Larangan Pemakaian Kantong Plastik dan Beragam Tanggapan Pelaku Usaha

ShutterstockIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mulai 1 Juli 2020, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai menerapkan larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai di pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat.

Larangan tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat.

Apa pengganti kantong plastik sekali pakai?

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Andono Warih mengatakan, para pembeli dan pelaku usaha dapat beralih ke kantong belanja ramah lingkungan yang terbuat dari bahan daun kering, kertas, kain, polyester dan turunannya, maupun materi daur ulang.

"Bisa juga kantong belanja yang memiliki ketebalan yang memadai, dapat didaur ulang serta dirancang untuk dapat digunakan berulang kali," kata Andono dalam keterangan tertulis, Rabu (1/7/2020) lalu.

Sementara itu, bagi para pembeli yang melakukan transaksi secara online, Andono mengimbau mereka untuk menerapkan tips belanja online ramah lingkungan untuk mengurangi timbunan sampah plastik.

"Para pembeli dapat mendukung penjual dan produk tanpa pembungkus plastik, meminta penjual untuk mengurangi pembungkus plastik, atau membeli barang dalam kemasan besar atau satukan bermacam daftar belanjaan dalam satu pembelian," ucap Andono.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dikonfirmasi terpisah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengimbau warga membawa kantong belanja ramah lingkungan saat berbelanja di pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat.

"Begini, jadi sesungguhnya lebih penting bagi kita membawa sendiri kantong ramah lingkungan itu. Jadi, belanja membawa kantong sendiri, justru itu yang dianjurkan," ujar Anies dalam siaran YouTube Pemprov DKI Jakarta, Rabu.

Anies menyampaikan larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai bukan bertujuan untuk membebani para pelaku usaha. Menurut Anies, pelaku usaha memiliki hak untuk menyediakan atau menjual kantong belanja ramah lingkungan.

Anies mengungkapkan, tujuan utama penerapan larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai adalah mengurangi tumpukan sampah plastik yang sulit didaur ulang.