Covid-19 Masuk ke Lingkungan Pemkot, ASN Kota Depok Akan WFH

Kompas.com - 27/08/2020, 20:11 WIB
Ilustrasi ruang kerja di rumah selama Work From Home. SHUTTERSTOCKIlustrasi ruang kerja di rumah selama Work From Home.

DEPOK, KOMPAS.com - Wali Kota Depok Mohammad Idris mengaku telah menerbitkan surat edaran bahwa seluruh aparatur sipil negara ( ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Depok bekerja dari rumah alias work from home (WFH).

Hal ini sehubungan dengan mulai ditemukannya pegawai Pemkot Depok yang positif Covid-19.

"Dinas yang sudah ada kasus positif, langsung ditutup minimal sepekan. Tapi kami perbarui edaran untuk WFH ke seluruh dinas,. Sudah mulai minggu ini dari kemarin Rabu, tapi mungkin efektifnya Senin (depan)," kata Idris kepada wartawan, Kamis (27/8/2020).

Baca juga: ASN di Kantor Kecamatan Sukmajaya, Depok, Positif Covid-19

"Termasuk kecamatan dan kelurahan, karena kecamatan dan kelurahan sekarang lagi sibuk-sibuknya pembayaran PBB (pajak bumi dan bangunan)," lanjutnya.

Sebelumnya, instruksi agar para pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Depok bekerja dari rumah sempat diterapkan pada awal masa pandemi hingga awal masa PSBB.

Kini, kasus Covid-19 mulai bermunculan di lingkungan Pemerintah Kota Depok. Total, sejauh ini sudah 5 ASN di beberapa organisasi perangkat daerah yang terkonfirmasi positif Covid-19. Dua kasus awal terjadi di Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan Kota Depok.

Baca juga: 3 ASN Pemkot Depok Positif Covid-19, Warga yang Kontak Erat Diminta Lapor Puskesmas

Terbaru, dua ASN di Balai Kota Depok, tepatnya di kantor Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, dan Keluarga (DPAPMK) serta seorang ASN di kantor Kecamatan Sukmajaya dinyatakan positif Covid-19.

Kedua kantor itu saat ini ditutup sementara hingga 1 September 2020.

Kemudian, Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus istri Wali Kota Depok, Elly Farida juga dinyatakan positif Covid-19.

Penelusuran kontak erat dari kasus-kasus terkini baru dilakukan, sehingga bukan tidak mungkin jumlah ASN yang terjangkit Covid-19 bertambah.

Idris menyebut, pihaknya berupaya agar sistem WFH ini tak menghambat pelayanan masyarakat, khususnya di tingkat kelurahan dan kecamatan yang banyak berinteraksi langsung dengan warga.

"Pelayanan terus berjalan, perizinan juga masih ada, shift-shift-an lah. Termasuk kelurahan tetap ada pelayanan, tapi sistem shift, tidak semua," tutup Idris.

Hingga data terakhir diperbarui kemarin, jumlah kasus positif Covid-19 yang dilaporkan Pemerintah Kota Depok sudah mencapai 2.013 kasus, tertinggi di Jawa Barat.

Sebanyak 1.347 pasien dinyatakan pulih, sedangkan 70 lainnya meninggal dunia.

Dari jumlah itu, sebanyak 596 pasien kini sedang ditangani (kasus aktif), baik isolasi mandiri maupun dirawat di rumah sakit.

Jumlah itu lebih dari 3 kali lipat angka kasus aktif sebelum lonjakan, yakni 187 pasien pada 30 Juli 2020.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pedagang di Seputar Pasar Malabar Masih Langgar Aturan Jam Malam PPKM

Pedagang di Seputar Pasar Malabar Masih Langgar Aturan Jam Malam PPKM

Megapolitan
Aksi Penumpang Transjakarta Curi Hand Sanitizer Terekam CCTV

Aksi Penumpang Transjakarta Curi Hand Sanitizer Terekam CCTV

Megapolitan
Penilaian Jakarta Keluar dari 10 Kota Termacet di Dunia Disebut Kurang Akurat

Penilaian Jakarta Keluar dari 10 Kota Termacet di Dunia Disebut Kurang Akurat

Megapolitan
Kejari Kota Tangerang Tetapkan 2 Tersangka pada Kasus Dugaan Korupsi di RSUP Sitanala

Kejari Kota Tangerang Tetapkan 2 Tersangka pada Kasus Dugaan Korupsi di RSUP Sitanala

Megapolitan
Wagub DKI Sebut TPU Rorotan Siapkan 1.500 Petak untuk Makam Jenazah Korban Covid-19

Wagub DKI Sebut TPU Rorotan Siapkan 1.500 Petak untuk Makam Jenazah Korban Covid-19

Megapolitan
30 Jenazah Korban Sriwijaya Air Telah Diserahkan ke Pihak Keluarga

30 Jenazah Korban Sriwijaya Air Telah Diserahkan ke Pihak Keluarga

Megapolitan
Anak Wakil Wali Kota Tangerang Dijatuhi Hukum 8 Bulan Penjara

Anak Wakil Wali Kota Tangerang Dijatuhi Hukum 8 Bulan Penjara

Megapolitan
Bank DKI Serahkan 1 Mobil Khusus untuk Dukungan Kegiatan Donasi Darah ke PMI DKI

Bank DKI Serahkan 1 Mobil Khusus untuk Dukungan Kegiatan Donasi Darah ke PMI DKI

Megapolitan
[Update 21 Januari]: Jakarta Catat 3.151 Kasus Baru Covid-19

[Update 21 Januari]: Jakarta Catat 3.151 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Pasien Covid-19 Meninggal Dunia di Puskesmas di Tangsel Setelah Tak Dapat Ruang ICU di Puluhan RS di Jabodetabek

Pasien Covid-19 Meninggal Dunia di Puskesmas di Tangsel Setelah Tak Dapat Ruang ICU di Puluhan RS di Jabodetabek

Megapolitan
Jasa Raharja Telah Beri Santunan ke 39 Ahli Waris Korban Sriwijaya Air SJ 182

Jasa Raharja Telah Beri Santunan ke 39 Ahli Waris Korban Sriwijaya Air SJ 182

Megapolitan
Anggota DPRD Pertanyakan Letak Lahan Makam yang Dibeli Pemprov DKI Seharga Rp 185 M

Anggota DPRD Pertanyakan Letak Lahan Makam yang Dibeli Pemprov DKI Seharga Rp 185 M

Megapolitan
Baru Dibuka 8 Hari, Sisa Liang di TPU Srengseng Sawah Diprediksi Habis Besok

Baru Dibuka 8 Hari, Sisa Liang di TPU Srengseng Sawah Diprediksi Habis Besok

Megapolitan
Polisi Diminta Usut Penarikan Paksa Kabel Listrik Rumah Pompa Dukuh Atas

Polisi Diminta Usut Penarikan Paksa Kabel Listrik Rumah Pompa Dukuh Atas

Megapolitan
50 Keluarga Korban Sriwijaya Air SJ 182 Tabur Bunga di Perairan Pulau Lancang, Besok

50 Keluarga Korban Sriwijaya Air SJ 182 Tabur Bunga di Perairan Pulau Lancang, Besok

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X