Soal Pengaturan Jam Kerja di Jakarta guna Atasi Macet: Dinilai Tak Efektif dan Bakal Timbulkan Kemacetan 2 Gelombang

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI bakal mengatur jam kerja guna mengurangi kemacetan di Ibu Kota.

Rencananya, pengaturan jam kerja di perkantoran Jakarta akan dibagi menjadi dua sesi, yakni pukul 08.00 dan 10.00 WIB.

Namun, langkah Pemprov DKI untuk mengurangi kemacetan di Ibu Kota dengan cara mengatur jam kerja dianggap tidak akan membuahkan hasil yang diharapkan.

Dinilai tidak efektif

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai bahwa pengaturan jam kerja untuk mengatasi kemacetan Jakarta tidak akan efektif.

Baca juga: Pemprov Bakal Atur Jam Kerja Pukul 08.00 dan 10.00 WIB Buat Atasi Kemacetan, Pengamat: Tidak Efektif

"Saya melihat tidak akan efektif. Apalagi untuk mengatasi kemacetan. Kalau ada yang masuk jam 8 dan ada jam 10 Ini kaitannya justru pada kinerja," ujar Trubus saat dihubungi, Senin (8/5/2023).

Menurut Trubus, upaya penerapan kebijakan di Jakarta untuk mengatasi kemacetan di Ibu Kota seharusnya tidak terlepas dengan aturan Pemerintah Pusat, terlebih dengan mengatur jam kerja pegawai di perkantoran.

Padahal, kata Trubus, banyak perkantoran pemerintah dan lembaga yang lokasinya berada di Jakarta.

"Itu banyak PNS PNS kementerian dan lembaga itu kan banyak di kita. Dibuat aturannya. Lalu lainnya kan di Jakarta ini adalah perusahaan korporasi," ucap Trubus.

Sementara itu, Ajeng (25), karyawati yang bekerja di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, berpendapat bahwa strategi pengaturan jam kerja tidak akan berpengaruh untuk mengurangi kemacetan di Jakarta.

Baca juga: Warga DKI Sebut Pengaturan Jam Kerja Tidak Efektif, Malah Bisa Bikin Macet sampai Siang

Menurutnya, penumpukan kendaraan di jalanan Ibu Kota akan tetap terjadi walaupun jam kerja dibagi menjadi dua sesi.

"Kalau misalnya dibagi dua sesi, enggak setuju, (hasilnya) sama saja. Kalau pun jam kerja jadi siang, ya juga sama. Malah mungkin jadi macet sampai siang," ujar Ajeng kepada Kompas.com, Selasa (9/5/2023).

Kemudian, warga Jakarta bernama Adam (26) juga memiliki pendapat yang sama dengan Ajeng.

Menurut Adam, kemacetan tetap terjadi dan hanya akan bergeser waktunya saja.

"Penerapan itu (pengaturan jam kerja) bukan solusi, itu hanya pemindahan jam kemacetan saja," ucap dia.

Adam mengatakan, seharusnya pihak terkait mengatur penggunaan kendaraan pribadi yang ada di Jakarta agar masyarakat beralih naik kendaraan umum saat berangkat kerja.

Baca juga: Soal Pengaturan Jam Kerja, Heru Budi: Sedang Didiskusikan oleh Dishub