Kompas.com - 25/11/2020, 19:12 WIB
Sejumlah petugas mengawasi proses pengangkatan gerbong kereta light rail train atau lintas rel terpadu (LRT) ke atas rel di Stasiun Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (4/12/2019). Saat ini sebanyak dua dari total 31 rangkaian kereta (train set) LRT buatan PT INKA telah diangkat di atas rel Stasiun Harjamukti dan ditargetkan selesai seluruhnya pada 2020. ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRASejumlah petugas mengawasi proses pengangkatan gerbong kereta light rail train atau lintas rel terpadu (LRT) ke atas rel di Stasiun Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (4/12/2019). Saat ini sebanyak dua dari total 31 rangkaian kereta (train set) LRT buatan PT INKA telah diangkat di atas rel Stasiun Harjamukti dan ditargetkan selesai seluruhnya pada 2020.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan pelibatan swasta dalam pembangunan trase LRT Pulogebang-Joglo karena Pemprov DKI kekurangan dana.

"Jadi bukan diserahkan ke swasta. Sekarang ini pemerintah sedang kekurangan untuk pendanaan," ujar Syafrin saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/11/2020).

Syafrin menjelaskan, mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPBDU) dimungkinkan dan tidak melanggar aturan.

Dia mengatakan, mekanisme KPBDU dicantumkan dalam Perpres 38 Tahun 2015 yang membuka peluang kerja sama pemerintah dengan badan usaha.

"Nah di Perpres itu dibuka peluang siapapun boleh masuk tapi ada aturannya," tutur Syafrin.

Baca juga: Proyek LRT Rute Velodrome-Manggarai Diusulkan Diubah Jadi Velodrome-Klender, Ini Alasannya

Adapun tahap pengerjaannya memiliki dua pola. Pertama adalah pola solicited dengan seluruh dokumen mengenai tahapan teknis dikerjakan Pemda DKI.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun saat ini Pemprov DKI Jakarta memilih pola kedua, yaitu unsolicited sehingga pihak swasta yang memiliki kewajiban untuk menyediakan dokumen teknis pembangunan mulai dari studi kelayakan sampai analisis dampak lingkungan.

"Itu (semua dokumen teknis) dari si pemrakarsa, kami menilai," kata dia.

Syafrin menjelaskan, mekanisme KPBDU sebenarnya diterapkan juga di pembangunan jalur LRT Kelapa Gading-Jakarta Internasional Stadium (JIS) yang sedang berlangsung.

Itulah sebabnya, kata dia, mekanisme KPDBU untuk pembangunan LRT bukan hal baru dan bisa dilaksanakan tanpa melanggar aturan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Demo BEM SI Selesai, Jalan di Depan Gedung Merah Putih KPK Kembali Dibuka

Demo BEM SI Selesai, Jalan di Depan Gedung Merah Putih KPK Kembali Dibuka

Megapolitan
Kecam Bayi 10 Bulan Dijadikan Manusia Silver di Tangsel, Kak Seto: Jelas Eksploitasi Anak!

Kecam Bayi 10 Bulan Dijadikan Manusia Silver di Tangsel, Kak Seto: Jelas Eksploitasi Anak!

Megapolitan
Simulasi Sekolah Tatap Muka di Depok Dimulai Besok

Simulasi Sekolah Tatap Muka di Depok Dimulai Besok

Megapolitan
Keributan di Hankam Cibubur, Polisi Sebut 4 Korban Terluka akibat Disabet Senjata Tajam

Keributan di Hankam Cibubur, Polisi Sebut 4 Korban Terluka akibat Disabet Senjata Tajam

Megapolitan
Bazar 8 Kecamatan di Jakarta Pusat Raih Omzet Rp 167 Juta dalam Dua Hari

Bazar 8 Kecamatan di Jakarta Pusat Raih Omzet Rp 167 Juta dalam Dua Hari

Megapolitan
Kawasan Pecinan Glodok Akan Ditata, Diharapkan Jadi Lokasi Wisata Sejarah

Kawasan Pecinan Glodok Akan Ditata, Diharapkan Jadi Lokasi Wisata Sejarah

Megapolitan
Demo di Gedung KPK, BEM SI Sebut Polisi Represif hingga Jokowi Lepas Tanggung Jawab

Demo di Gedung KPK, BEM SI Sebut Polisi Represif hingga Jokowi Lepas Tanggung Jawab

Megapolitan
Rumah Lawan Covid-19 Bersiaga Hadapi Lonjakan Gelombang Ketiga

Rumah Lawan Covid-19 Bersiaga Hadapi Lonjakan Gelombang Ketiga

Megapolitan
44 Kantor Kelurahan di Jakarta Pusat Kekurangan Pegawai

44 Kantor Kelurahan di Jakarta Pusat Kekurangan Pegawai

Megapolitan
Politisi PDI-P: Penetapan Jadwal Paripurna Bahas Hak Interpelasi Formula E Sesuai Aturan

Politisi PDI-P: Penetapan Jadwal Paripurna Bahas Hak Interpelasi Formula E Sesuai Aturan

Megapolitan
Polisi Tangkap Begal yang Kerap Ancam Korban Pakai Senpi dan Senjata Tajam di Cikarang

Polisi Tangkap Begal yang Kerap Ancam Korban Pakai Senpi dan Senjata Tajam di Cikarang

Megapolitan
Polisi Periksa 4 Saksi Terkait Tewasnya Anak dan Ibu di Rumah di Depok

Polisi Periksa 4 Saksi Terkait Tewasnya Anak dan Ibu di Rumah di Depok

Megapolitan
Kuasa Hukum MS: LPSK Nyatakan Korban Kasus Pelecehan KPI Mengidap Paranoid

Kuasa Hukum MS: LPSK Nyatakan Korban Kasus Pelecehan KPI Mengidap Paranoid

Megapolitan
Kuasa Hukum: RS Polri Nyatakan Korban Pelecehan Seksual di KPI Alami Guncangan Mental hingga Depresi

Kuasa Hukum: RS Polri Nyatakan Korban Pelecehan Seksual di KPI Alami Guncangan Mental hingga Depresi

Megapolitan
Luka Bakar Masih Basah, Seorang Napi Korban Kebakaran Lapas Tangerang Masih Dirawat di RS

Luka Bakar Masih Basah, Seorang Napi Korban Kebakaran Lapas Tangerang Masih Dirawat di RS

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.