Ombudsman Minta Polisi Tak Tahan Pedemo yang Ditangkap karena Pandemi Covid-19

Kompas.com - 10/10/2020, 07:37 WIB
Polisi berusaha membubarkan massa yang bertahan di seputara Harmoni, Jakarta hingga malam saat demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di Jakarta, Kamis (8/10/2020). Halte transjakarta, alat berat, pos polisi, kendaraan dirusak dan dibakar massa. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOPolisi berusaha membubarkan massa yang bertahan di seputara Harmoni, Jakarta hingga malam saat demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di Jakarta, Kamis (8/10/2020). Halte transjakarta, alat berat, pos polisi, kendaraan dirusak dan dibakar massa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya menyoroti penanganan aparat keamanan terhadap demonstran tolak omnibus law UU Cipta Kerja pada Kamis (8/10/2020), termasuk dalam hal maladministrasi penahanan sejumlah orang.

Sebagai informasi, sedikitnya 1.000 orang ditahan Polda Metro Jaya dalam demonstrasi tolak UU Cipta Kerja yang berujung bentrok antara demonstran dengan aparat.

"Ombudsman meminta polisi tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada oknum pengunjuk rasa atau tersangka tanpa didampingi oleh penasihat hukum yang ditunjuk, sebagaimana hak tersangka yang diatur dalam KUHAP," kata Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh P Nugroho melalui keterangan resminya, Jumat (9/10/2020).

"Kemudian, menghindari penahanan dengan mempertimbangkan situasi pandemi dan pertimbangkan obyektif penyidik, khususnya terkait dengan pasal yang disangkakan," lanjutnya.

Baca juga: Ombudsman Minta Kepolisian Hentikan Kekerasan Tangani Demo UU Cipta Kerja

Sorotan Ombudsman berbanding terbalik dengan fakta di lapangan, di mana laporan kekerasan dan penangkapan tanpa surat oleh aparat muncul di berbagai tempat, termasuk saat demonstrasi di Jakarta.

Bahkan, sejumlah jurnalis yang tengah meliput aksi demonstrasi turut ditangkap sepihak dan dianiaya, selain juga beberapa demonstran lain.

Hingga kemarin, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyebut telah menerima sedikitnya 1.500 aduan kekerasan oleh aparat.

KontraS, juga beberapa pengacara publik yang bernaung di bawah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), mengaku dihalangi saat hendak memberi akses pendampingan terhadap korban penangkapan sepihak oleh polisi.

Baca juga: Kronologi Bentrokan 9 Jam di Jakarta, Massa Anarkistis Merusak Ibu Kota

Di luar itu, Ombudsman menyoroti soal pendekatan represif yang kerap dipakai aparat dalam menangani demonstran.

"Dalam hal terjadi chaos, Ombudsman Jakarta Raya meminta untuk dirumuskan cara bertindak yang sesuai dengan prinsip proporsional dengan tetap memberikan jaminan tidak adanya kekerasan," ujar Teguh.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Langgar UU Pornografi dan UU ITE, Pasien di Wisma Atlet Jadi Tersangka

Langgar UU Pornografi dan UU ITE, Pasien di Wisma Atlet Jadi Tersangka

Megapolitan
Tangsel Bangun Tenda di Rumah Lawan Covid-19 untuk Tambah Daya Tampung

Tangsel Bangun Tenda di Rumah Lawan Covid-19 untuk Tambah Daya Tampung

Megapolitan
Pedagang Minta Pemerintah Terbuka Soal Ketersediaan Daging Sapi

Pedagang Minta Pemerintah Terbuka Soal Ketersediaan Daging Sapi

Megapolitan
6 Korban Sriwijaya Air SJ 182 Teridentifikasi Hari Ini, Total Sudah 40 Jenazah

6 Korban Sriwijaya Air SJ 182 Teridentifikasi Hari Ini, Total Sudah 40 Jenazah

Megapolitan
Polisi Kesulitan Ungkap Indentias Perampok Minimarket yang Terekam CCTV di Ciputat

Polisi Kesulitan Ungkap Indentias Perampok Minimarket yang Terekam CCTV di Ciputat

Megapolitan
4 Jam Diperiksa Terkait Kasus Suaminya, Nindy Ayunda: Doakan Saja, Ya

4 Jam Diperiksa Terkait Kasus Suaminya, Nindy Ayunda: Doakan Saja, Ya

Megapolitan
Jadi Korban Pelecehan Seksual, Istri Isa Bajaj Lapor Polisi

Jadi Korban Pelecehan Seksual, Istri Isa Bajaj Lapor Polisi

Megapolitan
Raffi Ahmad Hadiri Pesta Setelah Vaksinasi Covid-19, Polisi Sebut Tak Ada Prokes yang Dilanggar

Raffi Ahmad Hadiri Pesta Setelah Vaksinasi Covid-19, Polisi Sebut Tak Ada Prokes yang Dilanggar

Megapolitan
UPDATE 19 Januari: Ada 2.563 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta

UPDATE 19 Januari: Ada 2.563 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Pedagang Daging Jabodetabek Mogok Jualan, Ini 2 Harapan APDI di Tengah Lonjakan Harga

Pedagang Daging Jabodetabek Mogok Jualan, Ini 2 Harapan APDI di Tengah Lonjakan Harga

Megapolitan
Satu Pengasuh Positif Covid-19, Panti Asuhan di Depok Diisolasi

Satu Pengasuh Positif Covid-19, Panti Asuhan di Depok Diisolasi

Megapolitan
Asosiasi: 40 Persen Pedagang Daging Sapi di Jadetabek Gulung Tikar karena Harga Naik

Asosiasi: 40 Persen Pedagang Daging Sapi di Jadetabek Gulung Tikar karena Harga Naik

Megapolitan
DKI Jakarta Minta Pedagang Daging Tak Mogok Jualan: Kasihan Pelaku Usaha Kecil

DKI Jakarta Minta Pedagang Daging Tak Mogok Jualan: Kasihan Pelaku Usaha Kecil

Megapolitan
RS Hampir Penuh, IDI Jakarta: Sudah Diingatkan Sejak Sebelum Liburan

RS Hampir Penuh, IDI Jakarta: Sudah Diingatkan Sejak Sebelum Liburan

Megapolitan
Asisten Administrasi dan Umum Setda Kota Depok Meninggal akibat Covid-19

Asisten Administrasi dan Umum Setda Kota Depok Meninggal akibat Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X