Anies Ungkap Kebingungan soal Data Covid-19: Ingin Transparan, tapi Kemenkes Tak Mau

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta meminta Kementerian Kesehatan RI untuk transparan terkait data-data pasien positif Covid-19.

Anies menyampaikannya dalam kesempatan wawancara bersama media Australia The Sydney Morning Herald dan The Age. 

Menurut dia, transparansi data dapat membuat masyarakat lebih waspada terhadap penyebaran Covid-19.

Kendati demikian, sejak awal, Kemenkes tidak pernah transparan dalam membeberkan data pasien positif Covid-19 karena tidak ingin membuat masyarakat panik.

Baca juga: Tak Percaya Kurva Covid-19 Melandai, Anies: Ini Tak Akan Segera Berakhir

Adapun, Anies mengaku sejak Januari hingga Februari 2020, Pemprov DKI Jakarta telah mendeteksi adanya kasus Covid-19 di Jakarta.

Namun, hasil yang disampaikan Kemenkes RI berbanding terbalik dengan laporan pemantauan Pemprov DKI. Pasalnya, kala itu, Kemenkes RI mengumumkan belum ditemukan adanya kasus Covid-19 di Jakarta.

JEO Kompas.com Tren penambahan kasus Covid-19 harian di Jakarta. Data dari tanggal 27 Maret hingga 12 Mei 2020. Terlihat pada grafik, pergerakan data masih belum stabil, kadang melonjak tinggi, keesokan harinya bisa langsung turun drastis.

"Menurut kami, bersikap transparan dan menginformasikan (kepada masyarakat) mengenai apa yang harus dilakukan adalah cara memberikan rasa aman. Namun, Kementerian Kesehatan mempunyai pandangan berbeda, (Kemenkes menilai) transparan akan membuat (masyarakat) panik," kata Anies dalam artikel The Sydney Morning Herald yang terbit pada 7 Mei lalu.

Anies juga mengatakan angka kematian Covid-19 di Jakarta lebih tinggi dibandingkan angka kematian nasional akibat Covid-19 yang dirilis Pemerintah Pusat selama ini.

Baca juga: Kepada Media Australia, Anies Bingung Kemenkes Umumkan Zero Kasus Covid-19 pada Februari 2020

Hal ini mengacu pada data pemakaman jenazah dengan protokol pemulasaran jasad pasien Covid-19 yang dimiliki Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta.

Tercatat 4.300 pemakaman jenazah pada paruh kedua Maret 2020 dan 4.590 pemakaman jenazah pada April 2020.

Jumlah tersebut menunjukkan adanya kenaikan 1.500 kasus pemakaman jenazah dibanding bulan-bulan sebelum pandemi Covid-19 yang rata-rata pemakaman jenazahnya hanya sekitar 3.000 setiap bulan.

"Angka kematian itu menunjukkan dugaan tingginya kasus Covid-19. Jika kita sebut tingkat kematian akibat Covid-19 sebesar 5 sampai 10 persen, maka kemungkinan, ada 15.000 sampai 30.000 kasus positif Covid-19 di Jakarta. Angka kematian dan kasus positif Covid-19 diperkirakan jauh lebih tinggi dibanding angka yang dirilis Kemenkes," ujar Anies.

Kata Menkes Februari lalu

Berdasarkan catatan Kompas.com, pada 11 Februari 2020, Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto memang mengatakan, belum adanya virus corona yang terdeteksi di Indonesia seharusnya tidak perlu dipertanyakan.

Apalagi, kata dia, pemerintah telah waspada melakukan pencegahan dan deteksi terhadap orang-orang yang diduga terpapar virus corona.

"Kita semua waspada tinggi, melakukan hal-hal yang paling level kewaspadaannya paling tinggi, dan peralatan yang dipakai juga peralatan internasional," kata Terawan di Kantor TNP2K, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2020).

"Kalau tidak (ada temuan virus corona) ya justru disyukuri, bukan dipertanyakan. Itu yang saya tak habis mengerti, kita justru harus bersyukur Yang Maha Kuasa masih memberkahi kita," lanjut dia.

Kala itu, Terawan pun berharap tidak ada yang menyangsikan persoalan tersebut.

Adapun, Anies sebenarnya sudah berulang kali menyampaikan pernyataan serupa terkait pemantauan Pemprov DKI terhadap kasus Covid-19 dalam sejumlah rapat maupun konferensi pers dengan media nasional.

Salah satunya saat mengumumkan kegiatan belajar di sekolah dihentikan sementara pada 14 Maret 2020.

"Kami di Pemprov DKI Jakarta mengantisipasi penyebaran Covid-19 ini sejak bulan Januari," kata Anies saat itu.

Pada saat melakukan konferensi video dengan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, 2 April 2020, Anies kembali menyampaikan langkah-langkah yang dilakukan Pemprov DKI sejak awal Januari.

"Ketika sudah mulai muncul masalah di Tiongkok waktu itu, kami di Jakarta langsung membuat langkah berbicara dengan pengelola rumah sakit-rumah sakit di Jakarta. Waktu itu menyosialisasikan tentang gejala-gejala dan menyiapkan agar semua fasilitas kesehatan di Jakarta tahu apa yang harus dikerjakan bila menemukan pasien," ucapnya.