Kompas.com - 13/01/2021, 16:37 WIB
Ilustrasi Kota Depok SHUTTERSTOCK/SHUSTRIK SIlustrasi Kota Depok

DEPOK, KOMPAS.com - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Depok, Jawa Barat, meminta pemerintah kota segera merumuskan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Religius yang sudah masuk dalam proses pembahasan di parlemen.

"Kalau mau dibahas di bulan April, saya minta Februari atau awal Maret sudah ada naskah akademik dan draf raperdanya," kata Ketua Bapemperda DPRD Kota Depok, Ikravany Hilman, kepada wartawan, Rabu (13/1/2021).

Naskah akademik, menurut Ikra, penting agar proses perumusan Raperda Kota Religius itu transparan dan dapat melibatkan masukan warga.

Baca juga: Pemkot Depok Jamin Tak Akan Atur Cara Berpakaian Warga dalam Perda Kota Religius

"Supaya DPRD bisa lihat masukan dari warga bagaimana, NU gimana, Muhammadiyah gimana, lembaga gereja gimana, Hindu gimana. Kami harus dengarkan semuanya," tambahnya.

Raperda itu masuk ke DPRD Depok dengan ragam kontroversi yang mengiringi.

Tahun 2019, usulan Raperda Kota Religius dari Pemerintah Kota Depok ditolak dewan menyusul pro-kontra beleid tersebut dikhawatirkan memberi ruang bagi pemerintah mencampuri urusan privasi warga.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kami ingin ada public expose. Jangan ada sembunyi-sembunyi karena ini mengatur hal yang sangat pribadi sifatnya, supaya warga tahu bahwa akan ada hal-hal yang sifatnya privat yang mungkin akan diatur pemerintah kota," kata Ikra.

"Kalau pemerintah kota bilang nggak ada (intervensi terhadap urusan privat warga dalam perda kota religius ), ya sudah, coba tunjukkan. Maka itu naskah akademik harus ada," lanjutnya.

Picu kontroversi

Pemerintah Kota Depok tak mau surut dalam upaya menjadikan Depok sebagai kota "religius" sebagaimana tercantum dalam visi pasangan wali kota dan wakil wali kotanya: nyaman, unggul, dan religius.

Upaya itu dituangkan dengan sebisa mungkin meloloskan Raperda Kota Religius itu ke DPRD.

Tahun 2019, rancangan itu ditolak karena dianggap mencampuri urusan privat warganya.

Sorotan publik begitu deras saat itu jarena raperda itu memberi ruang bagi pemerintah menentukan urusan agama warganya, mulai dari menentukan definisi perbuatan yang dianggap tercela, praktik riba sampai aliran sesat dan perbuatan syirik.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Jakpus Temukan Sumur Resapan Perkantoran Tak Berfungsi

Pemkot Jakpus Temukan Sumur Resapan Perkantoran Tak Berfungsi

Megapolitan
Pemprov DKI Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 4 Kali Berturut-Turut

Pemprov DKI Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 4 Kali Berturut-Turut

Megapolitan
Pengunjung Pasar Anyar dan Pasar Poris Diimbau Pakai PeduliLindungi

Pengunjung Pasar Anyar dan Pasar Poris Diimbau Pakai PeduliLindungi

Megapolitan
Hasil Olah TKP, Kecepatan Bus Transjakarta Saat Tabrakan di Cawang 55,4 Km Per Jam

Hasil Olah TKP, Kecepatan Bus Transjakarta Saat Tabrakan di Cawang 55,4 Km Per Jam

Megapolitan
Ini Nomor Kontak Darurat bagi Warga yang Terkena Bencana di Kota Tangerang

Ini Nomor Kontak Darurat bagi Warga yang Terkena Bencana di Kota Tangerang

Megapolitan
Pemkot Bekasi Klaim Capaian Vaksin Covid-19 Dosis Pertama Capai 71,85 Persen

Pemkot Bekasi Klaim Capaian Vaksin Covid-19 Dosis Pertama Capai 71,85 Persen

Megapolitan
Dimulai di Era Ahok, Kini Anies Lanjutkan Kerja Sama dengan NTT untuk Pengadaan Daging Sapi

Dimulai di Era Ahok, Kini Anies Lanjutkan Kerja Sama dengan NTT untuk Pengadaan Daging Sapi

Megapolitan
Jasad Seorang Pria Ditemukan di Bak Mobil Pikap, Awalnya Dikira Sedang Tiduran

Jasad Seorang Pria Ditemukan di Bak Mobil Pikap, Awalnya Dikira Sedang Tiduran

Megapolitan
1,8 Juta Warga Belum Divaksin, Pemprov DKI Jakarta Gencarkan Vaksinasi Malam Hari

1,8 Juta Warga Belum Divaksin, Pemprov DKI Jakarta Gencarkan Vaksinasi Malam Hari

Megapolitan
Update 6 Korban Kecelakaan Transjakarta yang Dirawat di RSUD Budhi Asih, 2 Orang Boleh Pulang

Update 6 Korban Kecelakaan Transjakarta yang Dirawat di RSUD Budhi Asih, 2 Orang Boleh Pulang

Megapolitan
Pelaku Masturbasi di Jok Motor Milik Perempuan Diperiksa Kejiwaannya

Pelaku Masturbasi di Jok Motor Milik Perempuan Diperiksa Kejiwaannya

Megapolitan
Update Covid-19 di Jakarta, Tak Ada Lagi RT Zona Merah dan DKI Catat Nol Kematian

Update Covid-19 di Jakarta, Tak Ada Lagi RT Zona Merah dan DKI Catat Nol Kematian

Megapolitan
Pencemaran Parasetamol di Teluk Jakarta, Dinkes DKI Sebut Belum Tentu dari Konsumsi Obat

Pencemaran Parasetamol di Teluk Jakarta, Dinkes DKI Sebut Belum Tentu dari Konsumsi Obat

Megapolitan
Cerita Korban Kecelakaan Transjakarta: Duduk di Belakang Terpental ke Tengah hingga Bunyi Dentuman

Cerita Korban Kecelakaan Transjakarta: Duduk di Belakang Terpental ke Tengah hingga Bunyi Dentuman

Megapolitan
Berubah Pakai Data Dukcapil, Depok Akan Kurangi Target Vaksinasi Covid-19

Berubah Pakai Data Dukcapil, Depok Akan Kurangi Target Vaksinasi Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.