Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Penyebab Pembagian Beberapa Paket Bansos di Jakarta Sempat Salah Sasaran

Kompas.com - 06/05/2020, 20:03 WIB
Ryana Aryadita Umasugi,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Irmansyah mengungkapkan penyebab bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kerap salah sasaran.

Bansos yang dimaksud adalah bansos tahap satu yang diberikan kepada warga dengan ekonomi rentan pada 9 April hingga 24 April lalu.

Menurut dia, kesalahan pendistribusian karena banyak data yang dipakai.

Data yang dipakai di antaranya adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data penerima bantuan Kartu Kesejahteraan Sosial DKI Jakarta, hingga data UMP.

Baca juga: Dapat Sumbangan 2 Ton Beras, Pemkot Jaksel Akan Bagikan ke Warga yang Belum Tersentuh Bansos

"Kesalahan penerima memang terjadi karena kita menggunakan data awal tadi kan, ada macem-macem. Ada dari PPU (Pekerja Penerima Upah) yang dari Dinas Tenaga Kerja," ucap Irmansyah di Balai Kota, Rabu (6/5/2020).

Irmansyah juga beralasan, terkadang yang membutuhkan bantuan merupakan saudara dari pemegang kartu keluarga (KK).

"Karena kita pendekatannya KK, bisa jadi kepala keluarganya adalah orang-orang mampu dan dikenal. Tapi kan anggota keluarganya, mungkin keponakannya gitu yang dari kampung di situ, dia yang dapet. Tapi kan terpublikasi kepala keluarganya," jelasnya.

Ia pun berjanji pendistribusian bansos tahap dua bakal dilakukan dengan lebih teliti dan hati-hati.

Baca juga: Puluhan Ribu Calon Penerima Bansos di Kota Tangerang Dinyatakan Tidak Layak

"Prinsipnya adalah jika dia dapat tapi tidak sesuai dengan yang di lapangannya itu nanti dicoret dan tidak dimasukan dalam data di tahap kedua," tutur Irmansyah.

Diketahui, bansos tahap satu dari Pemprov DKI didistribusikan sejak 9 April hingga 24 April 2020 lalu.

Paket bantuan yang diberikan berisi bahan pangan pokok yaitu beras lima kilogram satu karung, sarden dua kaleng kecil, minyak goreng 0,9 liter satu pouch, biskuit dua bungkus, serta masker kain dua pcs, sabun mandi dua batang, dan tidak ada pemberian berupa uang tunai.

Bansos ini kerap salah sasaran salah satunya adalah saat sejumlah warga RW 07, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara mengembalikan bansos yang mereka terima.

Camat Kelapa Gading M Harmawan mengatakan, setidaknya ada 20 paket sembako (sembilan bahan pokok) yang dikembalikan warga.

Baca juga: Dibahas di Rapat DPRD, Penerima Bansos Tahap Dua di Jakarta Disebut Bertambah Jadi 2 Juta KK

"Dikembalikannya hari Senin atau Selasa lalu," kata Harmawan dalam pesan singkatnya kepada Kompas.com, Minggu (19/4/2020).

Tak hanya pengembalian, sejumlah warga Kelapa Gading bahkan ada yang memilih membagi-bagikan kembali bantuan sosial yang mereka terima kepada warga yang lebih membutuhkan.

Kejadian salah sasaran lainnya adalah ketika anggota TNI dan PNS masuk dalam daftar penerima.

Dasar dari pembagian bansos tersebut adalah dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 386 Tahun 2020 Tentang Penerima Bantuan Sosial Bagi Penduduk yang Rentan Terdampak Covid-19 Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pokok Selama Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di DKI Jakarta.

Salah satu TNI penerima bansos ini beralamat di Kelurahan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Sedangkan salah satu PNS juga beralamat di kelurahan yang sama.

Baca juga: Penerima Bansos Kota Bekasi Bertambah, Nilai Sembako yang Dibagikan ke Warga Dikurangi

Tak hanya itu, salah satu anggota DPRD DKI juga masuk dalam daftar tersebut.

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak membenarkan jika namanya masuk dalam data penerima bansos.

"Iya betul (itu nama saya). Itu di RT saya, enggak ada lagi," kata Johnny.

Politisi PDI-P ini pun mengaku tak tahu menahu mengapa namanya bisa masuk dalam daftar tersebut.

Bahkan, Ketua RT dan RW di wilayahnya yakni Kelurahan Lagoa, Koja, Jakarta Utara, pun tak merasa memasukkan nama Johnny dalam daftar penerima bansos.

"Warga ada yang mengembalikan karena dia merasa tidak berhak apalagi saya yang harusnya ikut urunan kepada masyarakat. Di sinilah kelihatan sekali bahwa tidak melibatkan RT dan RW. Main comot saja itu kelihatan. Karena RT dan RW saya kan kenal sama saya," tambah dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Megapolitan
Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Megapolitan
Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Megapolitan
Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Megapolitan
Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Megapolitan
Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal 'Numpang' KTP Jakarta

Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal "Numpang" KTP Jakarta

Megapolitan
Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Megapolitan
Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Megapolitan
Nasib Malang Anggota TNI di Cilangkap, Tewas Tersambar Petir Saat Berteduh di Bawah Pohon

Nasib Malang Anggota TNI di Cilangkap, Tewas Tersambar Petir Saat Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Bursa Cagub DKI Jakarta Kian Ramai, Setelah Ridwan Kamil dan Syahroni, Kini Muncul Ahok hingga Basuki Hadimuljono

Bursa Cagub DKI Jakarta Kian Ramai, Setelah Ridwan Kamil dan Syahroni, Kini Muncul Ahok hingga Basuki Hadimuljono

Megapolitan
NIK Ratusan Warga di Kelurahan Pasar Manggis Dinonaktifkan karena Tak Sesuai Domisili

NIK Ratusan Warga di Kelurahan Pasar Manggis Dinonaktifkan karena Tak Sesuai Domisili

Megapolitan
Pendeta Gilbert Lumoindong Kembali Dilaporkan atas Dugaan Penistaan Agama

Pendeta Gilbert Lumoindong Kembali Dilaporkan atas Dugaan Penistaan Agama

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com