Kompas.com - 08/04/2020, 10:18 WIB
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan status pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Ibu Kota mulai Jumat (10/4/2020).

PSBB akan diterapkan selama 14 hari atau sampai 23 April 2020, dan dapat diperpanjang.

Tujuannya untuk mengendalikan penyebaran virus corona tipe 2 (SARS-CoV-2) penyebab Covid-19.

Status PSBB diterapkan setelah Pemprov DKI Jakarta mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan.

Baca juga: Hari Ini, Tahap 2 Pendaftaran Pekerja yang Kena PHK dan Dirumahkan Dibuka

Dari sejumlah ketentuan yang akan diterapkan selama PSBB, ada empat aturan yang harus ditaati dunia usaha.

Berikut aturan tersebut.

1. Perkantoran dihentikan, kecuali 8 sektor usaha

Pemprov DKI Jakarta akan menghentikan kegiatan perkantoran selama masa PSBB Jakarta.

"Untuk dunia usaha, kami akan atur kegiatan perkantoran dihentikan, kecuali beberapa sektor, ada delapan pengecualian," ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam konferensi pers, Selasa (7/4/2020) malam.

Baca juga: Cegah Penularan Covid-19, Sidang di Tangsel Digelar Online dari Tiga Lokasi

Namun, Anies memberikan dispensasi bagi delapan jenis sektor usaha untuk tetap beroperasi selama PSBB Jakarta.

Pertama, sektor kesehatan. Rumah sakit, klinik, dan industri kesehatan seperti produsen sabun dan disinfektan tetap beroperasi.

Kedua, sektor pangan, yakni yang berkaitan dengan makanan dan minuman.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

40 Tahun Bentara Budaya, Wadah Pelestarian Seni dan Kebudayaan Indonesia

40 Tahun Bentara Budaya, Wadah Pelestarian Seni dan Kebudayaan Indonesia

Megapolitan
Lokasi Vaksin Booster di Jabodetabek Tanggal 26-30 September

Lokasi Vaksin Booster di Jabodetabek Tanggal 26-30 September

Megapolitan
Komisi D Minta Pemprov DKI Memperjelas Rencana Permukiman di Pulau G

Komisi D Minta Pemprov DKI Memperjelas Rencana Permukiman di Pulau G

Megapolitan
Pemkot Tangerang Akan Prioritaskan Penanganan Banjir dalam APBD 2023

Pemkot Tangerang Akan Prioritaskan Penanganan Banjir dalam APBD 2023

Megapolitan
Alasan Sopir Truk Cabut Laporan terhadap Wakil Ketua DPRD Depok, Polisi: Merasa Bertanggung Jawab

Alasan Sopir Truk Cabut Laporan terhadap Wakil Ketua DPRD Depok, Polisi: Merasa Bertanggung Jawab

Megapolitan
Tertibkan Lokalisasi Rawa Malang, Satpol PP Jakarta Utara Kerahkan 100 Personel

Tertibkan Lokalisasi Rawa Malang, Satpol PP Jakarta Utara Kerahkan 100 Personel

Megapolitan
Anies: Pemprov DKI Berkomitmen Biayai Aktivitas Seni Budaya di TIM

Anies: Pemprov DKI Berkomitmen Biayai Aktivitas Seni Budaya di TIM

Megapolitan
APBD-P Kota Tangsel Tahun 2022 Ditetapkan Sebesar Rp 3,9 Triliun

APBD-P Kota Tangsel Tahun 2022 Ditetapkan Sebesar Rp 3,9 Triliun

Megapolitan
Polisi Ungkap Alasan Sopir Truk Cabut Laporan terhadap Wakil Ketua DPRD Depok

Polisi Ungkap Alasan Sopir Truk Cabut Laporan terhadap Wakil Ketua DPRD Depok

Megapolitan
BERITA FOTO: Anies Letakkan Batu Pertama Pembangunan RS Toto Tentrem

BERITA FOTO: Anies Letakkan Batu Pertama Pembangunan RS Toto Tentrem

Megapolitan
Imbas Adanya Pulau G, Rute Melaut Nelayan Muara Angke Jadi Lebih Jauh

Imbas Adanya Pulau G, Rute Melaut Nelayan Muara Angke Jadi Lebih Jauh

Megapolitan
Anies Pastikan Taman Ismail Marzuki Tak Akan Dikomersialisasikan

Anies Pastikan Taman Ismail Marzuki Tak Akan Dikomersialisasikan

Megapolitan
Martabak Pecenongan 65A, Sang Legendaris Pencetus Varian Baru Berbagai Rasa...

Martabak Pecenongan 65A, Sang Legendaris Pencetus Varian Baru Berbagai Rasa...

Megapolitan
Komisi D Minta Pemprov DKI Jelaskan Perbedaan Konsep Perluasan Daratan dan Reklamasi

Komisi D Minta Pemprov DKI Jelaskan Perbedaan Konsep Perluasan Daratan dan Reklamasi

Megapolitan
DPRD Kota Bekasi Anggarkan Rp 6,9 Miliar untuk Kunker ke Luar Negeri, PSI: Tak Punya Empati di Tengah Penderitaan Rakyat

DPRD Kota Bekasi Anggarkan Rp 6,9 Miliar untuk Kunker ke Luar Negeri, PSI: Tak Punya Empati di Tengah Penderitaan Rakyat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.