Saat Warga Tanah Merah Jadi Korban Politik Berkepanjangan, Keselamatan Dikorbankan…

JAKARTA, KOMPAS.com - Kisah pilu dan tragis terjadi di Tanah Merah, Jakarta Utara, Jumat (3/3/2023) malam.

Kobaran api yang membubung tinggi dari Depo Pertamina Plumpang yang berada persis di sebelah Tanah Merah dengan cepat meluluh lantakkan permukiman warga.

Insiden yang memakan setidaknya 19 korban jiwa itu sepatutnya menjadi bahan refleksi dari banyak pihak, yakni PT Pertamina, warga itu sendiri, dan pejabat maupun politisi.

Pertamina memiliki kewajiban untuk memastikan wilayah di sekitar kilang minyaknya steril dari rumah warga.

Di sisi lain, warga yang mengaku sudah tinggal berpuluh tahun di sana sama sekali tidak berniat untuk meninggalkan rumah mereka.

Baca juga: IMB Sementara Warga Tanah Merah Diributkan, Patutkah Anies Baswedan Disalahkan?

Mereka merasa memiliki legalitas untuk tinggal di sana. Di sini lah peran pemerintah dan politisi terlihat.

Alih-alih mencarikan solusi atau jalan tengah bagi kedua belah pihak, sejumlah politisi malah “mempolitisasi” isu di Tanah Merah.

Berdasarkan catatan Kompas.com dan Harian Kompas, warga Tanah Merah terus menjadi sasaran janji-janji politik karena konflik agraria yang tak berkesudahan dengan Pertamina.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan, konflik agraria di Tanah Merah dan sekitarnya tidak pernah tuntas sejak 1980-an karena kental dengan nuansa politik.

“Kasus ini tidak pernah dituntaskan secara utuh, tetapi selalu dalam proses politik di DKI Jakarta ini. Selalu jadi bagian dari janji politik di era mana pun," kata Dewi kepada Kompas.com, Rabu (8/3/2023).

Baca juga: Kronisnya Konflik Agraria Warga Tanah Merah dengan Pertamina hingga Terus Jadi Bursa Politik di Jakarta

Berdasarkan arsip Harian Kompas, ratusan rumah di Tanah Merah berencana digusur untuk pengamanan kawasan Depo Plumpang pada 2004 (Kompas, 121/1/2004).

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 190/HGB/DA/76 tertanggal 5 April 1976 menyatakan, Tanah Merah merupakan milik negara dengan status hak guna bangunan atas nama Pertamina.

Total tanah negara mencapai 153 hektar dengan area yang digunakan Depo Plumpang sekitar 70 hektar dan area yang diokupasi warga sekitar 83 hektar.

Relokasi rumah warga dilakukan berdasarkan keputusan tersebut. Namun, proses relokasi warga tak kunjung terlaksana karena saat itu sudah menjelang Pemilu 2004.

Kemudian, pada 2012, mantan Gubernur DKI Faruzi Bowo membentuk tim teknis penanganan masalah Tanah Merah yang tertuang dalam Keputusan Gubernur No.101/2012 pada 13 Januari 2012.

Baca juga: Ribut-ribut IMB Sementara di Tanah Merah, KPA Desak BPN Buka Status Lahan Depo Plumpang yang Diklaim Pertamina

Namun, hingga berakhirnya jabatan Fauzi Bowo, permasalahan yang dihadapi warga Tanah Merah belum juga selesai.

Penerus Fauzi Bowo, Joko Widodo (Jokowi) malah membagikan kartu tanda penduduk (KTP) bagi warga Tanah Merah pada 2012 sebagai bentuk pemenuhan janji politiknya.

Secara tidak langsung ini memberikan legalitas bagi warga Tanah Merah untuk tinggal di sekitar Pertamina karena alamat Tanah Merah tertuang dalam KTP tersebut.

Tak berhenti sampai di situ, Gubernur DKI Anies Baswedan pada 2021 menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) kawasan Kampung Tanah Merah Jakarta Utara.

Hal ini juga dilakukan sebagai bentuk pemenuhan janji politik Anies semasa ia berkampanye.

Dewi menegaskan bahwa masalah di Tanah Merah ini adalah isu lama yang tak kunjung diselesaikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

“Jadi sebetulnya konflik lama, hanya saja tidak pernah kunjung diselesaikan oleh Pemprov DKI. Yang ada dia menjadi bursa politik dari setiap calon gubernur DKI. Itu yang menurut saya disayangkan dan ini harus diluruskan,” tegasnya.

(Kompas.com: Larissa Huda, Kompas.id: Fransiskus Wisnu Wardhana Dany)

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.id dengan judul "Bara di Tanah Merah".