Wagub Jabar Sebut Proyek KCIC yang Belum Kantongi Amdal Jadi Penyebab Banjir

Kompas.com - 27/02/2020, 16:43 WIB
PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) membuka kesempatan kerja bagi 2.400 orang untuk bergabung mendukung operasionalsiasi Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) pada 2021. Dokumentasi KCICPT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) membuka kesempatan kerja bagi 2.400 orang untuk bergabung mendukung operasionalsiasi Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) pada 2021.


BEKASI, KOMPAS.com - Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum mengunjungi korban banjir di Perumahan Bumi Nasio Bekasi, Kamis (27/2/2020).

Dalam kunjungannya, Uu mengungkap penyebab banjir di Bekasi yang sudah berulang kali terjadi.

Menurut dia, banjir di Bekasi bukan hanya karena intensitasi hujan tinggi, melainkan lantaran adanya beberapa proyek pembangunan nasional yang kerap dibangun di kawasan Bekasi.

Baca juga: Pemprov Jawa Barat Beri Bantuan Rp 750 Juta untuk Korban Banjir di Bekasi

Salah satunya proyek Kereta Cepat Indonesia Cepat (KCIC). Bahkan ia menyebut proyek KCIC ini belum mengantongi analisis dampak lingkungan (Amdal).

“Ternyata penyebab banjir di sini bukan hanya satu faktor hujan datang. Air datang, tapi ada beberapa hal yang menurut informasi yang kami terima. Antara lain sudah meningginya sungai sehingga permukaan air di atas pemukiman di bawah," ucap Uu di Perumahan Bumi Nasio, Kamis (27/2/2020).

"Kedua juga adanya pembangunan berskala nasional dan yang kami merasa prihatin ternyata KCIC ini tidak ada Amdalnya,” lanjut dia.

Uu juga menyayangkan proyek KCIC ini sudah mulai dikerjakan meski belum mengantongi Amdal.

“Makanya Amdal belum ada, bangunan atau proyek sudah dimulai, ya berdampak seperti ini (banjir),” kata dia.

Selain proyek KCIC, ia juga menyebut keberadaan proyek LRT dan Tol Becakayu di Bekasi juga salah satu faktor penyebab banjir Bekasi.

Dengan adanya proyek nasional di Bekasi ini membuat resapan air itu berkurang. Sebab dahulu sebelum ada proyei tersebut, air hujan bisa langsung meresap di tanah.

Oleh karena itu, kata Uu penyelesaian masalah banjir di Bekasi tidak bisa selesai oleh Pemprov Jabar maupun Pemkot Bekasi.

Baca juga: Ketika Nurohimah Harus Kuras Tabungan Gara-gara Warung Terendam Banjir 5 Kali....

“Ini (penyelesaian) ini harus berbarengan dengan pemerintah pusat, provinsi, kota maupun kabupaten. Termasuk pihak investor yang punya kegiatan di wilayah ini karena itu juga ada dampaknya terhadap bencana di sini,” kata dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemprov DKI Tolak 36.857 SIKM yang Diajukan, Apa Saja Alasannya?

Pemprov DKI Tolak 36.857 SIKM yang Diajukan, Apa Saja Alasannya?

Megapolitan
Perpanjang PSBB, Keluar Masuk Tangsel Sekarang Wajib Punya SIKM

Perpanjang PSBB, Keluar Masuk Tangsel Sekarang Wajib Punya SIKM

Megapolitan
Sejumlah Aturan Taman Margasatwa Ragunan jika Buka Saat New Normal

Sejumlah Aturan Taman Margasatwa Ragunan jika Buka Saat New Normal

Megapolitan
Petugas Damkar Evakuasi Ular Kobra di Gedung Sekolah di Petamburan

Petugas Damkar Evakuasi Ular Kobra di Gedung Sekolah di Petamburan

Megapolitan
2.746 Calon Jemaah Haji Batal Berangkat, Pejabat Kemenag Bekasi: Ada yang Sedih Luar Biasa

2.746 Calon Jemaah Haji Batal Berangkat, Pejabat Kemenag Bekasi: Ada yang Sedih Luar Biasa

Megapolitan
Pemudik Lolos Check Point dan Masuk ke Jakarta, Hanya Tunjukkan Surat Sehat

Pemudik Lolos Check Point dan Masuk ke Jakarta, Hanya Tunjukkan Surat Sehat

Megapolitan
Wali Kota: Sepanjang Bekasi Belum Bersih, Kita Rapid Test, Swab, Tracking, Bawa ke RS

Wali Kota: Sepanjang Bekasi Belum Bersih, Kita Rapid Test, Swab, Tracking, Bawa ke RS

Megapolitan
Anggota Komunitas yang Kumpul Bareng Wakil Wali Kota Tangsel Jalani Rapid Test, Hasilnya negatif

Anggota Komunitas yang Kumpul Bareng Wakil Wali Kota Tangsel Jalani Rapid Test, Hasilnya negatif

Megapolitan
[HOAKS] 30 Pembantu Baru Datang dari Kampung di Penjaringan Positif Covid-19

[HOAKS] 30 Pembantu Baru Datang dari Kampung di Penjaringan Positif Covid-19

Megapolitan
Dinas Pendidikan: Tiap Sekolah di Bekasi Harus Punya Satuan Gugus Tugas Covid-19

Dinas Pendidikan: Tiap Sekolah di Bekasi Harus Punya Satuan Gugus Tugas Covid-19

Megapolitan
Satpol PP Tutup Sejumlah Toko yang Nekat Beroperasi di Pasar Gembrong

Satpol PP Tutup Sejumlah Toko yang Nekat Beroperasi di Pasar Gembrong

Megapolitan
Lurah Pejagalan Temukan 71 Warga yang Kembali dari Kampung Halaman Secara Ilegal

Lurah Pejagalan Temukan 71 Warga yang Kembali dari Kampung Halaman Secara Ilegal

Megapolitan
Jika Terapkan New Normal, Pemkot Depok Diminta Tata Ulang Pasar Tradisional

Jika Terapkan New Normal, Pemkot Depok Diminta Tata Ulang Pasar Tradisional

Megapolitan
Balik Mudik Lebaran, 28 Warga Duren Tiga Jalani Karantina di Rumah

Balik Mudik Lebaran, 28 Warga Duren Tiga Jalani Karantina di Rumah

Megapolitan
Viral Foto Langgar Protokol Kesehatan, Komunitas di Tangsel Jalani Rapid Test

Viral Foto Langgar Protokol Kesehatan, Komunitas di Tangsel Jalani Rapid Test

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X