Tersangka pada Kasus Korupsi Damkar Depok Diharapkan Bukan sebagai Tumbal

Kompas.com - 19/09/2021, 18:16 WIB
Seragam Dinas Pemadam Kebakaran ( Damkar) dan Penyelamatan Kota Depok yang dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Depok sebagai alat bukti dugaan tindak pidana korupsi IstimewaSeragam Dinas Pemadam Kebakaran ( Damkar) dan Penyelamatan Kota Depok yang dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Depok sebagai alat bukti dugaan tindak pidana korupsi

DEPOK,KOMPAS.com - Kasus korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan Kota Depok, Jawa Barat, memasuki babak baru, setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan pada Rabu (15/9/2021).

Kuasa Hukum pelapor, Razman Arif Nasution, mengapresiasi kinerja Kejari Depok dengan meningkatkan status perkara. Namun, dia berharap agar penetapan tersangka kasus korupsi tersebut tepat sasaran dan tidak mencari kambing hitam atau menjadi tersangka hanya sebagai tumbal.

"Penetapan tersangka itu harus sesuai orangnya, jangan ada yang jadi tumbal. Jadi harus sesuai dengan apa yang dia perbuat itulah yang harus dia terima," ujar Razman, Minggu (19/9/2021).

Baca juga: Soal Penetapan Tersangka Korupsi Damkar Depok, Kejari Masih Lengkapi Alat Bukti

Dia menyatakan akan terus mengawal kasus tersebut.

"Semuanya akan tetap saya kawal, saya juga ingin agar kasus ini berjalan sesuai dengan rules-nya," kata dia.

Meski begitu, ia tidak mau berspekulasi soal siapa saja yang bermain dalam kasus korupsi tersebut dan menyerahkan kepada pihak berwenang untuk menyelesaikanya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kami kan tidak tahu berapa orang yang terlibat dan bermain, makanya saya katakan harus sesuai dengan perilaku. Jangan besok timbul mistery of justice," ujar dia.

Kejari Depok meningkatkan status kasus dugaan korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan Kota Depok dari penyelidikan ke penyidikan pada Rabu lalu. Ada 2 dugaan korupsi di Damkar Depok yang dilaporkan ke Kejari, dan keduanya dinaikkan ke tingkat penyidikan setelah jaksa menemukan adanya unsur pidana.

"Yang pertama terkait dengan pengadaan seragam dan sepatu PDL, itu surat perintah penyidikan pertama. Surat perintah penyidikan kedua, adalah tentang pemotongan gaji," kata Kepala Kejaksaan Negeri Depok, Sri Kuncoro, kepada wartawan, Jumat lalu.

Dugaan korupsi pengadaan seragam dan sepatu PDL diungkap tahun 2019. Sementara itu, pemotongan gaji yang dimaksud ialah disunatnya honorarium penanganan Covid-19 bagi para pemadam kebakaran pada 2020.

Baca juga: Tersangka Korupsi di Damkar Depok Tinggal Tunggu Waktu

Butuh waktu sekitar lima bulan bagi jaksa untuk menaikkan perkara itu dari penyelidikan ke penyidikan. Sempat dianggap lama memproses kasus ini, Sri Kuncoro mengungkapkan beberapa alasan.

"Kami harus beberapa kali ekspos (kasus), ada diskusi dengan Kejaksaan Tinggi dan teman-teman beberapa kali ekspos. Melalui espos kan ada arahan tentang apa yang harus dilengkapi lagi dan apa yang sudah (lengkap)," ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RS Harapan Kita: Lulung Masuk Keadaan Sadar, lalu Alami Pemburukan

RS Harapan Kita: Lulung Masuk Keadaan Sadar, lalu Alami Pemburukan

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jakarta Hujan Disertai Angin Kencang

Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jakarta Hujan Disertai Angin Kencang

Megapolitan
RS Harapan Kita Klarifikasi Kabar di Medsos 'Lulung Dibuat Koma' Setelah Serangan Jantung

RS Harapan Kita Klarifikasi Kabar di Medsos "Lulung Dibuat Koma" Setelah Serangan Jantung

Megapolitan
Bus Sepolwan Tabrak Dahan Pohon, 3 Murid Polwan Terluka Kena Pecahan Kaca

Bus Sepolwan Tabrak Dahan Pohon, 3 Murid Polwan Terluka Kena Pecahan Kaca

Megapolitan
Jabat Ketua Presidium JKPI, Bima Arya Akan Benahi Pelestarian Budaya dan Pusaka di Indonesia

Jabat Ketua Presidium JKPI, Bima Arya Akan Benahi Pelestarian Budaya dan Pusaka di Indonesia

Megapolitan
Kecelakaan Berulang, TransJakarta Gandeng KNKT Audit Operasional

Kecelakaan Berulang, TransJakarta Gandeng KNKT Audit Operasional

Megapolitan
Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Tangsel 82,9 Persen

Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Tangsel 82,9 Persen

Megapolitan
Serapan APBD Kabupaten Bekasi 2021 Hanya 60,79 Persen, Pemkab: Tahun Depan Harus Serius

Serapan APBD Kabupaten Bekasi 2021 Hanya 60,79 Persen, Pemkab: Tahun Depan Harus Serius

Megapolitan
Bandar Sabu Jaringan Internasional Akui Tabrak Lari Polisi di Tol Palikanci

Bandar Sabu Jaringan Internasional Akui Tabrak Lari Polisi di Tol Palikanci

Megapolitan
Warga Diminta Mengungsi Selama Evakuasi Crane Terguling di Depok

Warga Diminta Mengungsi Selama Evakuasi Crane Terguling di Depok

Megapolitan
Empat Bandar Narkoba Jaringan Internasional Ditangkap, Sabu Senilai Rp 91 Miliar Disita

Empat Bandar Narkoba Jaringan Internasional Ditangkap, Sabu Senilai Rp 91 Miliar Disita

Megapolitan
Kumpul di Bogor, 40 Kepala Daerah Bahas Isu Budaya

Kumpul di Bogor, 40 Kepala Daerah Bahas Isu Budaya

Megapolitan
Diminta Jokowi Tak Sowan ke Ormas, Polda Metro: Kami Sudah Laksanakan Jauh-jauh Hari

Diminta Jokowi Tak Sowan ke Ormas, Polda Metro: Kami Sudah Laksanakan Jauh-jauh Hari

Megapolitan
Polisi yang Tembak Dua Orang Belum Jadi Tersangka dan Ditahan

Polisi yang Tembak Dua Orang Belum Jadi Tersangka dan Ditahan

Megapolitan
19 WNA Dilarang Masuk Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta

19 WNA Dilarang Masuk Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.