Kompas.com - 17/05/2022, 21:46 WIB
|

DEPOK, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menyatakan siap memberikan keterangan terkait persoalan Kartu Depok sejahtera (KDS) yang disebut tidak transparan.

Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono menyampaikan hal itu setelah 33 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melayangkan hak interpelasi dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Kota Depok, Selasa (17/5/2022).

"Ketika ada surat dari DPRD, kami membalas, siap memberikan keterangan apa yang sudah kami lakukan," kata Imam kepada wartawan setelah menghadiri rapat paripurna, Selasa.

Baca juga: Polemik KDS, DPRD Kota Depok Ajukan Interpelasi terhadap Wali Kota

Menurut Imam, pengajuan hak interpelasi anggota DPRD sesuai tata tertib dan mekanismenya sudah dijalankan.

"Kami dari segi pemerintah sudah lama siap sebenarnya, karena (sebelumnya) tidak ada surat yang sampai ke kami. Kami tidak bisa mengeluarkan surat sendiri tanpa adanya surat dari DPRD," ujar Imam.

Sementara itu, ketika disinggung wartawan soal KDS dipolitisi, Imam enggan memberikan keterangan secara terperinci.

"Itu nanti kami jawab dalam persoalan rapat koordinasi antara kami dengan DPRD," ujar dia.

Baca juga: Fraksi Demokrat-PPP Batal Ikut Ajukan Interpelasi terhadap Wali Kota Depok soal KDS, Ini Alasannya

Sebelumnya diberitakan, 33 anggota DPRD Kota Depok melayangkan hak interpelasi kepada Wali Kota Depok Mohammad Idris dalam rapat paripurna pada hari ini.

Penyerahan surat penyataan interpelasi diterima pimpinan rapat paripurna dan langsung ditandatangani Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Golkar Tajudin Tabri.

"Demi masyarakat Kota Depok, saya tanda tangan (surat pernyataan hak interpelasi)," kata Tajudin saat menerima surat pernyataan interpelasi dalam rapat paripurna.

Baca juga: Bantah Program KDS Tak Tepat Sasaran, Wakil Wali Kota Depok: Data Diverifikasi Ulang

Surat tersebut diserahkan oleh anggota Fraksi PAN Igun Sumarno yang mewakili rekan-rekannya.

Igun mengatakan, surat pernyataan interpelasi yang ditandatangani oleh 33 anggota DPRD berisi permintaan keterangan dari Pemkot Depok tentang kebijakan strategis, terutama soal KDS.

"Jika penjelasan diterima maka hak interpelasi diserahkan, misalnya tidak diterima maka DPRD bisa pakai angket," kata Igun.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pria Ini Mengaku Dibayar Seseorang Rp 150.000 untuk Bakar Rumah di Jatinegara

Pria Ini Mengaku Dibayar Seseorang Rp 150.000 untuk Bakar Rumah di Jatinegara

Megapolitan
Pengendara Motor Kecelakaan Tunggal di Lenteng Agung, Korban Tewas di RS

Pengendara Motor Kecelakaan Tunggal di Lenteng Agung, Korban Tewas di RS

Megapolitan
Cerita Penonton Konser Jakarta Hajatan Kelelahan hingga Pingsan Setelah Naik Tangga ke Tribun Teratas JIS

Cerita Penonton Konser Jakarta Hajatan Kelelahan hingga Pingsan Setelah Naik Tangga ke Tribun Teratas JIS

Megapolitan
Sejarawan Bekasi Sesalkan Pemindahan Benda Bersejarah secara Sembarangan

Sejarawan Bekasi Sesalkan Pemindahan Benda Bersejarah secara Sembarangan

Megapolitan
UNJ Buka Jalur Mandiri untuk Diploma dan Sarjana, Ini Jadwal dan Biaya Pendafarannya

UNJ Buka Jalur Mandiri untuk Diploma dan Sarjana, Ini Jadwal dan Biaya Pendafarannya

Megapolitan
Persentase Kasus Positif Kasus Covid-19 di Jakarta Kembali Naik hingga Capai 11,1 Persen

Persentase Kasus Positif Kasus Covid-19 di Jakarta Kembali Naik hingga Capai 11,1 Persen

Megapolitan
Penumpang Jatuh ke Bawah Peron di Stasiun Manggarai Saat KRL Melintas, Kondisinya Selamat

Penumpang Jatuh ke Bawah Peron di Stasiun Manggarai Saat KRL Melintas, Kondisinya Selamat

Megapolitan
Beredar Video Detik-detik Pengguna KRL Terperosok dari Peron Saat Kereta Melintas, Ini Penjelasan KAI Commuter

Beredar Video Detik-detik Pengguna KRL Terperosok dari Peron Saat Kereta Melintas, Ini Penjelasan KAI Commuter

Megapolitan
Mengenal Sesar Aktif Baribis yang Berpotensi Picu Gempa di Jakarta

Mengenal Sesar Aktif Baribis yang Berpotensi Picu Gempa di Jakarta

Megapolitan
Saat Kasus Pelecehan Seksual di Bus Transjakarta Berujung Damai...

Saat Kasus Pelecehan Seksual di Bus Transjakarta Berujung Damai...

Megapolitan
Polisi Tangkap 4 Pemuda yang Hendak Tawuran di Kolong Flyover Kampung Melayu, 7 Senjata Tajam Turut Diamankan

Polisi Tangkap 4 Pemuda yang Hendak Tawuran di Kolong Flyover Kampung Melayu, 7 Senjata Tajam Turut Diamankan

Megapolitan
Nonton Malam Puncak Jakarta Hajatan, Pengunjung: Susah Sinyal Pak Anies!

Nonton Malam Puncak Jakarta Hajatan, Pengunjung: Susah Sinyal Pak Anies!

Megapolitan
Upaya Iko Uwais Tempuh Jalur Damai dengan Pihak yang Melaporkannya ke Polisi Atas Tuduhan Penganiayaan

Upaya Iko Uwais Tempuh Jalur Damai dengan Pihak yang Melaporkannya ke Polisi Atas Tuduhan Penganiayaan

Megapolitan
Viral Video Penumpang Jatuh ke Bawah Peron di Stasiun Manggarai, Ini Penjelasan KAI Commuter

Viral Video Penumpang Jatuh ke Bawah Peron di Stasiun Manggarai, Ini Penjelasan KAI Commuter

Megapolitan
Batu Diduga Alat Penggiling Tebu dari Abad ke-17 Milik Kesultanan Banten Ditemukan di Pinggir Jalan Bekasi

Batu Diduga Alat Penggiling Tebu dari Abad ke-17 Milik Kesultanan Banten Ditemukan di Pinggir Jalan Bekasi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.