Kompas.com - 29/05/2020, 14:11 WIB
Gubernur DKI Anies Baswedan saat konferensi pers di Balai Kota DKI, Jumat (22/5/2020). Anies meminta umat Muslim di Jakarta menggelar takbiran dan shalat Id di rumah saja pada Idul Fitri mendatang.  FacebookGubernur DKI Anies Baswedan saat konferensi pers di Balai Kota DKI, Jumat (22/5/2020). Anies meminta umat Muslim di Jakarta menggelar takbiran dan shalat Id di rumah saja pada Idul Fitri mendatang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan, tunjungan kinerja daerah (TKD) PNS DKI Jakarta dipotong 25 persen. Dana hasil potongan itu kemudian dialihkan menjadi anggaran bantuan sosial (bansos) bagi warga miskin dan rentan miskin yang terdampak wabah Covid-19.

"Anggaran belanja pegawai berkurang sebesar Rp 4,3 triliun, di mana TKD (tunjangan kinerja daerah) ASN (aparat sipil negara) Pemprov DKI Jakarta besarannya 25 persen direlokasi untuk mengamankan anggaran bansos," kata Anies dalam video di akun Instagram-nya @aniesbaswedan.

Menurut dia, dalam pembahasan beberapa waktu lalu, sempat ada usulan agar bansos seperti KJP (Kartu Jakarta Pintar) dan bantuan-bantuan lain dipangkas 50 persen. Tujuannya agar TKD bagi semua ASN bisa dipertahankan.

Baca juga: Penjelasan BKD soal Pemotongan Tunjangan PNS DKI Terkait Pandemi Covid-19

Nilai pemotongan bansos itu kira-kira Rp 2 triliun, sama dengan 25 persen anggaran TKD para PNS.

Namun pihaknya kemudian memilih untuk tak memotong anggaran bansos tetapi anggaran TKD.

"Pilihannya adalah uang rakyat sebesar Rp 2 triliun itu diterima oleh 63 ribu ASN atau diterima 1,2 juta rakyat prasejahtera di Jakarta. Kami pilih untuk memberikan Rp 2 triliun itu bagi rakyat prasejahtera di Jakarta," ujar dia.

Anies menambahkan, saat ini kondisi kas daerah terkena dampak langsung Covid-19. Pendapatan pajak turun dari Rp 50,17 triliun menjadi Rp 22,5 triliun, atau tersisa 45 persen.

APBD turun dari Rp 87,9 triliun menjadi Rp 47,2 triliun atau 53 persen.

Karena itu, Pemprov DKI memutuskan untuk merealokasi anggaran.

Di balik pemangkasan itu, program-program yang terkait dengan bantuan rakyat prasejahtera dipertahankan.

Anggaran sebesar Rp 4,8 triliun untuk rakyat prasejahtera juga tak diubah. Biaya menangani bencana yang semula hanya Rp 188 miliar, sekarang menjadi Rp 5 triliun.

Anggaran itu untuk penanganan kesehatan, dampak sosial ekonomi, bantuan-bantuan sosial yang terkait dengan Covid-19.

Baca juga: Politisi PSI Sayangkan THR TGUPP Tak Dipangkas seperti Tunjangan PNS Pemprov DKI

Sebelumnya, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta August Hamonangan meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersikap adil dalam memberikan tunjangan pegawainya, bukan hanya TGUPP, tapi juga beberapa SKPD lainnya yang tidak dipangkas.

"Saya dapat informasi para PNS sedang resah karena ada kabar bahwa Badan Kepegawaian Daerah ( BKD), Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dan Dinas Kominfotik akan mendapatkan tunjangan penuh. Padahal pekerjaan mereka tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat dan tidak berisiko tinggi saat COVID-19 ini," ujar August dalam keterangannya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Masih Kejar 3 Operator Derek Ilegal di Tol Halim yang Kabur

Polisi Masih Kejar 3 Operator Derek Ilegal di Tol Halim yang Kabur

Megapolitan
Pria ODGJ Diamankan di Kedubes Rusia

Pria ODGJ Diamankan di Kedubes Rusia

Megapolitan
Kaca Lantai 8 Gedung di TB Simatupang Cilandak Berlubang Terkena Peluru Nyasar

Kaca Lantai 8 Gedung di TB Simatupang Cilandak Berlubang Terkena Peluru Nyasar

Megapolitan
800 Personel Polisi Disebar Awasi Tempat Ngabuburit dan Penjualan Takjil di Bogor Selama Ramadhan

800 Personel Polisi Disebar Awasi Tempat Ngabuburit dan Penjualan Takjil di Bogor Selama Ramadhan

Megapolitan
Penyerangan Geng Motor terhadap Pemuda di Jagakarsa Diwarnai Aksi Lempar Botol dan Acungkan Celurit

Penyerangan Geng Motor terhadap Pemuda di Jagakarsa Diwarnai Aksi Lempar Botol dan Acungkan Celurit

Megapolitan
Siapa Prada Ilham, Sosok yang Disebut Provokator Penyerangan Polsek Ciracas dan Terancam Dipecat TNI?

Siapa Prada Ilham, Sosok yang Disebut Provokator Penyerangan Polsek Ciracas dan Terancam Dipecat TNI?

Megapolitan
Pak Ogah Tewas Ditusuk di Rel Bandengan, Korban dan Pelaku Disebut Musuh Bebuyutan

Pak Ogah Tewas Ditusuk di Rel Bandengan, Korban dan Pelaku Disebut Musuh Bebuyutan

Megapolitan
Gadis 18 Tahun Tewas Ditabrak Bus di Cipondoh, Kota Tangerang

Gadis 18 Tahun Tewas Ditabrak Bus di Cipondoh, Kota Tangerang

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Bogor, 16 April 2021

Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Bogor, 16 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Tangerang Raya, 16 April 2021

Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Tangerang Raya, 16 April 2021

Megapolitan
Kasus Koboi Pengemudi Fortuner Tabrak Pemotor di Duren Sawit Berujung Damai

Kasus Koboi Pengemudi Fortuner Tabrak Pemotor di Duren Sawit Berujung Damai

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Depok, 16 April 2021

Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Depok, 16 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Bekasi, 16 April 2021

Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Bekasi, 16 April 2021

Megapolitan
Setelah Tak Menjabat Wali Kota, Airin Fokus Kuliah S3 dan Urus Partai Golkar

Setelah Tak Menjabat Wali Kota, Airin Fokus Kuliah S3 dan Urus Partai Golkar

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Jakarta, 16 April 2021

Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Jakarta, 16 April 2021

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X