov, Polisi Sita Bendera Anarko dari Gerombolan yang Ingin Susupi Demo di DPR

Megapolitan
Alun-alun Bekasi Menyimpan Kisah Tuntutan Rakyat Pisahkan Diri dari Batavia

Alun-alun Bekasi Menyimpan Kisah Tuntutan Rakyat Pisahkan Diri dari Batavia

Megapolitan
Diizinkan Kemendikbud, Puluhan Sekolah di Kabupaten Bekasi Akan Gelar KBM Tatap Muka

Diizinkan Kemendikbud, Puluhan Sekolah di Kabupaten Bekasi Akan Gelar KBM Tatap Muka

Megapolitan
Diduga Penyusup, Ratusan Orang Ditangkap Polisi Saat Ingin Gabung Demo di Depan DPR

Diduga Penyusup, Ratusan Orang Ditangkap Polisi Saat Ingin Gabung Demo di Depan DPR

Megapolitan
UPDATE 14 Agustus: Bertambah 10 Kasus Positif Covid-19 dan 17 Pasien Sembuh di Tangsel

UPDATE 14 Agustus: Bertambah 10 Kasus Positif Covid-19 dan 17 Pasien Sembuh di Tangsel

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X