Warga di Radius 50 Meter dari Depo Pertamina Plumpang Bakal Digusur, Pindah ke Rusun?

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga yang bertempat tinggal di dekat Depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara, semakin terancam direlokasi.

Sebab, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hendak mendirikan zona aman (buffer zone) di sekitar lokasi tempat penampungan bahan bakar minyak (BBM) itu.

Pembangunan buffer zone mencuat usai peristiwa kebakaran hebat di depo itu yang terjadi pada Jumat (3/3/2023) pekan lalu. 

Kebakaran yang disebabkan ledakan pipa BBM itu menghanguskan rumah-rumah di sekitar depo, menyebabkan 19 korban tewas dan 49 orang luka-luka. 

Radius 50 meter

Pada Senin (6/3/2023), Menteri BUMN Erick Thohir menggelar rapat dengan PT Pertamina soal kebakaran Depo Pertamina Plumpang.

Rapat itu salah satunya menyimpulkan bahwa perusahaan plat merah itu harus membangun buffer zone agar Depo Pertamina Plumpang tak berbatasan langsung dengan pemukiman warga.

Menurut Erick, buffer zone itu akan didirikan dalam jarak 50 meter dari pagar Depo Plumpang.

Dengan kata lain, permukiman warga dalam radius itu akan tergusur.

“Kita akan membuat buffer zone sekitar kilang Pertamina, tidak hanya di Plumpang tapi juga di Balongan dan Semarang. Di Plumpang, jaraknya 50 meter dari pagar, dan ini menjadi solusi bersama yang kita harap didukung Pemda dan masyarakat,” urai Erick, Senin.

Baca juga: Dipertanyakan, Bagaimana Bisa Warga Dekat Depo Pertamina Plumpang Tak Punya Sertifikat tapi Diberi IMB?

Menurut dia, masyarakat yang terdampak dan kehilangan rumah akan diberikan fasilitas rumah sewa untuk ditempati sementara.

Dia mengatakan, pembuatan buffer zone serta relokasi warga akan berlaku hingga pemerintah menetapkan keputusan selanjutnya.

“Korban-korban yang terkena dampak (tergusur), akan kita rawat dan kita pastikan penyewaan rumah buat mereka," ucapnya.

"Serta, mendorong dan membantu kehidupan mereka beberapa bulan kedepan, sampai ada kepastian dan keputusan lainnya,” lanjut Erick.

Ia menegaskan, relokasi terhadap warga itu membutuhkan komunikasi intens dengan pemerintah daerah setempat.