Pengangguran Melonjak di Jakarta karena Pandemi, PSI Tolak Kenaikan Anggaran untuk DPRD

Kompas.com - 01/12/2020, 18:04 WIB
Suasana rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, pada Jumat (27/11/2020). Rapat kali ini memiliki agenda pembahasan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021. Kompas.com/Sonya TeresaSuasana rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, pada Jumat (27/11/2020). Rapat kali ini memiliki agenda pembahasan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Michael Victor Sianipar meminta agar seluruh anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI menolak kenaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) anggota Dewan sebesar Rp 888 miliar.

Menurut Michael, tidak elok jika hak-hak anggota DPRD mengalami kenaikan saat pandemi Covid-19 berlangsung, sementara ada jutaan orang kehilangan pekerjaan.

"Kami dari pihak DPW PSI memutuskan menolak anggaran ini. Keadaan ekonomi sedang berat, pengangguran melonjak," kata Michael dalam keterangan tertulis, Selasa (1/12/2020).

Baca juga: Anies dan Riza Patria Positif Covid-19, Bagaimana Roda Pemerintahan di Jakarta?

Michael menjelaskan, saat ini publik membutuhkan keteladanan dari para pemimpinnya khususnya para wakil rakyat di DPRD.

Keteladanan itu perlu ditunjukan dengan cara menolak kenaikan pendapatan mereka.

Michael menegaskan, keputusan tersebut sudah bulat diambil dan menjadi landasan pandangan umum fraksi nantinya di Rapat Paripurna.

"Instruksi partai adalah menolak kenaikan anggaran kerja Dewan. Kalau tidak dilaksanakan akan ada sanksi disiplin partai yang tegas," kata Michael.

Dia menjelaskan, anggaran untuk kegiatan anggota Dewan saat ini harus mengedepankan asas kepantasan dan kewajaran. Terlebih saat ini sedang dalam masa pandemi Covid-19.

Baca juga: Anies Baswedan dan Daftar Pejabat Pemprov DKI Jakarta yang Positif Covid-19

"Sekali lagi kami ingatkan bahwa perhitungan biaya harus mengedepankan asas kepantasan, kewajaran, dan peraturan perundangan yang berlaku," kata dia.

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta sebelumnya sudah menyampaikan penolakan kenaikan anggaran untuk DPRD DKI sebesar Rp 888,68 miliar dalam rancangan APBD DKI Jakarta tahun 2021.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 25 Januari: Ada 62 Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, Totalnya Jadi 5.675

UPDATE 25 Januari: Ada 62 Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, Totalnya Jadi 5.675

Megapolitan
PPKM Kota Tangerang Diperpanjang Mulai Besok Sampai 8 Februari

PPKM Kota Tangerang Diperpanjang Mulai Besok Sampai 8 Februari

Megapolitan
Mulai Besok, Transjakarta Beroperasi hingga Pukul 21.00 WIB

Mulai Besok, Transjakarta Beroperasi hingga Pukul 21.00 WIB

Megapolitan
Anggota DPRD DKI Sebut Dana Formula E Harusnya Bisa Digunakan untuk Tangani Covid-19

Anggota DPRD DKI Sebut Dana Formula E Harusnya Bisa Digunakan untuk Tangani Covid-19

Megapolitan
Pedagang Daging Berencana Mogok Lagi, Penjual Bakso Pusing Sudah 3 Hari Tutup

Pedagang Daging Berencana Mogok Lagi, Penjual Bakso Pusing Sudah 3 Hari Tutup

Megapolitan
Tak Dibayar Harian, Penggali Makam Jenazah Pasien Covid-19 TPU Jombang Unjuk Rasa

Tak Dibayar Harian, Penggali Makam Jenazah Pasien Covid-19 TPU Jombang Unjuk Rasa

Megapolitan
Lahan Pemakaman Baru di TPU Srengseng Sawah Diperkirakan Siap Dipakai Februari

Lahan Pemakaman Baru di TPU Srengseng Sawah Diperkirakan Siap Dipakai Februari

Megapolitan
Pedagang Daging Sapi di Jakbar Jualan Lagi, Harga Dipatok Mulai Rp 125.000 Per Kilogram

Pedagang Daging Sapi di Jakbar Jualan Lagi, Harga Dipatok Mulai Rp 125.000 Per Kilogram

Megapolitan
Asosiasi RS Swasta: RS Rujukan Covid-19 Langsung Penuh Tiap Kali Tambah Kapasitas

Asosiasi RS Swasta: RS Rujukan Covid-19 Langsung Penuh Tiap Kali Tambah Kapasitas

Megapolitan
Pemprov DKI Masih Bangun Prasarana, TPU Rorotan Belum Bisa Tampung Jenazah Pasien Covid-19

Pemprov DKI Masih Bangun Prasarana, TPU Rorotan Belum Bisa Tampung Jenazah Pasien Covid-19

Megapolitan
Pernah Positif Covid-19, Wali Kota Depok Jadi Calon Donor Plasma Konvalesen

Pernah Positif Covid-19, Wali Kota Depok Jadi Calon Donor Plasma Konvalesen

Megapolitan
DKI Siapkan Lahan Baru untuk Pemakaman dengan Protap Covid-19 di 4 TPU, Ini Rinciannya

DKI Siapkan Lahan Baru untuk Pemakaman dengan Protap Covid-19 di 4 TPU, Ini Rinciannya

Megapolitan
Fraksi PKS: Positivity Rate Covid-19 Jauh Lebihi Ambang Batas WHO, Wajar Anies Perpanjang PSBB

Fraksi PKS: Positivity Rate Covid-19 Jauh Lebihi Ambang Batas WHO, Wajar Anies Perpanjang PSBB

Megapolitan
Polisi: Pembuat Surat Swab Palsu Timbulkan Klaster Covid-19 di Pesawat

Polisi: Pembuat Surat Swab Palsu Timbulkan Klaster Covid-19 di Pesawat

Megapolitan
Usai Pedagang Mogok Jualan, Harga Daging Sapi Tak Juga Turun

Usai Pedagang Mogok Jualan, Harga Daging Sapi Tak Juga Turun

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X