Dihantui Ancaman Gelombang PHK, Apindo Tolak Rekomendasi Kenaikan UMK Kota Bekasi 7,09 Persen

BEKASI, KOMPAS.com - Upah Minimum Kota (UMK) Kota Bekasi direkomendasikan naik sebesar 7,09 persen pada 2023 mendatang.

Rekomendasi kenaikan 7,09 persen itu keluar setelah Dewan Pengupahan Kota (Depeko) menggelar rapat dan mendapatkan formulasi perhitungan data dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Barat.

Sebagai informasi, pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi tumbuh sebesar 3,22 persen, sedangkan inflasi 6,12 persen.

Dari formulasi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan UMP tahun 2022, keluar angka kenaikan upah minimum untuk tahun 2023 sebesar 7,09 persen.

Baca juga: Apindo Tolak Rekomendasi UMK Kota Bekasi Naik 7,09 Persen Jadi Rp 5,1 Juta

Apabila terjadi, maka upah di Kota Bekasi akan naik Rp 341.327 atau dari yang semula Rp 4,7 juta menjadi Rp 5,1 juta.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pun langsung mengambil sikap.

Mereka menolak rekomendasi kenaikan UMK Bekasi sebesar 7,09 persen tersebut.

Ketua Apindo Kota Bekasi Farid Elhakamy beralasan, Permenaker 18 Tahun 2022 yang dijadikan acuan untuk merekomendasikan kenaikan UMK dinilai menyalahi aturan di atasnya, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja jo PP Nomor 36 tahun 2021.

"Jika menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021, maka kenaikan UMK untuk Kota Bekasi berkisar 3-3,2 persen," kata Farid kepada wartawan, Rabu (30/11/2022).

Perhitungan kenaikan 7,09 persen pun dianggap menyalahi aturan dan tak sesuai dengan apa yang ada di PP nomor 36 Tahun 2021.