Akhir Perseteruan Ketua DPRD DKI Vs Fraksi Penolak Interpelasi Formula E

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta resmi memberikan keputusan terhadap laporan empat Wakil Ketua DPRD DKI dan fraksi penolak interpelasi Formula E yang menyebut Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi

BK menyatakan Prasetio Edi tidak bersalah melalui surat keputusan yang ditandatangani oleh sembilan anggota Badan Kehormatan tertanggal 14 Maret 2022.

Dokumen keputusan disebutkan: "Menyatakan terlapor tidak terbukti melanggar tata tertib dan kode etik DPRD Provinsi DKI Jakarta."

Baca juga: Ketua DPRD DKI Dinyatakan Tak Langgar Kode Etik Terkait Rapat Paripurna Interpelasi Formula E

Keputusan tersebut dibuat setelah melalui proses panjang. Laporan empat Wakil Ketua DPRD dan tujuh fraksi penolak interpelasi dibuat tahun lalu, tepatnya 28 September 2022.

Cikal bakal laporan tersebut dilayangkan adalah keputusan Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi menggelar rapat paripurna interpelasi terkait gelaran Formula E Jakarta 2022.

Pria yang akrab disapa Pras itu memutuskan agenda rapat paripurna untuk pembahasan hak interpelasi dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang tidak dijadwalkan sebelumnya.

Baca juga: Pembelaan Prasetio Saat Diperiksa BK DPRD DKI, Bersikeras Tak Langgar Aturan soal Interpelasi Formula E

Setelah agenda sidang itu disahkan, fraksi penolak interpelasi menyebut agenda rapat tersebut ilegal karena tidak memiliki paraf persetujuan salah satu dari empat Wakil Ketua DPRD DKI.

Setelah sidang berakhir di hari yang sama saat pelaporan, Wakil Ketua DPRD M Taufik bersama fraksi penolak interpelasi menggeruduk ruang BK.

Di depan ruang BK, M Taufik menegaskan bahwa Ketua DPRD DKI Jakarta melanggar etik karena telah menjadwalkan rapat paripurna tanpa persetujuan pimpinan DPRD lainnya.

"Yang dilaporkan ketua, Ketua DPRD," kata Taufik, Selasa (28/9/2022).

Ketua Fraksi Golkar Basri Baco yang mewakili fraksi penolak interpelasi menyebut ada tujuh fraksi yang melayangkan laporan.

Tujuh fraksi tersebut di antaranya PKS, PAN, Gerindra, Golkar, PKB-PPP, NasDem dan Demokrat.

"Kami menduga ada pelanggaran administrasi terkait undangan Bamus dan pelaksanaan paripurna yang tadi digelar," kata Basri.

"Maka kita punya kewajiban untuk mengingatkan siapa pun melanggar ketentuan dan aturan main yang ada di DPRD," imbuh dia.

Berdebat terkait pelanggaran