Kompas.com - 07/09/2020, 08:06 WIB
Sejumlah anggota Kepolisian membentangkan spanduk sosialisasi pemberlakuan kembali ganjil genap di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (2/8/2020). Pemprov DKI Jakarta menerapkan kembali aturan ganjil genap bagi kendaraan roda empat saat masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi mulai Senin (3/8/2020) di 25 ruas jalan Ibu Kota. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATSejumlah anggota Kepolisian membentangkan spanduk sosialisasi pemberlakuan kembali ganjil genap di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (2/8/2020). Pemprov DKI Jakarta menerapkan kembali aturan ganjil genap bagi kendaraan roda empat saat masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi mulai Senin (3/8/2020) di 25 ruas jalan Ibu Kota.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tetap memberlakukan aturan ganjil genap walaupun mendapat kritik dari sejumlah pihak di antara Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

Pernyataan itu disampaikan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, dikutip Kompas.com dari tayangan KompasTV, Minggu (6/9/2020).

"Hasil evaluasi dilaporkan ke Bapak Gubernur (Anies Baswedan), hasilnya ganjil genap tetap diberlakukan," kata Syafrin.

Baca juga: Diminta Evaluasi Ganjil Genap, Dishub DKI Justru Klaim Penurunan Mobilitas Warga

Evaluasi aturan ganjil genap di Ibu Kota dilakukan setiap hari, selanjutnya hasilnya dilaporkan ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Menurut Syafrin, tujuan awal pemberlakukan kembali aturan ganjil genap adalah membatasi mobilitas warga sehingga diharapkan bisa menekan angka penyebaran Covid-19.

Syafrin memaparkan tercatat penurunan mobilitas penduduk ke lokasi-lokasi yang mengundang kerumunan sebesar dua persen sejak pemberlakuan aturan ganjil genap pada pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.

Baca juga: Ketua F-Nasdem DPRD DKI Ingatkan Pemprov agar Segera Evaluasi Kebijakan Ganjil Genap

"Mobilitas yang kami ukur itu terjadi penurunan khususnya ke tempat-tempat yang menjadi tujuan contohnya ke pusat makanan, retail, artinya memang ada penurunan warga ke titik-titik itu. Bahkan pergerakan ke pusat-pusat transportasi pun turun," ungkap Syafrin.

Sebelumnya diberitakan, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengevaluasi kebijakan yang diterapkan selama pembatasan sosial berskala besar ( PSBB). Salah satu yang harus dikaji ulang ialah terkait aturan ganjil genap kendaraan bermotor.

Baca juga: Satgas Covid-19 Minta Pemprov DKI Evaluasi Aturan Ganjil Genap PSBB

Pasalnya berdasarkan hasil laporan yang diterima Satgas dalam rapat koordinasi bersama jajaran TNI, Polri, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, pekan lalu, aturan ganjil genap kendaraan bermotor ternyata berdampak pada peningkatan transportasi dan mobilitas penduduk.

Dengan temuan ini, Pemprov DKI Jakarta diminta memastikan apakah ganjil genap berkontribusi pada meningkatnya kasus Covid-19 di DKI beberapa waktu terakhir.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengadaan Mobil Damkar, Pemprov DKI Kelebihan Bayar Rp 6,52 Miliar

Pengadaan Mobil Damkar, Pemprov DKI Kelebihan Bayar Rp 6,52 Miliar

Megapolitan
Vaksin Covid-19 untuk Pendamping Lansia, Mengapa Hanya untuk yang Bawa Dua Orang?

Vaksin Covid-19 untuk Pendamping Lansia, Mengapa Hanya untuk yang Bawa Dua Orang?

Megapolitan
Rizieq Shihab Aktif Cecar Saksi Jaksa, Kuasa Hukum: Ilmu Beliau Lebih Bagus dari Pengacara

Rizieq Shihab Aktif Cecar Saksi Jaksa, Kuasa Hukum: Ilmu Beliau Lebih Bagus dari Pengacara

Megapolitan
Kasus Pria Cabuli Anak-anak, Komnas PA Kritik Pemkot Depok

Kasus Pria Cabuli Anak-anak, Komnas PA Kritik Pemkot Depok

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib di Jakarta Hari Ini, Selasa 13 April 2021

Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib di Jakarta Hari Ini, Selasa 13 April 2021

Megapolitan
Modus Ajak Nonton Film Horor, Pria di Depok Cabuli Anak-anak

Modus Ajak Nonton Film Horor, Pria di Depok Cabuli Anak-anak

Megapolitan
TCAB: Rumah Menlu Pertama RI Achmad Soebardjo Masuk Daftar Pengkajian Jadi Cagar Budaya

TCAB: Rumah Menlu Pertama RI Achmad Soebardjo Masuk Daftar Pengkajian Jadi Cagar Budaya

Megapolitan
Pengelola Terminal Pulo Gebang Sebut Jumlah Penumpang Masih Normal pada Awal Ramadhan

Pengelola Terminal Pulo Gebang Sebut Jumlah Penumpang Masih Normal pada Awal Ramadhan

Megapolitan
Preteli Mobil di IRTI Monas, Pencuri Tepergok Petugas Dishub

Preteli Mobil di IRTI Monas, Pencuri Tepergok Petugas Dishub

Megapolitan
Ketika Achmad Soebardjo Memilih Tidur saat Teks Proklamasi yang Ia Rancang Dibacakan

Ketika Achmad Soebardjo Memilih Tidur saat Teks Proklamasi yang Ia Rancang Dibacakan

Megapolitan
Pemkot Depok Klaim Sudah Berencana Perbaiki Jalan yang Ambles di GDC

Pemkot Depok Klaim Sudah Berencana Perbaiki Jalan yang Ambles di GDC

Megapolitan
Polisi Tangkap Pencuri Belasan Ponsel di Rukan Sedayu Cengkareng, Pelaku Diduga Karyawan

Polisi Tangkap Pencuri Belasan Ponsel di Rukan Sedayu Cengkareng, Pelaku Diduga Karyawan

Megapolitan
Kebakaran di Gedung Blok C Pasar Minggu Diduga Disebabkan Korsleting

Kebakaran di Gedung Blok C Pasar Minggu Diduga Disebabkan Korsleting

Megapolitan
Rumah Menlu Pertama RI Achmad Soebardjo Dijual Rp 400 M, Sudah Ada yang Menawar

Rumah Menlu Pertama RI Achmad Soebardjo Dijual Rp 400 M, Sudah Ada yang Menawar

Megapolitan
Kelelahan Berenang di Sungai Bekasi, Remaja Hanyut

Kelelahan Berenang di Sungai Bekasi, Remaja Hanyut

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X