Akhir Perseteruan Ketua DPRD DKI Vs Fraksi Penolak Interpelasi Formula E

"Hari itu kalau disetujui jalankan, dan ini paripurna interpelasi. Kalau enggak disetujui enggak akan mungkin ada surat nyelonong," jawab Pras.

"Kapan terbitnya surat itu?," tanya Oman lagi.

"Setelah disetujui dan diketok untuk mengagendakan paripurna," balas Pras.

Keluarkan rekomedasi

Setelah perdebatan panjang, BK kemudian mengeluarkan keputusan bahwa Pras tidak terbukti melanggar etik dan tata tertib anggota Dewan.

Namun, setelah peristiwa tersebut terjadi, BK mengeluarkan lima rekomendasi kepada seluruh anggota Dewan.

Pertama, meminta pimpinan DPRD DKI Jakarta, baik ketua maupun wakil ketua, untuk memperkuat prinsip kolektif kolegial yang disebutkan dalam Tata Tertib DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2022 pada Bab I.

Kedua, meminta pimpinan dan anggota DPRD untuk mematuhi dan menghormati kode etik DPRD, yakni pasal 12 tentang hubungan antar-anggota DPRD.

Ketiga, meminta pimpinan DPRD untuk merevisi Tata Tertib DPRD Nomor 1 Tahun 2020 karena ditemukan beberapa aturan yang saling bertentangan serta tidak sesuai dengan rujukan PP Nomor 12 Tahun 2018.

Keempat, meminta pimpinan dan anggota DPRD memahami Tata Tertib DPRD Nomor 1 Tahun 2020 dan kode etik DPRD sebagai pedoman dalam berperilaku sebagai anggota DPRD.

Terakhir, meminta pimpinan dan anggota DPRD untuk tidak mudah dalam membuat laporan atau pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta, sebab BK berkewajiban untuk memproses segenap laporan dengan melakukan penyelidikan verifikasi dan klarifikasi terhadap laporan.