Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banjir Kritik Ajakan Video Terima Kasih untuk Pemkot Depok: Dianggap "Mengemis" hingga Narsis dan Tak Beretika

Kompas.com - 21/12/2022, 06:40 WIB
Larissa Huda

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ajakan masyarakat membuat video ucapan terima kasih atas pembangunan infrastruktur yang sudah dikerjakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Depok banjir kritik.

Sejumlah kalangan ramai-ramai menanggapi dengan respons negatif atas imbauan yang dilakukan oleh Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono dengan iming-iming hadiah.

Pemkot Depok mengeklaim warganya sangat puas dan senang melihat pembangunan infrastruktur di Depok.

Alasan inilah yang membuat Pemkot Depok mengajak masyarakat membuat video berisi ucapan terima kasih atas pembangunan infrastruktur yang telah dikerjakan selama ini.

Baca juga: Marilah (Terpaksa) Berterima Kasih kepada Pemkot Depok

Pemkot Depok dianggap "mengemis" pengakuan

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai Pemerintah Kota Depok sedang mengemis ucapan terima kasih lewat ajakan pembuatan video kepada masyarakat.

"Seperti mengemis terima kasih, bahkan memaksa. Sebetulnya, ini justru menunjukkan kepemimpinannya yang lemah leadership-nya," tutur Trubus kepada Kompas.com, Selasa (20/12/2022).

Menurut Trubus, dari satu sisi ajakan ini kemungkinan mengindikasikan bahwa kepemimpinan Pemkot Depok saat ini justru gagal dalam kepemimpinannya.

Pasalnya, kata Trubus, Pemkot Depok tak perlu meminta ucapan terima kasih pada hal yang telah menjadi tanggung jawab dan kewajibannya.

Menurut Trubus, ajakan itu hanya membuang-buang energi dan tidak ada urgensinya. Pasalnya, kata Trubus, semua pemimpin daerah memang harus menunjukkan prestasinya.

"Tidak perlu terima kasih karena mereka digaji oleh pemerintah dengan tunjangan dan fasilitas segalanya, bukan? Tidak ada istilah harus berterima kasih," tutur Trubus.

Baca juga: Ajakan Bikin Video Terima Kasih oleh Pemkot Depok Disebut sebagai Marketing Politik Terselubung untuk Pemilu 2024

Narsis dan butuh pengakuan

Analis Politik dan Direktur IndoStrategi Research and Consulting Arif Nurul Imam menyoroti sayembara pembuatan video ucapan terima kasih oleh Pemkot Depok.

Menurut Arif, sayembara untuk ucapan terima kasih atas pembangunan infrastruktur itu dinilai berlebihan. Sebab, pembangunan infrastruktur itu memang sudah menjadi tugas dan kewajiban Pemkot Depok.

"Itu kewajiban Pemkot termasuk Wakil Wali kota, tanpa harus meminta ucapan terima kasih pada masyarakat," kata Arif saat dihubungi Kompas.com, Selasa (20/12/2022).

Arif berpendapat, langkah Wakil Wali Kota yang meminta masyarakat untuk membuat video ucapan terima kasih dapat dikategorikan narsis hingga butuh pengakuan.

"Iya bisa dua-duanya (narsis dan butuh pengakuan) tapi secara politis dia butuh pengakuan. Dari pengakuan ini kemudian berharap mendapatkan simpati dari masyarakat," ujar dia.

Baca juga: Pemkot Depok Minta Warga Bikin Video Ucapan Terima Kasih, Pengamat: Lebay!

Melanggar etika kesantunan publik

Trubus meminta Dewan Perwakilan Rakyat Derah (DPRD) Kota Depok pusat menegur Pemerintah Kota yang ajak warganya membuat video ucapan terima kasih atas pembangunan infrastruktur di sana.

"Harusnya ditegur walau sifatnya tidak memaksa atau atas kesadaran saja. Namun, itu jadinya melanggar public civility atau kesantunan publik," tutur Trubus.

Menurut Trubus, ajakan itu hanya membuang-buang energi dan tidak ada urgensinya. Pasalnya, kata Trubus, semua pemimpin daerah memang harus menunjukkan prestasinya.

"Ini menunjukkan kelemahan DPRD Kota Depok juga dalam pengawasannya. Tugas legislatif itu kan mengawasi eksekutif," tutur Trubus.

Menurut Trubus, ajakan ini berpotensi bisa membenturkan antarkelompok masyarakat, yaitu mereka yang pro dan kontra dengan pemerintahan Kota Depok saat ini.

"Jadi akan memancing konflik. Terlebih Depok sempat mendapatkan sebutan sebagai kota yang intoleran," tutur Trubus.

Baca juga: Pertanyakan Ajakan Pemkot Depok Bikin Video Terima Kasih, Pengamat: Bukannya Itu Memang Tugas Mereka?

Tak sejalan dengan kondisi infrastruktur sesungguhnya

Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menilai, ajakan membuat video ucapan terima kasih itu tak sejalan dengan kondisi infrastruktur Kota Depok sesungguhnya.

"Tetangga saya yang pensiunan perwira menengah TNI AU meninggal akibat dampak luka kecelakaan lalu lintas di depan perumahan yang saya huni," ucap Ari.

Usai menjalani ibadah kebaktian hari Minggu, tetangganya itu menyeberang jalan Trans Alternatif Cibubur yang masih masuk wilayah Depok.

Tidak ada zebra cross, lampu penyeberangan jalan, alih-alih jembatan penyeberangan orang (JPO), tetangga saya ini harus berjibaku menyeberang ramainya jalanan hingga berakhir ditabrak kendaraan bermotor.

"Keramaian Jalan Trans Aternatif Cibubur yang sebagian masuk wilayah Kota Depok masih sama dengan kondisi tahun 2003 saat saya pindah dari Depok II Timur ke “pinggiran” Depok," kata dia.

Menurut Ari, salah satu tugas kepala daerah di antaranya adalah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan serta mengambil tindakan tertentu yang dibutuhkan daerah dan masyarakat.

Baca juga: Alasan Pemkot Depok Ajak Bikin Video Terima Kasih, Klaim Warga Senang dengan Pembangunan Infrastruktur

Sementara di antara kewajiban yang diemban kepala daerah adalah menerapkan etika dan norma dalam urusan pemerintahan, menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik serta menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah.

"Pemimpin tidak butuh pujian. Justru pemimpin harus hadir untuk semua golongan yang menjadi warga daerahnya," tutur Ari.

(Penulis: M Chaerul Halim | Editor: Nursita Sari, Sandro Gatra)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Megapolitan
Kronologi Brigadir RAT Bunuh Diri Pakai Pistol di Dalam Alphard

Kronologi Brigadir RAT Bunuh Diri Pakai Pistol di Dalam Alphard

Megapolitan
Polisi Pastikan Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri Masih Terus Berjalan

Polisi Pastikan Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri Masih Terus Berjalan

Megapolitan
Brigadir RAT Diduga Pakai Pistol HS-9 untuk Akhiri Hidupnya di Dalam Mobil

Brigadir RAT Diduga Pakai Pistol HS-9 untuk Akhiri Hidupnya di Dalam Mobil

Megapolitan
Korban: Guling yang Dicuri Maling Peninggalan Almarhum Ayah Saya

Korban: Guling yang Dicuri Maling Peninggalan Almarhum Ayah Saya

Megapolitan
Guling yang Dicuri Maling di Cinere Usianya Sudah Belasan Tahun

Guling yang Dicuri Maling di Cinere Usianya Sudah Belasan Tahun

Megapolitan
Khawatir Rumahnya Diambil Pemerintah, Banyak Warga Tanah Tinggi Tak Ikut Program 'Bebenah Kampung'

Khawatir Rumahnya Diambil Pemerintah, Banyak Warga Tanah Tinggi Tak Ikut Program "Bebenah Kampung"

Megapolitan
Anggota Polresta Manado Tembak Kepalanya Pakai Senpi, Peluru Tembus dari Pelipis Kanan ke Kiri

Anggota Polresta Manado Tembak Kepalanya Pakai Senpi, Peluru Tembus dari Pelipis Kanan ke Kiri

Megapolitan
Maling Guling Beraksi di Cinere, Korban: Lucu, Kenapa Enggak Sekalian Kasurnya!

Maling Guling Beraksi di Cinere, Korban: Lucu, Kenapa Enggak Sekalian Kasurnya!

Megapolitan
Kronologi Pengendara Moge Tewas Terlindas Truk Trailer di Plumpang

Kronologi Pengendara Moge Tewas Terlindas Truk Trailer di Plumpang

Megapolitan
Mayat Bayi di Tanah Abang, Diduga Dibuang Ayah Kandungnya

Mayat Bayi di Tanah Abang, Diduga Dibuang Ayah Kandungnya

Megapolitan
2 Pria Rampok Taksi 'Online' di Kembangan untuk Bayar Pinjol

2 Pria Rampok Taksi "Online" di Kembangan untuk Bayar Pinjol

Megapolitan
Heru Budi: Jakarta Bisa Benahi Tata Kota jika Pemerintahan Pindah ke IKN

Heru Budi: Jakarta Bisa Benahi Tata Kota jika Pemerintahan Pindah ke IKN

Megapolitan
Polda Metro Jadwalkan Pemeriksaan Pendeta Gilbert Lumoindong Terkait Dugaan Penistaan Agama

Polda Metro Jadwalkan Pemeriksaan Pendeta Gilbert Lumoindong Terkait Dugaan Penistaan Agama

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com