Kini Ramai Disorot, Bagaimana Kelanjutan Program Sumur Resapan di Jakarta Tahun 2022?

Fraksi PDI-P dan PKB-PPP jadi yang paling keras dalam hal menolak pembangunan sumur resapan. Ketiga partai meminta agar program ini berhenti.

Baca juga: Mayoritas Anggota Dewan Desak Pemprov DKI Evaluasi Program Sumur Resapan

"Program-program yang tidak jelas seperti sumur resapan kami rekomendasikan untuk dihapus dan anggarannya dilimpahkan untuk normalisasi sungai," bunyi pandangan umum Fraksi PDI-P.

"... menghentikan sementara program drainase vertikal atau sumur resapan dangkal yang saat ini sedang berjalan," timpal rekomendasi PKB-PPP.

"... dilakukan evaluasi apakah tidak terjadi pemborosan angggaran, manfaatnya apakah sepadan dengan besarna biaya yang dikeluarkan, apakah pelaksanaannya tepat sasaran, akuntabel, tidak terjadi kebocoran atau penyimpangan, dan aspek-aspek Iain yang perlu dievaluasi bersama antara eksekutif dan legislatif." tambah PKB-PPP.

PSI yang punya rekam jejak lantang terhadap sejumlah kebijakan Pemprov DKI Jakarta juga tak ketinggalan. PSI menyoroti anggaran ratusan miliar untuk pembangunan sumur resapan yang realisasinya rendah dan tidak memuaskan.

"Sumur resapan, menurut para pakar, hanya efektif untuk mengatasi genangan air saja, bukan banjir. Ketidakefektifan sumur resapan ini juga diperparah dengan rendahnya pencapaian target pembangunan sumur resapan," tulis PSI dalam pandangan umumnya.

"Hingga September 2021 kemarin baru 22.000 sumur resapan yang sudah masuk dalam kontrak realisasi dari target 40.000 titik. Dari jumlah tersebut, per Oktober 2021 Ialu, baru terbangun 6.230 titik sumur resapan. Sehingga Dinas Sumber Daya Air harus mengejar sisa kekurangan sekitar 16.000 sumur resapan di sisa satu setengah bulan ini," tambah partai itu.

Fraksi Golkar mempertanyakan sejumlah hal terkait program itu yang dianggap tak pernah jelas.

"Berapa besaran daya tampung setiap sumur resapan? Berapa banyak titik sumur resapan yang sudah dibangun? Sejauh mana tingkat efektivitas sumur resapan yang sudah dibangun mampu mengurangi genangan air yang ada?" bunyi pandangan umum mereka.

"Jangan sampai hanya mengejar target yang ingin dicapai tetapi kualitas dan sasarannya tidak tepat."

Sementara itu, Fraksi Partai Nasdem cukup normatif dalam menilai kesuksesan program sumur resapan meskipun meminta Pemprov DKI untuk melakukan evaluasi.

"Pemprov DKI Jakarta harus dapat melakukan tinjauan ulang terkait dengan pembangunan sumur resapan, sehingga sumur resapan tersebut dapat memiliki fungsi yang tepat guna dan di bangun pada Iahan yang sesuai dengan peruntukannya," demikian pendapat Partai Nasdem.