Wagub DKI Sebut Perda Penanganan Covid-19 Bakal Rampung Senin Besok

Kompas.com - 18/10/2020, 13:39 WIB
Ahmad Riza Patria KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOAhmad Riza Patria
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta tentang Penanggulangan Covid-19 yang dirancang oleh Pemerintah Provinsi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bakal rampung Senin (19/10/2020) besok.

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat menanggapi upaya mendisiplinkan warga terhadap aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

"Sekali lagi, terkait PSBB sudah sering kami sampaikan Pemerintah terus memperbaiki, menyempurnakan berbagai regulasi. Bahkan insyaallah, Senin kita akan memiliki satu Perda terkait penanganan Covid-19," ujar Ariza dalam rekaman yang diterima, Minggu (18/10/2020).

Baca juga: DPRD Targetkan Pembahasan Perda Penanganan Covid-19 Kota Bekasi Rampung Pekan Ini

Menurut dia, sebelum membuat Perda, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah memiliki sejumlah aturan dan kebijakan untuk menekan penyebaran Covid-19.

Bahkan, pihaknya bekerja sama dengan jajaran TNI-Polri untuk menegakkan aturan tersebut demi memutus rantai penularan virus corona tipe 2 (SARS-CoV-2).

Namun, mendisiplinkan masyarakat agar mematuhi aturan yang berlaku pada masa PSBB bukan pekerjaan yang mudah.

Untuk itu, pemerintah terus berupaya memperbaiki dan menyempurnakan regulasi yang ada, agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama menekan penyebaran Covid-19.

Baca juga: Ridwan Kamil Desak Depok Segera Susun Perda agar Pelanggar PSBB Bisa Ditindak Pidana

"Ini terus kita upayakan ya sama-sama. Memang mendisiplinkan ini tidak mudah ya masyarakat," kata Ariza.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI tengah menggodok rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Penanggulangan Covid-19.

Beleid tersebut disusun lantaran DKI mengalami keadaan luar biasa dan berstatus darurat wabah Covid-19. Raperda juga dibuat agar aturan terkait penanggulangan Covid-19 di Ibu Kota memiliki dasar hukum yang lebih kuat.

Setelah ditetapkan, perda tersebut akan lebih lengkap daripada Peraturan Gubernur (Pergub) yang sebelumnya menjadi payung hukum penanganan Covid-19 di Jakarta.

"Dengan hadirnya Perda nanti diharapkan lebih menyeluruh. Kita bisa menaungi berbagai kebijakan yang kita ambil, termasuk masalah sanksi ya," kata Ariza kepada wartawan, Rabu (23/9/2020).



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Dandim Jakpus Dilarang Masuk Gang Rumah Rizieq...

Saat Dandim Jakpus Dilarang Masuk Gang Rumah Rizieq...

Megapolitan
Cabuli Bocah 10 Tahun di Pondok Aren, Pelaku Mengaku Kru Televisi

Cabuli Bocah 10 Tahun di Pondok Aren, Pelaku Mengaku Kru Televisi

Megapolitan
Akses Smart E-budgeting Butuh NIK dan KK, Ini Jawaban Pemprov DKI

Akses Smart E-budgeting Butuh NIK dan KK, Ini Jawaban Pemprov DKI

Megapolitan
Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Mengemis, Polisi Gandeng KPAI Usut Dugaan Eksploitasi Anak

Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Mengemis, Polisi Gandeng KPAI Usut Dugaan Eksploitasi Anak

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Ganti Bantuan Sembako Jadi BLT di Tahun 2021

Pemprov DKI Akan Ganti Bantuan Sembako Jadi BLT di Tahun 2021

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Pasang Wi-fi Gratis di Seluruh RW Padat Penduduk

Pemprov DKI Akan Pasang Wi-fi Gratis di Seluruh RW Padat Penduduk

Megapolitan
Bayi Dua Tahun Meningal saat Diajak Sang Ibu Mengemis

Bayi Dua Tahun Meningal saat Diajak Sang Ibu Mengemis

Megapolitan
Terlambat Serahkan KUA-PPAS 2021, Pemprov DKI: Ini Baru Terjadi

Terlambat Serahkan KUA-PPAS 2021, Pemprov DKI: Ini Baru Terjadi

Megapolitan
Golkar: Normalisasi Sungai Terhenti Sejak 2018 karena Tak Ada Pembebasan Lahan

Golkar: Normalisasi Sungai Terhenti Sejak 2018 karena Tak Ada Pembebasan Lahan

Megapolitan
Fraksi PAN Usul Hibah Tahunan Pemprov DKI Untuk NU dan Muhammadiyah

Fraksi PAN Usul Hibah Tahunan Pemprov DKI Untuk NU dan Muhammadiyah

Megapolitan
Fraksi PSI Tolak Pelibatan Swasta dalam Proyek LRT Jakarta

Fraksi PSI Tolak Pelibatan Swasta dalam Proyek LRT Jakarta

Megapolitan
 Nasdem Minta Pemprov DKI Beri Perhatian Lebih ke Warga di Kepulauan Seribu

Nasdem Minta Pemprov DKI Beri Perhatian Lebih ke Warga di Kepulauan Seribu

Megapolitan
Fraksi Demokat Minta Hasil Tes PCR Bisa Ditingkatkan Jadi Maksimal 2x24 Jam

Fraksi Demokat Minta Hasil Tes PCR Bisa Ditingkatkan Jadi Maksimal 2x24 Jam

Megapolitan
Melawan saat Ditangkap, Pelaku yang Diduga Cabuli Bocah di Pondok Aren Ditembak

Melawan saat Ditangkap, Pelaku yang Diduga Cabuli Bocah di Pondok Aren Ditembak

Megapolitan
Bima Arya: Keluarga Tolak Rizieq Shihab Dites Swab Ulang

Bima Arya: Keluarga Tolak Rizieq Shihab Dites Swab Ulang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X