[POPULER JABODETABEK] Alasan Bansos di Depok Kena "Sunat" | Salah Paham Pembubaran Ibadah di Tengah PSBB Bekasi

2. Ibadah di rumah saat PSBB Bekasi dibubarkan tetangga

Sebuah video yang memperlihatkan sejumlah orang sedang beribadah di rumahnya sendiri lalu dibubarkan orang lain beredar di media sosial.

Keterangan dalam video yang beredar itu menyebutkan, peristiwa itu terjadi di rumah di Kampung Rawasentul, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu (20/4/2020) kemarin.

Kabupaten Bekasi saat ini menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegap virus SARS-CoV-2, menyebabkan penyakit infeksi Covid-19, menyebar luas.

Baca juga: Insiden Pembubaran Ibadah di Rumah di Cikarang Diselesaikan secara Damai

Selama PSBB orang diimbau tidak keluar rumah. Ibadah keagamaan pun diminta untuk dilakukan di rumah.

Video peristiwa di Cikarang itu diunggah di Facebook oleh akun Linda Arijanto dan di Instagram oleh @arionsihombing.

Dalam video itu tampak dua pria, yang dalam keterangan video disebut sebagai seorang tokoh agama dan pengurus RT setempat, marah-marah kepada pemilik rumah dan melarang mereka melanjutkan ibadahnya di rumah tersebut.

Pemilik rumah menyampaikan, ibadah tersebut hanya dihadiri keluarga inti.

Namun seorang pria berbaju putih, yang disebut sebagai tokoh agam, bersikeras agar ibadah itu dihentikan.

“Tetap tidak boleh,” kata dia. Kapolsek Cikarang Pusat, AKP Somantri, membenarkan adanya peristiwa tersebut.

Somantri menyampaikan, orang yang beribadah dalam rumah itu memang anggota satu keluarga.

“Iya (ada) dari orang luar (bukan warga Kampung Rawasentul) tapi memang satu keluarga. Mereka ada 11 orang beribadah,” kata Somantri, Senin (20/4/2020).

Somantri mengemukakan, ada kesalahpahaman pihak RT dan pria yang disebut tokoh agama itu saat membubarkan ibadah keluarga tersebut.

Menurut Somantri, pria yang disebut tokoh agama dan pihak RT membubarkan ibadah keluarga itu karena tidak tahu bahwa yang ibadah tersebut anggota satu keluarga.

“Sudah clear itu, salah paham saja,” ujar Somantri.

Baca selengkapnya di sini.

3. Penjelasan Pemkot Depok soal bansos yang tak merata

Pemerintah Kota Depok mengakui bahwa jumlah kepala keluarga (KK) yang diusulkan di tingkat RT/RW untuk menerima dana bantuan sosial ( bansos) tak seluruhnya disetujui.

Kepala Dinas Sosial Pemkot Depok Usman Haliyana menjelaskan, usulan KK penerima bansos yang harus disetor oleh unsur RT/RW merupakan bagian dari upaya pengumpulan data.