Anies: Hanya Izin dari Pemprov DKI yang Diterima Petugas untuk Keluar Jabodetabek

Kompas.com - 15/05/2020, 17:51 WIB
Penumpang saat tiba di terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (12/5/2020). PT Angkasa Pura II mengeluarkan tujuh prosedur baru bagi penumpang penerbangan rute domestik selama masa dilarang mudik Idul Fitri 1441 H di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPenumpang saat tiba di terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (12/5/2020). PT Angkasa Pura II mengeluarkan tujuh prosedur baru bagi penumpang penerbangan rute domestik selama masa dilarang mudik Idul Fitri 1441 H di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, hanya surat izin dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bisa dipakai warga di Jakarta untuk keluar dari Jabodetabek.

Surat izin ini hanya berlaku bagi orang yang diizinkan.

"Bagi mereka yang memang punya tugas di dalam sektor mendasar dapat izin. Bagi yang tidak, tidak perlu mengurus izin, karena tidak akan dapat izin," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta, Jumat (15/5/2020).

"Dan petugas di lapangan, mereka tidak perlu memeriksa, cukup mengecek apakah ada izin dari Pemprov DKI, bukan menggunakan izin-izin yang lain. Hanya izin dari Pemprov yang bisa diterima oleh petugas di lapangan," tambah Anies.

Baca juga: Anies: Masyarakat yang Ingin ke Jakarta Harus Urus Izin Masuk

Menurut Anies, cara Pemprov DKI memeriksa surat izin salah satunya melalui sistem online. Pasalnya, orang yang mengurus izin harus mengakses situs web resmi corona.jakarta.go.id.

"Jadi pengendalian yang kita lakukan bukan yang di lapangan. Pengecekan tidak dilakukan di lapangan, semua pengecekan atas proses perizinan bagi orang yang dikecualikan dikerjakan secara sistem online karena itu proses pengendalian lewat sistem," kata dia.

Larangan warga di Jakarta keluar Jabodetabek ini berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020.

Dengan pergub itu, Pemprov DKI melarang warga di Jakarta keluar Jabodetabek.

"Dengan adanya pergub ini, maka seluruh penduduk di Provinsi DKI Jakarta tidak diizinkan untuk bepergian keluar Jabodetabek, dibatasi," tutur Anies.

Baca juga: Pemprov DKI Larang Mudik Lokal Saat Lebaran

Anies berujar, larangan ini bertujuan mencegah penularan Covid-19.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pro Kontra Ganjil Genap di Tengah Pandemi Covid-19, Driver Ojol Untung tapi Pengguna Mobil Bingung

Pro Kontra Ganjil Genap di Tengah Pandemi Covid-19, Driver Ojol Untung tapi Pengguna Mobil Bingung

Megapolitan
Kuasa Hukum Sebut Bos PS Store Putra Siregar Jadi Korban Pembunuhan Karakter

Kuasa Hukum Sebut Bos PS Store Putra Siregar Jadi Korban Pembunuhan Karakter

Megapolitan
Polisi Dalami Motif Penembakan di Tangsel, Tersangka Klaim untuk Bubarkan Balap Liar

Polisi Dalami Motif Penembakan di Tangsel, Tersangka Klaim untuk Bubarkan Balap Liar

Megapolitan
Kuasa Hukum Sebut Jimmy Paling Tahu Kepabeanan Ponsel Putra Siregar, Siapa Dia?

Kuasa Hukum Sebut Jimmy Paling Tahu Kepabeanan Ponsel Putra Siregar, Siapa Dia?

Megapolitan
Patungan Rp 5.000 Tiap Rumah, Jadilah Pos Wifi Gratis untuk Siswa di Pondok Kopi

Patungan Rp 5.000 Tiap Rumah, Jadilah Pos Wifi Gratis untuk Siswa di Pondok Kopi

Megapolitan
Polisi Ungkap Peran 3 Tersangka Pelaku Penembakan yang Incar Pengendara di Tangsel

Polisi Ungkap Peran 3 Tersangka Pelaku Penembakan yang Incar Pengendara di Tangsel

Megapolitan
Tenaga Kesehatan di 5 Puskesmas Kota Bogor Positif Covid-19

Tenaga Kesehatan di 5 Puskesmas Kota Bogor Positif Covid-19

Megapolitan
Kuasa Hukum Sebut Putra Siregar Tidak Tahu Ponsel yang Dijualnya Ilegal

Kuasa Hukum Sebut Putra Siregar Tidak Tahu Ponsel yang Dijualnya Ilegal

Megapolitan
Jumlah Penumpang KRL Malah Turun Selama Penerapan Ganjil Genap Jakarta

Jumlah Penumpang KRL Malah Turun Selama Penerapan Ganjil Genap Jakarta

Megapolitan
Disebut Punya Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Jabar, Walkot Bekasi: Wajar karena Dekat Jakarta

Disebut Punya Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Jabar, Walkot Bekasi: Wajar karena Dekat Jakarta

Megapolitan
3 Lagi Pegawai PN Jakarta Barat Terpapar Covid-19

3 Lagi Pegawai PN Jakarta Barat Terpapar Covid-19

Megapolitan
Jelang Pilkada Depok, PSI: Prioritas Kami Mengakhiri Rezim PKS

Jelang Pilkada Depok, PSI: Prioritas Kami Mengakhiri Rezim PKS

Megapolitan
3 Pelaku Penembakan secara Acak di Tangsel Beraksi 7 Kali, 8 Pengendara Jadi Korban

3 Pelaku Penembakan secara Acak di Tangsel Beraksi 7 Kali, 8 Pengendara Jadi Korban

Megapolitan
Pemkot Depok Optimalkan Kampung Siaga Covid-19, Setiap RW Dapat Rp 2 Juta

Pemkot Depok Optimalkan Kampung Siaga Covid-19, Setiap RW Dapat Rp 2 Juta

Megapolitan
Struktur Bata di Bawah Stasiun Bekasi Diduga Bekas Markas di Zaman Jepang

Struktur Bata di Bawah Stasiun Bekasi Diduga Bekas Markas di Zaman Jepang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X