Kronologi Mencuatnya Dugaan Korupsi Bansos DKI pada 2020, Berawal dari Tudingan Timbunan Beras di Pulogadung

Saat ditanya apakah Pemprov DKI akan membantu jika KPK memang menyelidiki kasus dugaan korupsi itu, Heru enggan berkomentar.

"Ya, enggak bisa komentari," ujarnya di Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (13/1/2023).

Heru juga menekankan bahwa dia tak mengetahui kasus tersebut. Sebab, katanya, program bansos dari Pemprov DKI itu terjadi jauh sebelum dia menjabat pj gubernur DKI Jakarta.

Saat itu, Pemprov DKI masih dipimpin Gubernur Anies Baswedan. "Itu (program) tahun 2020, saya enggak tahu. Itu sudah lama, saya enggak masuk ke arah situ," ujar Heru.

Baca juga: Soal Dugaan Korupsi Bansos DKI, Dinsos Akui Pernah Teken Kontrak Dengan Pasar Jaya

BP BUMD angkat bicara

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pembinaan (BP) BUMD DKI Jakarta Fitria Rahadiani juga buka suara atas dugaan penimbunan beras di Pulogadung yang diseret ke dugaan korupsi bansos itu.

Fitria mengaku telah berkoordinasi dengan Pasar Jaya berkait beras di tempat penyimpanan milik Perumda Pasar Jaya di Pulogadung, Jakarta Timur.

"Untuk sisa stok beras di Pulogadung, berdasarkan hasil koordinasi dengan Perumda Pasar Jaya sisa, stok tersebut merupakan sisa stok dari usaha retail perusahaan," ujar Fitria, Kamis (12/1/2023).

Menurut dia, sisa beras itu akan dilelang oleh Perumda Pasar Jaya pada akhir Januari 2023. Proses lelang bakal dilakukan antara Perumda Pasar Jaya dengan sebuah kantor lelang.

Dalam kesempatan itu, Fitria enggan berkomentar soal dugaan korupsi yang menyeret Perumda Pasar Jaya tersebut. Menurut dia, bukan kewenangan BP BUMD untuk menjustifikasi.

Baca juga: Dinsos DKI Buka Suara soal Timbunan Beras Rusak yang Diduga Bansos Tak Tersalurkan

Dinsos telusuri dugaan timbunan beras bansos

Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta berencana menelusuri temuan tumpukan beras rusak tersebut yang diduga berasal dari program bantuan sosial (bansos) Covid-19, tetapi tidak tersalurkan.

"Kami tunggu saja itu barang siapa," kata Kepala Dinas Sosial DKI Premi Lasari di Jakarta Selatan, Jumat (13/1/2023), dilansir dari Antara.

Premi mengaku bahwa ia tidak tahu tentang temuan tumpukan beras rusak dan menguning yang disimpan di salah satu gudang di Pulo Gadung.

Meski begitu, Premi mengungkapkan bahwa pihaknya pernah memiliki kontrak kerja sama dengan BUMD DKI, salah satunya Pasar Jaya, untuk penyaluran beras bansos.

Akan tetapi, kata Premi, kontrak kerja sama itu sudah berakhir sejak dua tahun lalu atau per 31 Desember 2020.

Baca juga: Soal Dugaan Korupsi Bansos, Dinsos DKI: Tunggu Saja Itu Timbunan Beras Milik Siapa

Kemudian, Premi menegaskan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) atas kerja sama dengan Pasar Jaya sudah dilakukan pada 2021.

Selain itu, Premi menuturkan bahwa kerja sama itu juga diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Inspektorat DKI, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

(Penulis : Muhammad Naufal | Editor : Ihsanuddin, Ambaranie Nadia Kemala Movanita, Abdul Haris Maulana)