Wagub Jabar Sebut Proyek KCIC yang Belum Kantongi Amdal Jadi Penyebab Banjir

Kompas.com - 27/02/2020, 16:43 WIB
PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) membuka kesempatan kerja bagi 2.400 orang untuk bergabung mendukung operasionalsiasi Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) pada 2021. Dokumentasi KCICPT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) membuka kesempatan kerja bagi 2.400 orang untuk bergabung mendukung operasionalsiasi Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) pada 2021.


BEKASI, KOMPAS.com - Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum mengunjungi korban banjir di Perumahan Bumi Nasio Bekasi, Kamis (27/2/2020).

Dalam kunjungannya, Uu mengungkap penyebab banjir di Bekasi yang sudah berulang kali terjadi.

Menurut dia, banjir di Bekasi bukan hanya karena intensitasi hujan tinggi, melainkan lantaran adanya beberapa proyek pembangunan nasional yang kerap dibangun di kawasan Bekasi.

Baca juga: Pemprov Jawa Barat Beri Bantuan Rp 750 Juta untuk Korban Banjir di Bekasi

Salah satunya proyek Kereta Cepat Indonesia Cepat (KCIC). Bahkan ia menyebut proyek KCIC ini belum mengantongi analisis dampak lingkungan (Amdal).

“Ternyata penyebab banjir di sini bukan hanya satu faktor hujan datang. Air datang, tapi ada beberapa hal yang menurut informasi yang kami terima. Antara lain sudah meningginya sungai sehingga permukaan air di atas pemukiman di bawah," ucap Uu di Perumahan Bumi Nasio, Kamis (27/2/2020).

"Kedua juga adanya pembangunan berskala nasional dan yang kami merasa prihatin ternyata KCIC ini tidak ada Amdalnya,” lanjut dia.

Uu juga menyayangkan proyek KCIC ini sudah mulai dikerjakan meski belum mengantongi Amdal.

“Makanya Amdal belum ada, bangunan atau proyek sudah dimulai, ya berdampak seperti ini (banjir),” kata dia.

Selain proyek KCIC, ia juga menyebut keberadaan proyek LRT dan Tol Becakayu di Bekasi juga salah satu faktor penyebab banjir Bekasi.

Dengan adanya proyek nasional di Bekasi ini membuat resapan air itu berkurang. Sebab dahulu sebelum ada proyei tersebut, air hujan bisa langsung meresap di tanah.

Oleh karena itu, kata Uu penyelesaian masalah banjir di Bekasi tidak bisa selesai oleh Pemprov Jabar maupun Pemkot Bekasi.

Baca juga: Ketika Nurohimah Harus Kuras Tabungan Gara-gara Warung Terendam Banjir 5 Kali....

“Ini (penyelesaian) ini harus berbarengan dengan pemerintah pusat, provinsi, kota maupun kabupaten. Termasuk pihak investor yang punya kegiatan di wilayah ini karena itu juga ada dampaknya terhadap bencana di sini,” kata dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Tangerang Kembali Salurkan Bansos Covid-19, Kali Ini di Kecamatan Pinang dan Larangan

Pemkot Tangerang Kembali Salurkan Bansos Covid-19, Kali Ini di Kecamatan Pinang dan Larangan

Megapolitan
Angka Kepatuhan Masyarakat Tangsel Terhadap Protokol Kesehatan Baru 81,4 Persen

Angka Kepatuhan Masyarakat Tangsel Terhadap Protokol Kesehatan Baru 81,4 Persen

Megapolitan
Pemprov DKI Diingatkan Tidak Buka Dulu Tempat Hiburan Malam Saat PSBB Transisi Selesai

Pemprov DKI Diingatkan Tidak Buka Dulu Tempat Hiburan Malam Saat PSBB Transisi Selesai

Megapolitan
Diduga Tenggelam, Dua Anak Laki-laki Ditemukan Tewas di Kali Minangkabau Setiabudi

Diduga Tenggelam, Dua Anak Laki-laki Ditemukan Tewas di Kali Minangkabau Setiabudi

Megapolitan
UPDATE 14 Juli: Pasien Sembuh Covid-19 di Tangsel Tambah 10 Orang, Totalnya Kini 325

UPDATE 14 Juli: Pasien Sembuh Covid-19 di Tangsel Tambah 10 Orang, Totalnya Kini 325

Megapolitan
Kreo Selatan Jadi Kelurahan dengan Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Kota Tangerang

Kreo Selatan Jadi Kelurahan dengan Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Kota Tangerang

Megapolitan
Wali Kota Ungkap Lima PNS di Bekasi Terpapar Covid-19

Wali Kota Ungkap Lima PNS di Bekasi Terpapar Covid-19

Megapolitan
Pegawai Disdik DKI Diimbau Tak Terlibat Jual Beli Kursi Kosong Sekolah Negeri

Pegawai Disdik DKI Diimbau Tak Terlibat Jual Beli Kursi Kosong Sekolah Negeri

Megapolitan
FSGI Minta Kemendikbud Tegur Pemkot Bekasi karena Izinkan Sekolah Tatap Muka

FSGI Minta Kemendikbud Tegur Pemkot Bekasi karena Izinkan Sekolah Tatap Muka

Megapolitan
Politisi Gerindra Sarankan Pegawai Transjakarta Layangkan Somasi karena Upah Lembur Belum Dibayar

Politisi Gerindra Sarankan Pegawai Transjakarta Layangkan Somasi karena Upah Lembur Belum Dibayar

Megapolitan
Komnas PA Terima Laporan Praktik Jual Beli Kursi dalam PPDB Depok, Harganya Capai Rp 5 Juta

Komnas PA Terima Laporan Praktik Jual Beli Kursi dalam PPDB Depok, Harganya Capai Rp 5 Juta

Megapolitan
Polisi Telusuri Sebuah Warung yang Kerap Didatangi Editor Metro TV sebelum Tewas

Polisi Telusuri Sebuah Warung yang Kerap Didatangi Editor Metro TV sebelum Tewas

Megapolitan
Upah Lembur Tak Dibayar, Sejumlah Pegawai Transjakarta Mengadu ke DPRD DKI

Upah Lembur Tak Dibayar, Sejumlah Pegawai Transjakarta Mengadu ke DPRD DKI

Megapolitan
Ajak Warga Pulihkan Ekonomi, Wali Kota Tangerang: Utamakan Belanja di Toko Dekat Rumah

Ajak Warga Pulihkan Ekonomi, Wali Kota Tangerang: Utamakan Belanja di Toko Dekat Rumah

Megapolitan
350 Karyawan AirNav Dites Urine untuk Memastikan Bebas Narkoba

350 Karyawan AirNav Dites Urine untuk Memastikan Bebas Narkoba

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X