Mencari "Obat Mujarab" Kemacetan Jakarta...

"Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan itu kantong perkantoran. Data yang paling banyak (warga yang) menggunakan mobil itu dari Kota Bekasi dan Depok. Kelas menengah ke atas," ujar Yayat.

Baca juga: Mengantisipasi Stasiun MRT Jadi Sumber Kemacetan Baru..

Sehingga, lanjut Yayat, terjadi kemacetan di Tol Jagorawi karena banyak mobil dari Bekasi atau Depok menuju Jakarta saat jam kerja.

Yayat mengusulkan agar perkantoran di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan menerapkan work from home (WFH) bagi sebagian pekerjanya.

"Karena bukan (kantor atau perusahaan) manufaktur. Satu lagi pembagian waktu antara tenaga operasional dan tenaga fungsional, itu yang WFH," ujar Yayat.

Yayat juga mengatakan, ada tujuh titik kemacetan di DKI Jakarta yang harus diurai.

"Ada tujuh simpul yang menjadi bottle neck besar, mulai dari Cawang, Pancoran, Kuningan, Semanggi, Slipi, Tomang, dan Grogol, itu merupakan crossing semua," kata Yayat.

Ketujuh wilayah itu, lanjut Yayat, merupakan tempat bertemunya para pekerja dari penjuru Jakarta atau wilayah penyangga.

Baca juga: Atasi Kemacetan Lalu Lintas, Pemprov DKI Jakarta Lakukan Tiga Upaya

Yayat menambahkan, sekitar 40 hingga 60 persen pola pergerakan pekerja menuju ke Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.

"Selatan dan pusat menjadi sumber permasalahan besar penyebab kemacetan, karena secara struktur ditempatkan perkantoran pemerintahan, jasa investasi, termasuk enam sektor yang disebutkan, properti, perdagangan, jasa, dan lain-lain," kata Yayat.

Yayat menyebutkan, penerapan ganjil genap saat ini belum bisa mengurai kemacetan di Jakarta.

"Ganjil genap hasilnya tetap macet, karena kelas menengah itu mau punya dua sampai tiga mobil itu enggak masalah. Mereka dilarang, besok masih bisa masuk. Nah itu persoalannya," kata Yayat.

Usulan asosiasi

Wakil Ketua Kadin Heber Simbolon mengatakan, pengaturan jam kerja hanya akan mengurangi volume kendaraan pada saat jam tertentu saja.

"Tanpa mengurangi jumlah (kendaraan). Penerapan pengaturan jam kerja ini juga membuat masyarakat kesulitan mendapatkan layanan publik," kata Heber.

Heber meminta Pemprov DKI menginventarisasi beberapa aktivitas masyarakat yang berpotensi menyebabkan kemacetan.

Baca juga: Atasi Kemacetan, Pengamat Usul Sebagian Karyawan di Jakpus dan Jaksel WFH

Sementara itu, Wakil Ketua Apindo Nurjaman meminta Pemprov DKI menyediakan sarana transportasi yang terintegrasi. Setelah itu baru pengaturan jam kerja.