Janji Pasangan Calon dan Pelanggaran Protokol Kesehatan Saat Kampanye Pilkada Depok

DEPOK, KOMPAS.com - Pilkada Depok 2020, sebagaimana Pilkada Serentak di wilayah lain, akan jalan terus kendati jumlah kasus Covid-19 terus melonjak dari hari ke hari.

Meski demikian, belum tampak ada kesadaran dari masing-masing pasangan calon di Pilkada Depok untuk memerhatikan secara serius keberlangsungan kampanye yang aman di tengah pandemi.

Padahal, Depok saat ini masih berstatus wilayah dengan laporan kasus positif Covid-19 terbanyak di Jawa Barat sekaligus Bodetabek, dengan 5.152 kasus hingga kemarin.

Selama pemantauan 26 September-4 Oktober lalu, Bawaslu Kota Depok menemukan puluhan pelanggaran, di antaranya 28 kegiatan atau 15 persen aktivitas kampanye tanpa surat pemberitahuan yang ditembuskan ke Bawaslu.

Baca juga: UPDATE: Jumlah Pasien Covid-19 di Depok Tertinggi Sepanjang Pandemi

Kemudian, ada 11 pelanggaran iklan kampanye oleh para pasangan calon, terdiri dari dua pelanggaran iklan di media cetak dan sembilan iklan di media online.

Satu yang paling disoroti adalah pelanggaran protokol pencegahan penularan Covid-19 dalam aktivitas kampanye para pasangan calon.

"Bawaslu Kota Depok mendapati delapan pelanggaran kepatuhan terhadap standar protokol kesehatan Covid-19," ujar Dede Slamet, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kota Depok melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (7/10/2020).

"Rincian pelanggaran: peserta lebih dari 50 orang, peserta tidak menjaga jarak, dan kegiatan pada malam hari," jelasnya.

Dede menambahkan, dalam salah satu kegiatan yang melanggar protokol kesehatan, pihaknya bahkan mendapati anak kecil yang disertakan dalam kegiatan kampanye.

Meski demikian, Bawaslu Kota Depok tidak merinci paslon mana yang melalukan pelanggaran tersebut dan berapa kali mereka melanggar.

Baca juga: Ridwan Kamil: Depok Waspada Banjir, Covid-19, dan Pilkada di Tengah Pandemi

Ketiadaan aturan soal sanksi yang tegas bagi para paslon pelanggar protokol Covid-19, membuat Bawaslu Kota Depok hanya dapat menerbitkan surat peringatan kepada penyelenggara kegiatan yang melanggar protokol kesehatan.

"Kemudian kami lakukan tindakan pencegahan terhadap kegiatan yang terlihat membawa anak-anak sebelum dimulainya acara," ujar Dede.

Ia menyebut, jumlah pelanggaran protokol Covid-19 terbanyak oleh para pasangan calon Pilkada Depok terjadi pada kampanye di Kecamatan Beji, dengan tiga pelanggaran yang terpantau.

Padahal, Kecamatan Beji adalah salah satu kecamatan dengan angka kasus aktif Covid-19 terbanyak di Depok.

Kampanye online tak diminati

Jumlah pelanggaran protokol Covid-19 ini selaras dengan masih digandrunginya metode kampanye tatap muka dan dialog langsung dengan warga.

Metode kampanye online rupanya tidak diminati oleh para pasangan calon wali kota-wakil wali kota Depok selama sepekan pertama masa kampanye, meskipun di masa pandemi Covid-19.

Catatan Bawaslu Kota Depok, porsi kampanye online hanya 1 persen dari total 194 kegiatan kampanye para pasangan calon dalam kurun 26 September hingga 4 Oktober lalu.

"Dari 194 kegiatan kampanye, metode pertemuan tatap muka dan dialog mendominasi sebesar 82 persen, yang digunakan oleh peserta pemilihan," ujar Dede.

"17 persen lainnya merupakan pertemuan terbatas dan hanya 1 persen kegiatan kampanye merupakan pertemuan dalam jaringan (daring/online)," sebutnya.

Baca juga: Ridwan Kamil: Klaster Covid-19 Keluarga di Bogor, Depok, Bekasi Sedang Tinggi-tingginya

Kecamatan Pancoran Mas jadi lokasi favorit para pasangan calon untuk berkampanye (24 persen) disusul Sukmajaya (13 persen) dan Cimanggis (10 persen) secara tatap muka.

Tiga kecamatan tersebut merupakan wilayah dengan laporan kasus positif Covid-19 terbanyak di Depok hingga sekarang.

Janji para kandidat

Sebagai informasi, Pilkada Depok 2020 jadi ajang duel petahana. Pasangan calon nomor urut 1 adalah wakil wali kota Depok saat ini, Pradi Supriatna yang didampingi kader PDI-P, Afifah Alia.

Sementara itu, pasangan calon nomor urut 2 adalah wali kota Depok saat ini, Mohammad Idris yang berduet dengan kader tulen PKS, Imam Budi Hartono.

Fenomena tak larisnya metode kampanye online bertolak belakang dengan klaim yang dilontarkan para kandidat.

Kandidat nomor urut 1, Pradi Supriatna misalnya, mengaku sudah mengantongi rencana untuk menggenjot aktivitas kampanye via media online karena situasi pandemi.

"Kami menggunakan media-media seperti Facebook, YouTube, memberikan cerita-cerita tentang visi-misi kami, kondisi kami," kata Pradi dikutip dari acara Sapa Indonesia Kompas TV, Minggu (27/9/2020).

Menurut dia, kampanye secara online justru mendatangkan sisi positif lantaran masyarakat bisa langsung menilai gagasan dan programnya secara terbuka.

"Kalau saya, dengan team work kami, apa pun yang memang menjadi ketentuan (kampanye), kami pasti akan taati," katanya.

"Mau dengan media daring pun, kami siap. Kami punya sekitar hampir 50.000 (orang) persiapan kami untuk ikut meeting daring, menyampaikan berbagai pesan kepada masyarakat. Kami sudah lakukan," tutur Pradi.

Ia mengklaim, kampanyenya bakal memasukkan unsur edukasi mengenai Covid-19 dan pentingnya menjaga kesehatan.

"Yang pasti kami selalu mengingatkan dalam sosialisasi kami kepada masyarakat, bahwa pandemi Covid-19 ini tidak main-main. Yang pasti kami taat dengan aturan kesehatan," kata Pradi.

Sementara itu, calon wakil wali kota Depok nomor urut 2, Imam Budi Hartono, mengaku tak masalah jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang kampanye tatap muka di tengah pandemi Covid-19.

Hal itu sekaligus menyiratkan kesiapannya menggenjot kampanye online guna mengamankan suara konstituen.

"Saya usul. Kalau mau tegas, klir, menurut saya aturan dari KPU langsung saja tidak boleh/larangan langsung kampanye terbuka atau tatap muka," ujar Imam, juga pada acara Sapa Indonesia Kompas TV.

"Bilang saja langsung bahwa kampanye harus menggunakan (metode) daring (online). Itu klir bagi kita," imbuhnya.

Dari segi penanganan wabah, menurut dia, hal ini penting sebagai upaya pencegahan munculnya klaster Covid-19 yang berakibat pada lonjakan kasus baru.

Seandainya seperti saat ini, KPU tetap mengizinkan kampanye tatap muka, Imam mengklaim bahwa pihaknya mewanti-wanti kadernya agar tak perlu mengadakan hajatan besar-besaran.

"Sebelum kampanye, kami menghubungi warga yang akan mengudang kami. Kami bilang di awal, melalui daring dulu, ya. Warga yang ingin datang dibatasi, kedua patuhi protokol dengan menggunakan masker dan jaga jarak," ungkap Imam.

"Insya Allah kader PKS itu taat apa yang diperintahkan oleh partai dan cenderungnya memang mengikuti apa yang diperintahkan tim sukses. Tidak ada tuh, kami bilang hadir 20, terus hadir 30," ujarnya.