Pengangguran Melonjak di Jakarta karena Pandemi, PSI Tolak Kenaikan Anggaran untuk DPRD

Kompas.com - 01/12/2020, 18:04 WIB
Suasana rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, pada Jumat (27/11/2020). Rapat kali ini memiliki agenda pembahasan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021. Kompas.com/Sonya TeresaSuasana rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, pada Jumat (27/11/2020). Rapat kali ini memiliki agenda pembahasan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Michael Victor Sianipar meminta agar seluruh anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI menolak kenaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) anggota Dewan sebesar Rp 888 miliar.

Menurut Michael, tidak elok jika hak-hak anggota DPRD mengalami kenaikan saat pandemi Covid-19 berlangsung, sementara ada jutaan orang kehilangan pekerjaan.

"Kami dari pihak DPW PSI memutuskan menolak anggaran ini. Keadaan ekonomi sedang berat, pengangguran melonjak," kata Michael dalam keterangan tertulis, Selasa (1/12/2020).

Baca juga: Anies dan Riza Patria Positif Covid-19, Bagaimana Roda Pemerintahan di Jakarta?

Michael menjelaskan, saat ini publik membutuhkan keteladanan dari para pemimpinnya khususnya para wakil rakyat di DPRD.

Keteladanan itu perlu ditunjukan dengan cara menolak kenaikan pendapatan mereka.

Michael menegaskan, keputusan tersebut sudah bulat diambil dan menjadi landasan pandangan umum fraksi nantinya di Rapat Paripurna.

"Instruksi partai adalah menolak kenaikan anggaran kerja Dewan. Kalau tidak dilaksanakan akan ada sanksi disiplin partai yang tegas," kata Michael.

Dia menjelaskan, anggaran untuk kegiatan anggota Dewan saat ini harus mengedepankan asas kepantasan dan kewajaran. Terlebih saat ini sedang dalam masa pandemi Covid-19.

Baca juga: Anies Baswedan dan Daftar Pejabat Pemprov DKI Jakarta yang Positif Covid-19

"Sekali lagi kami ingatkan bahwa perhitungan biaya harus mengedepankan asas kepantasan, kewajaran, dan peraturan perundangan yang berlaku," kata dia.

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta sebelumnya sudah menyampaikan penolakan kenaikan anggaran untuk DPRD DKI sebesar Rp 888,68 miliar dalam rancangan APBD DKI Jakarta tahun 2021.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ingin Buang Air Kecil, Warga Temukan Mayat di Kolong Jembatan

Ingin Buang Air Kecil, Warga Temukan Mayat di Kolong Jembatan

Megapolitan
Polisi Tangkap 3 Penjambret Ponsel Remaja di Tangsel, Pelaku Residivis Kasus Narkoba

Polisi Tangkap 3 Penjambret Ponsel Remaja di Tangsel, Pelaku Residivis Kasus Narkoba

Megapolitan
Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas dan Polsek Tanah Abang Salurkan Bantuan Bahan Pokok

Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas dan Polsek Tanah Abang Salurkan Bantuan Bahan Pokok

Megapolitan
Keluarga Korban Harap Pembacok 2 Remaja di Rengas Tangsel Segera Tertangkap

Keluarga Korban Harap Pembacok 2 Remaja di Rengas Tangsel Segera Tertangkap

Megapolitan
Penyebar Video Berkonten Pornografi Mirip Pesinetron GL Akui Dapat Video dari Grup Telegram

Penyebar Video Berkonten Pornografi Mirip Pesinetron GL Akui Dapat Video dari Grup Telegram

Megapolitan
Penerobos Ring 1 Minta Maaf, Mantan Paspampres: Itu Urusan Lain, Polisi Perlu Tindak Tegas

Penerobos Ring 1 Minta Maaf, Mantan Paspampres: Itu Urusan Lain, Polisi Perlu Tindak Tegas

Megapolitan
Viral Video Mobil Masuk Jalur Sepeda Permanen, MTI Berharap Pemprov DKI Konsisten Tegakkan Aturan

Viral Video Mobil Masuk Jalur Sepeda Permanen, MTI Berharap Pemprov DKI Konsisten Tegakkan Aturan

Megapolitan
Mengaku Lalai, Pengendara Moge yang Terobos Ring 1 Menyesal dan Minta Maaf

Mengaku Lalai, Pengendara Moge yang Terobos Ring 1 Menyesal dan Minta Maaf

Megapolitan
Jalur Sepeda di Sudirman Diterobos Mobil, Sudinhub Bilang Hanya Bisa Patroli Pagi dan Sore

Jalur Sepeda di Sudirman Diterobos Mobil, Sudinhub Bilang Hanya Bisa Patroli Pagi dan Sore

Megapolitan
Polisi Tangkap 2 Penipu Modus Menang Undian Lewat SMS, Sebulan Raup Rp 200 Juta

Polisi Tangkap 2 Penipu Modus Menang Undian Lewat SMS, Sebulan Raup Rp 200 Juta

Megapolitan
Paspampres Persilakan Polisi Tangani Kasus Pengendara Motor yang Terobos Penjagaan

Paspampres Persilakan Polisi Tangani Kasus Pengendara Motor yang Terobos Penjagaan

Megapolitan
MTI Sambut Baik Jalur Sepeda Permanen di Jalan Sudirman-Thamrin

MTI Sambut Baik Jalur Sepeda Permanen di Jalan Sudirman-Thamrin

Megapolitan
2 Remaja di Tangsel Dibacok Sekelompok Orang Tak Dikenal

2 Remaja di Tangsel Dibacok Sekelompok Orang Tak Dikenal

Megapolitan
Pelaku Penyebar Video Mirip Pesinetron adalah Pengelola Situs Porno

Pelaku Penyebar Video Mirip Pesinetron adalah Pengelola Situs Porno

Megapolitan
Disuntik Vaksin Covid-19, Pedagang Pasar di Kota Tangerang: Terima Kasih, Pak Jokowi

Disuntik Vaksin Covid-19, Pedagang Pasar di Kota Tangerang: Terima Kasih, Pak Jokowi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X