Wagub Jabar Sebut Proyek KCIC yang Belum Kantongi Amdal Jadi Penyebab Banjir

Kompas.com - 27/02/2020, 16:43 WIB
PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) membuka kesempatan kerja bagi 2.400 orang untuk bergabung mendukung operasionalsiasi Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) pada 2021. Dokumentasi KCICPT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) membuka kesempatan kerja bagi 2.400 orang untuk bergabung mendukung operasionalsiasi Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) pada 2021.


BEKASI, KOMPAS.com - Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum mengunjungi korban banjir di Perumahan Bumi Nasio Bekasi, Kamis (27/2/2020).

Dalam kunjungannya, Uu mengungkap penyebab banjir di Bekasi yang sudah berulang kali terjadi.

Menurut dia, banjir di Bekasi bukan hanya karena intensitasi hujan tinggi, melainkan lantaran adanya beberapa proyek pembangunan nasional yang kerap dibangun di kawasan Bekasi.

Baca juga: Pemprov Jawa Barat Beri Bantuan Rp 750 Juta untuk Korban Banjir di Bekasi

Salah satunya proyek Kereta Cepat Indonesia Cepat (KCIC). Bahkan ia menyebut proyek KCIC ini belum mengantongi analisis dampak lingkungan (Amdal).

“Ternyata penyebab banjir di sini bukan hanya satu faktor hujan datang. Air datang, tapi ada beberapa hal yang menurut informasi yang kami terima. Antara lain sudah meningginya sungai sehingga permukaan air di atas pemukiman di bawah," ucap Uu di Perumahan Bumi Nasio, Kamis (27/2/2020).

"Kedua juga adanya pembangunan berskala nasional dan yang kami merasa prihatin ternyata KCIC ini tidak ada Amdalnya,” lanjut dia.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Uu juga menyayangkan proyek KCIC ini sudah mulai dikerjakan meski belum mengantongi Amdal.

“Makanya Amdal belum ada, bangunan atau proyek sudah dimulai, ya berdampak seperti ini (banjir),” kata dia.

Selain proyek KCIC, ia juga menyebut keberadaan proyek LRT dan Tol Becakayu di Bekasi juga salah satu faktor penyebab banjir Bekasi.

Dengan adanya proyek nasional di Bekasi ini membuat resapan air itu berkurang. Sebab dahulu sebelum ada proyei tersebut, air hujan bisa langsung meresap di tanah.

Oleh karena itu, kata Uu penyelesaian masalah banjir di Bekasi tidak bisa selesai oleh Pemprov Jabar maupun Pemkot Bekasi.

Baca juga: Ketika Nurohimah Harus Kuras Tabungan Gara-gara Warung Terendam Banjir 5 Kali....

“Ini (penyelesaian) ini harus berbarengan dengan pemerintah pusat, provinsi, kota maupun kabupaten. Termasuk pihak investor yang punya kegiatan di wilayah ini karena itu juga ada dampaknya terhadap bencana di sini,” kata dia.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies Keluarkan Kepgub, Perkantoran di Zona Merah Wajib WFH 75 Persen

Anies Keluarkan Kepgub, Perkantoran di Zona Merah Wajib WFH 75 Persen

Megapolitan
Anies Terbitkan Seruan Pembinaan Kawasan Dilarang Merokok

Anies Terbitkan Seruan Pembinaan Kawasan Dilarang Merokok

Megapolitan
Kapasitas Vaksinasi Covid-19 di Jakarta Disebut Capai 158.000 Orang Per Hari

Kapasitas Vaksinasi Covid-19 di Jakarta Disebut Capai 158.000 Orang Per Hari

Megapolitan
Rizieq Akan Divonis Kamis Pekan Depan, Kuasa Hukum Berharap Kliennya Dibebaskan Murni

Rizieq Akan Divonis Kamis Pekan Depan, Kuasa Hukum Berharap Kliennya Dibebaskan Murni

Megapolitan
UPDATE 17 Juni: Bertambah 22 Kasus Covid-19 di Tangsel, Totalnya Kini 11.821

UPDATE 17 Juni: Bertambah 22 Kasus Covid-19 di Tangsel, Totalnya Kini 11.821

Megapolitan
Kejari Periksa 5 Pengurus KONI Tangsel, Telusuri Aliran Dana Hibah yang Dikorupsi

Kejari Periksa 5 Pengurus KONI Tangsel, Telusuri Aliran Dana Hibah yang Dikorupsi

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Stok Plasma Konvalesen PMI Kota Tangerang Habis

Kasus Covid-19 Melonjak, Stok Plasma Konvalesen PMI Kota Tangerang Habis

Megapolitan
24 Juni, Rizieq Shihab Akan Divonis Terkait Kasus Tes Usap RS Ummi

24 Juni, Rizieq Shihab Akan Divonis Terkait Kasus Tes Usap RS Ummi

Megapolitan
Anies Targetkan 7,5 Juta Warga Jakarta Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Akhir Agustus 2021

Anies Targetkan 7,5 Juta Warga Jakarta Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Akhir Agustus 2021

Megapolitan
Tidak Lolos PPDB Jakarta? Jangan Khawatir, Masih Ada Tahap Kedua

Tidak Lolos PPDB Jakarta? Jangan Khawatir, Masih Ada Tahap Kedua

Megapolitan
24 Preman Pemeras Perusahaan Angkutan Barang di Tanjung Priok Tes Swab, Satu Reaktif Covid-19

24 Preman Pemeras Perusahaan Angkutan Barang di Tanjung Priok Tes Swab, Satu Reaktif Covid-19

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Keterisian Tempat Tidur di RSPI Sulianti Saroso Capai 86 Persen

Kasus Covid-19 Melonjak, Keterisian Tempat Tidur di RSPI Sulianti Saroso Capai 86 Persen

Megapolitan
Ada Lonjakan Kasus Covid-19, Rumah Perlindungan Sosial Dinsos Kota Tangerang Dijadikan RIT

Ada Lonjakan Kasus Covid-19, Rumah Perlindungan Sosial Dinsos Kota Tangerang Dijadikan RIT

Megapolitan
Wali Kota Tangsel: Kemungkinan PTM Terbatas di Sekolah Belum Bisa Kami Laksanakan

Wali Kota Tangsel: Kemungkinan PTM Terbatas di Sekolah Belum Bisa Kami Laksanakan

Megapolitan
Cara Daftar dan Lokasi Vaksinasi Covid-19 untuk Warga 18 Tahun ke Atas di Jakarta:

Cara Daftar dan Lokasi Vaksinasi Covid-19 untuk Warga 18 Tahun ke Atas di Jakarta:

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X