Kompas.com - 20/12/2021, 18:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) tidak memperkeruh suasana terkait kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta dengan mengajukan gugatan.

Menurut dia, Apindo seharusnya tidak perlu menyiram bensin ke dalam api sehingga malah membuat masalah semakin pelik.

"Jangan siram bensin ke dalam api, sikap Apindo ini karena pengusaha dapat untung (dengan UMP naik), daya beli meningkat kok," ujar Iqbal dalam konferensi pers secara virtual, Senin (20/12/2021).

Baca juga: Kenaikan UMP Jakarta 5,1 Persen Diprotes, Anies Minta Pengusaha Gunakan Akal Sehat

Iqbal mengatakan, sejak awal KSPI tidak mempermasalahkan apabila pengusaha yang usahanya terdampak pandemi tidak menaikkan upah minimum pekerjanya.

Contohnya yakni pengusaha di bidang pariwisata, travel, atau maskapai penerbangan, sepanjang dibuktikan dengan laporan keuangan selama dua tahun.

Oleh karena itu, Iqbal pun mempertanyakan protes Apindo atas kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar 5,1 persen.

"Ketua dan yang mengaku pengurus kebakaran jenggot? Ada apa ini? Apindo mewakili suara siapa?" kata dia.

Baca juga: Suara Anies Bergetar Sebut Keadilan Terganggu karena UMP Jakarta Hanya Naik 0,8 Persen

Iqbal menilai, gugatan terhadap surat keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta tentang kenaikan UMP tersebut hanya akan memancing gerakan perlawanan buruh yang lebih keras, tidak hanya di DKI Jakarta, tetapi juga di seluruh Indonesia.

Iqbal juga turut mempertanyakan apakah Apindo mengetahui pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 yang diproyeksikan sebesar 4-5 persen sehingga upah minimum akan menjadi dasar.

"Jadi kalau Apindo ingin PTUN-kan (SK Gubernur), coba periksa dulu perusahaan mana saja yang mau PTUN-kan? Jangan menyiram bensin ke dalam api, nanti eskalasi perlawanan buruh makin keras terus," kata dia.

Baca juga: Ketua Apindo: Anies Langgar Aturan Saat Naikkan UMP, Jadi Catatan kalau Mau Nyapres!

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta Nurjaman menyatakan berkeberatan dengan keputusan UMP Jakarta naik 5,1 persen dan berencana menggugat ke PTUN.

"Kami sangat menyayangkan sekali atas kebijakan tersebut," ujar Nurjaman.

Pihaknya menolak keras keputusan kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar 5,1 persen karena selain memberatkan pelaku usaha, tetapi juga menyalahi aturan.

Baca juga: KSPI Kecam Apindo yang Akan Gugat Kenaikan UMP DKI Jakarta

Menurut dia, keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021, yang menyebutkan bahwa seluruh pemerintah provinsi di Indonesia harus menetapkan UMP sebelum 21 November 2021.

Anies telah menetapkan kenaikan UMP DKI Jakarta untuk 2022 sebesar 0,85 persen pada 21 November 2021 dengan menerbitan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1395 Tahun 2021 soal UMP DKI 2022.

Namun, peraturan tersebut direvisi dan Anies pun menaikkan UMP DKI sebesar 5,1 persen sehingga menjadi Rp 4.641.854.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komplotan Pencuri Motor Ditangkap, Sudah 15 Kali Beraksi di Kalideres

Komplotan Pencuri Motor Ditangkap, Sudah 15 Kali Beraksi di Kalideres

Megapolitan
Wagub DKI Sebut Petugas PPSU yang Aniaya Perempuan di Mampang Prapatan Dipecat

Wagub DKI Sebut Petugas PPSU yang Aniaya Perempuan di Mampang Prapatan Dipecat

Megapolitan
Petugas PPSU Aniaya Perempuan di Bangka, Diduga karena Cemburu

Petugas PPSU Aniaya Perempuan di Bangka, Diduga karena Cemburu

Megapolitan
Tertangkap Basah Bobol Kotak Amal Mushala di Pamulang, Pria 56 Tahun Ditangkap

Tertangkap Basah Bobol Kotak Amal Mushala di Pamulang, Pria 56 Tahun Ditangkap

Megapolitan
Halaman Belakang Rumah Dekat Jembatan Panus Depok Longsor 2 Hari Lalu, Kini Baru Ditangani

Halaman Belakang Rumah Dekat Jembatan Panus Depok Longsor 2 Hari Lalu, Kini Baru Ditangani

Megapolitan
Warga Jakarta Diminta Tak Gunakan Air secara Berlebih dan Tak Ambil dari Tanah

Warga Jakarta Diminta Tak Gunakan Air secara Berlebih dan Tak Ambil dari Tanah

Megapolitan
Anies Baswedan Lantik Kepala BPPBJ DKI Jakarta dan Direktur RSUD Budhi Asih

Anies Baswedan Lantik Kepala BPPBJ DKI Jakarta dan Direktur RSUD Budhi Asih

Megapolitan
Marak Vandalisme, Lurah Senen Surati Pemkot Jakpus Minta Taman HKSN Dipasangi Pagar

Marak Vandalisme, Lurah Senen Surati Pemkot Jakpus Minta Taman HKSN Dipasangi Pagar

Megapolitan
Penganiaya Santri hingga Tewas Jadi Tersangka Usai Polisi Olah TKP

Penganiaya Santri hingga Tewas Jadi Tersangka Usai Polisi Olah TKP

Megapolitan
Video Viral Petugas PPSU Aniaya Perempuan di Bangka Jaksel, Tendang dan Tabrak Korban

Video Viral Petugas PPSU Aniaya Perempuan di Bangka Jaksel, Tendang dan Tabrak Korban

Megapolitan
Pergub Penggusuran Era Ahok Tak Kunjung Dicabut, Pengamat: Segera Terapkan Rencana Tata Ruang yang Baru

Pergub Penggusuran Era Ahok Tak Kunjung Dicabut, Pengamat: Segera Terapkan Rencana Tata Ruang yang Baru

Megapolitan
Jakarta Sumbang Kasus Kematian Terbanyak akibat Covid-19, Wagub DKI Minta Warga Terus Waspada

Jakarta Sumbang Kasus Kematian Terbanyak akibat Covid-19, Wagub DKI Minta Warga Terus Waspada

Megapolitan
Aniaya Teman hingga Tewas, Santri Pondok Pesantren di Tangerang Jadi Tersangka

Aniaya Teman hingga Tewas, Santri Pondok Pesantren di Tangerang Jadi Tersangka

Megapolitan
Wagub DKI Sebut Berbagai Upaya Dilakukan untuk Cegah Jakarta Tenggelam pada 2050

Wagub DKI Sebut Berbagai Upaya Dilakukan untuk Cegah Jakarta Tenggelam pada 2050

Megapolitan
Polisi Tunggu Hasil Otopsi Jasad Bayi yang Ditemukan di Kontrakan Wilayah Ciracas

Polisi Tunggu Hasil Otopsi Jasad Bayi yang Ditemukan di Kontrakan Wilayah Ciracas

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.