Tolak Bansos Tunai Dipotong, Warga Depok Mengaku Diancam Dipersulit Urusannya oleh Ketua RT

DEPOK, KOMPAS.com - Dugaan pungutan liar (pungli) saat pencairan dana bantuan sosial tunai (BST) kembali dilaporkan oleh seorang warga di Depok, Jawa Barat.

Pengakuan itu berasal dari Dodi, warga Kelurahan Curug, Cimanggis. Kepada wartawan, ia mengaku bahwa BST-nya yang sebesar Rp 600.000 terancam dipotong lebih dari separuhnya.

Pemotongan itu dilakukan dengan dalih donasi. Cerita berawal waktu Dodi mengambil surat undangan guna menebus BST ke ketua RT setempat.

"Pas saya ambil surat undangannya, beliau ngomong sama saya, mau disumbangin ke yang belum dapat," kata Dodi melalui video yang diterima Kompas.com, Rabu (4/8/2021).

Baca juga: Temukan Indikasi Pungli Bansos di Kota Tangerang, Kejari Belum Tentukan Tersangka

"Katanya, 'Ini lu dapat Rp 600.000 nih, nanti kasih ke gua 400.000 buat bagiin ke yang belum dapat'. Yang lain juga diminta Rp 200.000," ujar dia.

Dodi menolaknya. Ia merasa potongan itu besar sekali. Tak dinyana, ia malah didamprat balik.

Ia mengaku diancam akan dipersulit urusannya sebagai warga oleh ketua RT yang barusan meminta "donasi" dari bansos Dodi.

"Dia bilang enggak mau urusin apa-apa lagi urusan saya. Kemudian beliau ngomong, 'Kalau enggak mau ngasih, ya sudah lu hidup aja sendiri enggak usah berwarga'," ujar Dodi.

"Bulan depan kalau lu dapat, gua enggak mau ambilin, lu ambil aja sendiri. Masa yang lain ngasih, lu enggak mau ngasih, emang lu mau hidup sendiri?" lanjutnya menirukan ucapan ketua RT.

Dodi mengaku, ini bukan kali pertama ia menerima BST. Sudah tiga kali, katanya. Saban pengambilan BST, dia selalu diimbau untuk menyisihkan uang itu untuk diberikan ke ketua RT, dengan alasan bermacam-macam.

Klarifikasi ketua RW

Ketua RW setempat, Nurdin, menyampaikan klarifikasi. Nurdin mengeklaim, pungutan yang diminta terhadap Dodi itu bersifat donasi/infak. Alhasil, pungutan itu sebetulnya tidak wajib dan mengikat bagi para penerima BST seperti Dodi.

Menurut Nurdin, keputusan itu sudah disepakati bersama oleh para ketua RT, RW, dan tokoh masyarakat sekitar. Begini alasan Nurdin.

"Itu (BST yang turun) tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Kita terima (BST untuk) sekitar 87 orang, sementara kebutuhan kami 185 orang, sehingga banyak yang tidak mendapatkan," kata Nurdin dalam video yang diterima Kompas.com, Rabu lalu.

"Oleh sebab itu, banyak masyarakat tanya ke Pak RT, Pak RW, 'Gimana nih, saya kok enggak dapat? Yang lain dapat. Padahal, kami sama-sama kondisinya samalah'," ujarnya.

Nurdin beralasan, 185 warga itu sebetulnya sudah didaftarkan ke pihak kelurahan sebagai calon penerima BST lantaran kondisi keuangan mereka. Namun, apa daya, yang diverifikasi dan diresmikan sebagai penerima BST hanya 87 orang itu.

"Banyak yang tidak mendapat bantuan sehingga ada rasa, boleh dibilang bukan cemburu sosial, tapi 'kok saya dibedain'. Mereka tidak paham bahwa yang turun, kami cuma terima data Kantor Pos," kata Nurdin.

"Sehingga (infak) bisa jadi jalan keluar kami, agar masyarakat enggak datangi rumah kami terus. Walaupun besarnya tidak sama dengan yang menerima, mereka sudah dapat," lanjutnya.

Nurdin menegaskan bahwa infak itu sukarela. Warga dapat mengumpulkannya ke ketua RT masing-masing yang kemudian akan mendistribusikannya ke warga lain.

Ia beranggapan, apa yang dialami Dodi merupakan imbas kesalahpahaman alias miskomunikasi.

"Kalau dia dekat tetangganya bisa langsung ke tetangganya. Ada juga yang enggak ngasih ya enggak jadi masalah. Kalau ngasih ya kami terima, tidak ya tidak jadi masalah karena sifatnya infak," sebutnya.

Baca juga: Pungli Bansos Tunai di Depok, Warga Cimanggis Mengaku Diancam Dipersulit oleh Ketua RT

"Kami mengedukasi masyarakat bagaimana mereka bisa merasakan, yang tidak dapat bisa dapat juga, walaupun tidak sebesar yang dia dapatkan," kata Nurdin.

Tidak bisa dibenarkan

Sementara itu, Lurah Curug Bambang Eko menegaskan bahwa pemotongan BST dengan modus dan alasan apa pun tak dapat dibenarkan.

"Itu mah tidak dibenarkan, walaupun bagaimana. Tidak bisa dibernarkan dengan dalih apa pun," kata Bambang melalui keterangan video yang diterima Kompas.com, Kamis kemarin.

"Karena yang berhak kan satu orang. Yang nerima masa dua orang?" lanjutnya.

Soal tindak lanjut yang akan ia lakukan selaku lurah, Bambang mengaku akan memeriksa kabar itu dan melakukan cek silang langsung ke para pengurus lingkungan yang terlibat.

Ia sendiri menyebut bahwa selama ini dirinya tidak diberi tahu soal data dan jadwal pencairan BST oleh Kantor Pos kepada warga.

"Tapi, sementara ini tidak benarlah jika namanya seorang ketua RT mengancam (warganya). Karena dia juga sendiri dipercaya oleh warganya menjadi ketua RT," ungkap Bambang.