Kompas.com - 25/11/2020, 19:12 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan pelibatan swasta dalam pembangunan trase LRT Pulogebang-Joglo karena Pemprov DKI kekurangan dana.

"Jadi bukan diserahkan ke swasta. Sekarang ini pemerintah sedang kekurangan untuk pendanaan," ujar Syafrin saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/11/2020).

Syafrin menjelaskan, mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPBDU) dimungkinkan dan tidak melanggar aturan.

Dia mengatakan, mekanisme KPBDU dicantumkan dalam Perpres 38 Tahun 2015 yang membuka peluang kerja sama pemerintah dengan badan usaha.

"Nah di Perpres itu dibuka peluang siapapun boleh masuk tapi ada aturannya," tutur Syafrin.

Baca juga: Proyek LRT Rute Velodrome-Manggarai Diusulkan Diubah Jadi Velodrome-Klender, Ini Alasannya

Adapun tahap pengerjaannya memiliki dua pola. Pertama adalah pola solicited dengan seluruh dokumen mengenai tahapan teknis dikerjakan Pemda DKI.

Namun saat ini Pemprov DKI Jakarta memilih pola kedua, yaitu unsolicited sehingga pihak swasta yang memiliki kewajiban untuk menyediakan dokumen teknis pembangunan mulai dari studi kelayakan sampai analisis dampak lingkungan.

"Itu (semua dokumen teknis) dari si pemrakarsa, kami menilai," kata dia.

Syafrin menjelaskan, mekanisme KPBDU sebenarnya diterapkan juga di pembangunan jalur LRT Kelapa Gading-Jakarta Internasional Stadium (JIS) yang sedang berlangsung.

Itulah sebabnya, kata dia, mekanisme KPDBU untuk pembangunan LRT bukan hal baru dan bisa dilaksanakan tanpa melanggar aturan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fakta APBD DKI 2023 Senilai Rp 83,7 Triliun, Fokus 3 Program Prioritas hingga Lanjutkan Normalisasi

Fakta APBD DKI 2023 Senilai Rp 83,7 Triliun, Fokus 3 Program Prioritas hingga Lanjutkan Normalisasi

Megapolitan
Polemik Tarif Kampung Susun Bayam yang Tak Pernah Ramah di Kantong Warga Gusuran JIS

Polemik Tarif Kampung Susun Bayam yang Tak Pernah Ramah di Kantong Warga Gusuran JIS

Megapolitan
Saat Inisiatif Pemkot Depok Bangun Trotoar 'Instagramable' Malah Kecewakan Publik...

Saat Inisiatif Pemkot Depok Bangun Trotoar "Instagramable" Malah Kecewakan Publik...

Megapolitan
Ketika Rumah Sosial Kutub Ubah Limbah Minyak Jelantah Jadi Penyumbang Devisa Negara

Ketika Rumah Sosial Kutub Ubah Limbah Minyak Jelantah Jadi Penyumbang Devisa Negara

Megapolitan
Porprov Banten Usai, Atlet Kota Tangerang Peraih Emas Menanti Bonus Puluhan Miliar Rupiah

Porprov Banten Usai, Atlet Kota Tangerang Peraih Emas Menanti Bonus Puluhan Miliar Rupiah

Megapolitan
Tidak Ada Kampung Pecinan di Pondok Cina Depok, Begini Alasan dan Sejarahnya...

Tidak Ada Kampung Pecinan di Pondok Cina Depok, Begini Alasan dan Sejarahnya...

Megapolitan
Fakta Baru Sekeluarga Tewas di Kalideres, Berkaitan dengan Ritual yang Bersumber dari Budyanto

Fakta Baru Sekeluarga Tewas di Kalideres, Berkaitan dengan Ritual yang Bersumber dari Budyanto

Megapolitan
Ingin Segera Huni Kampung Susun Bayam, Korban Gusuran: Biar Tenang Cari Uang Buat Bayar Sewa

Ingin Segera Huni Kampung Susun Bayam, Korban Gusuran: Biar Tenang Cari Uang Buat Bayar Sewa

Megapolitan
Rumah Sosial Kutub Bergerak Jadikan Limbah Minyak Jelantah Jadi Sedekah

Rumah Sosial Kutub Bergerak Jadikan Limbah Minyak Jelantah Jadi Sedekah

Megapolitan
Kali Angke yang Kini Mudah Meluap, Dulunya Jadi Andalan Moda Transportasi Air Batavia

Kali Angke yang Kini Mudah Meluap, Dulunya Jadi Andalan Moda Transportasi Air Batavia

Megapolitan
Kisah Jaelani, Petugas PPSU yang Lukis Kolong Tol di Jakarta Barat

Kisah Jaelani, Petugas PPSU yang Lukis Kolong Tol di Jakarta Barat

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Menengok Halte Bundaran HI Usai Direvitalisasi | Tanggul Laut yang Retak di Jakarta Ditambal Seadanya

[POPULER JABODETABEK] Menengok Halte Bundaran HI Usai Direvitalisasi | Tanggul Laut yang Retak di Jakarta Ditambal Seadanya

Megapolitan
Jalur Sepeda di Jalan Penjernihan 1 Diterobos Motor dan Angkot Saat Jam Pulang Kantor

Jalur Sepeda di Jalan Penjernihan 1 Diterobos Motor dan Angkot Saat Jam Pulang Kantor

Megapolitan
Anggarannya Dipangkas, Jakpro Hanya Akan Bangun ITF Sunter Pakai PMD

Anggarannya Dipangkas, Jakpro Hanya Akan Bangun ITF Sunter Pakai PMD

Megapolitan
Pengusaha dan Buruh Kompak Tolak UMP DKI 2023 yang Naik Jadi Rp 4,9 Juta

Pengusaha dan Buruh Kompak Tolak UMP DKI 2023 yang Naik Jadi Rp 4,9 Juta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.