JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pembina (BP) BUMD DKI Jakarta buka suara soal penimbunan beras yang diseret ke dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) tahun 2020 dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Dugaan korupsi ini diungkap pegiat media sosial Rudi Valjnka melalui akun Twitter-nya @kurawa pada 9 Januari 2023.
Dalam twitnya, akun @kurawa menyebut ada timbunan beras di tempat penyimpanan di Pulogadung, Jakarta Timur. Beras ini disebut milik Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya.
Baca juga: Heru Budi Soal Dugaan Korupsi Bansos 2020: Saya Enggak Tahu, Itu Kan Program Lama
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BP BUMD DKI Jakarta Fitria Rahadiani mengaku telah berkoordinasi dengan Pasar Jaya berkait beras di tempat penyimpanan itu.
Dari koordinasi itu, diketahui beras di tempat penyimpanan tersebut merupakan sisa stok retail perusahaan.
"Untuk sisa stok beras di Pulogadung, berdasarkan hasil koordinasi dengan Perumda Pasar Jaya sisa, stok tersebut merupakan sisa stok dari usaha retail perusahaan," ujar Fitria melalui pesan singkat, Kamis (12/1/2023).
Menurut dia, sisa beras itu akan dilelang oleh Perumda Pasar Jaya pada akhir Januari 2023.
Baca juga: Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jabodetabek Bakal Hujan Siang hingga Malam
Proses lelang bakal dilakukan antara Perumda Pasar Jaya dengan sebuah kantor lelang.
"Terhadap sisa stok tersebut, Perumda Pasar Jaya akan melaksanakan lelang bekerja sama dengan kantor lelang di akhir Januari ini," ungkap dia.
Dalam kesempatan itu, Fitria enggan berkomentar soal dugaan korupsi yang menyeret Perumda Pasar Jaya tersebut.
"Terkait dugaan korupsi, sepertinya bukan kewenangan BP BUMD untuk menjustifikasi," ucap dia.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku tak mengetahui dugaan korupsi bansos senilai Rp 2,85 triliun tersebut.
Baca juga: Belum Tunjuk Ketua Pelaksana Formula E 2023, Jakpro Akan Bentuk Panitia Dahulu
"Iya, saya enggak tahu. Itu kan (program bansos tahun 2020) lama," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (11/1/2023).
Heru menegaskan, jajarannya kini telah merekonsiliasi data penerima bansos di Ibu Kota.
Proses rekonsiliasi itu, menurut dia, telah berlangsung selama 3-4 kali.