Laporan Rocky Gerung Tak Bisa Pakai Pasal Penghinaan, Pakar Hukum: Harus Jokowi yang Melapor Langsung

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum dari Dalimunthe & Tampubolon Laywers (DNT Lawyers), Boris Tampubolon berujar, kepolisian tidak bisa begitu saja menerima laporan atas Rocky Gerung.

Seperti diketahui, pengamat politik itu dilaporkan atas tuduhan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang tersebar melalui potongan video yang tersebar di media sosial.

Menurut Boris, apabila yang dilaporkan itu berkaitan dengan penghinaan terhadap Jokowi sebagai presiden, maka laporan itu tidak bisa diterima karena kasusnya itu merupakan delik aduan.

Baca juga: Polisi Belum Jelaskan Alasan Laporan Rocky Gerung Hina Presiden Jokowi Termasuk Delik Biasa

"Sehingga yang harus melapor adalah Pak Jokowi langsung. Bila bukan Presiden Jokowi langsung yang lapor, maka laporan tidak bisa diterima," ucap Boris kepada Kompas.com, Rabu (2/8/2023).

Adapun ketentuan delik aduan itu tertuang dalam Pasal 72 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun bunyinya, selama orang yang terkena kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan.

Menurut Boris, kalau yang dilaporkan adalah soal penghinaan kepada presiden tapi bukan Jokowi langsung yang melapor tapi laporan tersebut diterima, maka itu tidak tepat.

Pakai delik biasa

Belakangan, laporan terhadap Rocky Gerung atas tuduhan penghinaan terhadap Jokowi sudah diterima Polda Metro Jaya.

Baca juga: Jokowi Dihina, Relawan Akan Gelar Aksi Tuntut Penangkapan Rocky Gerung

Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya menyatakan laporan atas tuduhan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo merupakan delik biasa.

Delik biasa yang dimaksud adalah delik yang dapat diproses tanpa persetujuan dari korban atau Presiden Joko Widodo yang merasa dirugikan.

"Dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh kedua pelapor yang tertuang dalam Laporan Polisi (LP) merupakan delik biasa," ungkap Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak, Rabu.

Dalam hal ini, Polda Metro Jaya menerima dua laporan terkait Rocky Gerung yang diduga menghina Jokowi.

Baca juga: Polda Metro Terima 2 Laporan soal Rocky Gerung Diduga Hina Jokowi, Kini Lakukan Penyelidikan

Kendati demikian, Polda Metro Jaya belum memberikan alasan mengapa laporan terhadap Rocky Gerung yang diduga menghina Jokowi disebut aduan delik biasa. Polisi tengah menyelidiki kasus tersebut.

Sementara itu, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, berujar, polisi tak bisa terima laporan atas Rocky Gerung karena kasus itu bukan delik biasa.

"Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden itu merupakan delik aduan," ucap Fickar kepada Kompas.com, Rabu (2/8/2023).

Duduk perkara

Sebelumnya, Rocky Gerung dilaporkan ke polisi terkait dugaan penghinaan terhadap Presiden Jokowi.

Laporan tersebut dibuat oleh kelompok pendukung Jokowi yang menamakan diri sebagai Relawan Indonesia Bersatu pada Senin (31/7/2023).

Baca juga: Jokowi Dihina Rocky Gerung, Mahfud: Itu Delik Aduan, Presiden Enggak Mau Mengadu

Pengaduan itu merupakan respons terkait potongan video berisi ucapan Rocky Gerung yang dinilai menghina Jokowi.

Video tersebut kemudian juga ditayangkan oleh akun YouTube milik Refly Harun.

Rocky Gerung dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penghinaan Presiden Jokowi melalui orasinya dalam acara Konsolidasi Akbar Aliansi Aksi Sejuta Buruh bersama Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) di Bekasi pada Sabtu (29/7/2023).

Awalnya, Rocky menyinggung mengenai langkah Presiden Jokowi yang menurut dia pergi ke China untuk menawarkan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Namun, dalam orasi tersebut, dia menyebut juga kata-kata "b*****an" dan kata "t***l" yang dinilai sebagai kata makian dan menghina presiden.

(Penulis: Rizky Syahrial, Nirmala Maulana Achmad | Editor: Dani Prabowo, Jessi Carina)