Ketika PSI Merasa Terhormat Dapat Jaga Uang Rakyat DKI Jakarta

Dalam akunnya, politisi PSI itu awalnya mempermasalahkan sampai sekarang publik belum bisa mengakses dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 di situs apbd.jakarta.go.id. Padahal, pembahasan anggaran sudah dimulai di DPRD.

“Namun kami berhasil mendapatkan cara untuk mengaksesnya. Lalu kami temukan anggaran yang cukup aneh lagi yaitu pembelian lem Aibon sebesar Rp 82 miliar lebih oleh Dinas Pendidikan,” tulis William dalam akunnya, Selasa (29/10/2019).

Dalam anggaran itu, lem Aibon hendak diberikan kepada 37.500 murid.

“Buat apa murid-murid kita disuplai dua kaleng lem aibon tiap bulannya? Tolong jelaskan,” kata dia.

Hal itu kemudian mendapat tanggapan dari berbagai pihak, termasuk dari Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat. Dia menyatakan anggaran tersebut tak ada.

William sendiri kemudian dilaporkan oleh Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan) Sugiyanto ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI.

Sugiyanto menilai William telah melanggar aturan yang mengacu pada Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta. Sikap yang dilakukan William sebagai anggota dewan justru menimbulkan kegaduhan.

Baca juga: Fraksi PSI Sebut Rancangan Anggaran DKI 2020 Defisit Rp 4,5 Triliun

Desak Pembatalan Formula E

Pada awal November, Fraksi PSI mengkritik penyelenggaraan balapan Formula E 2020 yang memakai dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta. Mereka bahkan meminta balapan mobil listrik itu dibatalkan.

Menurut Anthony Winza Probowo, Formula E tidak termasuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2017-2022 dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Pemprov DKI.

Selain itu, Fraksi PSI juga menolak Formula E karena belum mendapatkan kajian investasi. Mereka belum mengetahui kajian untung rugi kegiatan tersebut.

"Tolong, karena ini uang rakyat, Formula E dibatalkan sampai kajiannya lengkap dan kami menerima (kajiannya)," ujar anggota Fraksi PSI lainnya, Anggara Wicitra Sastroamidjojo.

Tak mau berjudi dengan uang rakyat Anggara mempertanyakan kajian investasi Formula E 2020. Fraksi PSI tidak ingin anggaran balapan itu dibebankan dalam APBD yang merupakan uang rakyat.

"Jangan sampai berjudi dengan uang rakyat kalau misalnya kajiannya tidak jelas," ucapnya.

Selain menyarankan agar menggunakan bantuan dana pihak swasta bila ingin melanjutkan Formula E 2020, Fraksi PSI anggaran yang diusulkan Pemprov DKI untuk Formula E dialihkan untuk program lain yang lebih prioritas dan dibutuhkan masyarakat.

"Dengan uang Rp 1 triliun itu bisa bangun banyak pipa air bersih, bisa bangun sekolah-sekolah yang saat ini rusak, bahkan masih banyak sekolah yang saya tahu tidak punya komputer yang memadai untuk ujian nasional," kata Anthony.

Formula E 2020 di Jakarta pada akhirnya mesti batal lantaran pandemi Covid-19 tahun ini.

Anggaran Pengadaan Komputer

Pada awal Desember 2019, satu-satunya anggota Fraksi PSI di Komisi C atau bidang keuangan DKI Jakarta, Anthony Winza Probowo, mempertanyakan anggaran Rp 128,9 miliar untuk pengadaan satu set komputer dan perangkatnya.

Anthony mempertanyakan besarnya anggaran pengadaan satu unit komputer dan perangkatnya itu dalam rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2020, Kamis (5/12/2020).

Kemudian, tanpa Anthony, 10 pimpinan dan anggota Komisi C menggelar konferensi pers di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (6/12/2019), untuk mengklarifikasi berita tersebut.

Baca juga: 5 Hari Buka Pos Pengaduan, Fraksi PSI DPRD DKI Terima 50 Aduan Warga