Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/05/2020, 21:13 WIB
Vitorio Mantalean,
Irfan Maullana

Tim Redaksi


DEPOK, KOMPAS.com - Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok Dadang Wihana berharap agar wilayah Jabodetabek satu komando dalam hal pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Saat ini, seluruh wilayah Jabodetabek memang sudah masuk zona PSBB, namun pelaksanaannya masih berpulang ke masing-masing pemerintah daerah.

Dadang beranggapan, pelaksanaan PSBB di Jabodetabek dalam satu komando penting sebab masing-masing daerah bisa saja memiliki interpretasi yang berbeda terhadap peraturan PSBB.

Baca juga: Sama dengan Depok, Pemkot Bekasi Revisi Aturan Sanksi PSBB

Hal itu ia sampaikan dalam forum virtual Institut Studi Transportasi tentang antisipasi mudik lokal yang dibadiri para kepala dinas perhubungan Jabodetabek, Dirlantas Polda Metro Jaya, serta Kepala BPTJ, Rabu (6/5/2020).

"Saat ini disparitas kebijakan yang membuat kita sulit melakukan langkah. Kami ketat, sebelah longgar, kami yang di-bully oleh warga," jelas Dadang memberi contoh.

"Misalnya ada kelonggaran-kelonggaran, tidak hanya di Depok, Bekasi dan Jakarta juga. Ketika kita melarang jumatan di Depok, sebelah jumatan," imbuh dia.

Baca juga: Direvisi, Peraturan PSBB di Depok Kini Dilengkapi Pasal Sanksi, Ini Aturannya

Dadang mengusulkan agar komando PSBB di Jabodetabek dimulai dengan keseragaman dasar hukum.

Setelahnya, komando dipegang secara tunggal oleh pemerintah pusat atau didelegasikan ke salah satu gubernur untuk memimpin PSBB Jabodetabek

Ia menambahkan, evaluasi PSBB penting karena Kota Depok kembali mencatat kenaikan rata-rata pertambahan kasus harian Covid-19 pada PSBB tahap II selama sepekan belakangan.

Padahal, pada PSBB tahap I, rata-rata pertambahan kasus harian Covid-19 di Depok sempat menurun.

Baca juga: UPDATE Covid-19 Depok 5 Mei: Tambah 5 Kasus Positif, 3 Pasien Sembuh

"Ini perlu keseragaman. Kami khawatir surat edaran wali kota (Depok) dibuat, tapi kabupaten/kota sebelah tidak ada larangan itu," jelas Dadang.

Data terbaru per Selasa (5/5/2020), sudah terdapat 316 kasus positif Covid-19 di Depok, 47 di antaranya dinyatakan sembuh, sementara 20 lainnya meninggal dunia.

Angka kematian itu belum menghitung kematian 55 suspect/PDP (pasien dalam pengawasan) yang sejak 18 Maret 2020, tak kunjung dikonfirmasi positif atau negatif Covid-19 oleh Kementerian Kesehatan RI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Diotopsi di RS Polri Sebelum Dibawa Keluarga ke Manado

Jenazah Brigadir RAT Diotopsi di RS Polri Sebelum Dibawa Keluarga ke Manado

Megapolitan
Kasus Kriminal di Depok Naik, dari Pencurian Guling hingga Bocah SMP Dibegal

Kasus Kriminal di Depok Naik, dari Pencurian Guling hingga Bocah SMP Dibegal

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Bangun 2 SPKL Tahun Ini, Salah Satunya di Balai Kota

Pemprov DKI Bakal Bangun 2 SPKL Tahun Ini, Salah Satunya di Balai Kota

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Megapolitan
Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com