Minta Puskemas Tak Bebani APBD, Ini Penjelasan Dinkes Depok

Menurut Ikravany, meski berstatus BLUD, puskesmas masih memiliki kewajiban untuk melayani warga dengan memberikan subsidi atau public service obligation (PSO).

Karena itu, puskesmas mengalami kerugian pun tidak menjadi sebuah masalah. Sebab, APBD memang seharusnya digelontorkan untuk pelayanan kesehatan melalui puskesmas.

Baca juga: Minta Idris Batalkan Kenaikan Tarif Puskesmas, Pimpinan DPRD Depok: Berhenti Peras Masyarakat!

Sementara itu, Wakil Ketua DPD PSI Kota Depok Icuk Pramana Putra menilai, kenaikan puskesmas merupakan kebijakan yang tak berpihak kepada masyarakat.

Pemkot Depok seharusnya menggratiskan pelayanan di puskesmas.

"Yang jelas gini, kebijakan ini (kenaikan tarif puskesmas) tidak berpihak kepada masyarakat," kata Icuk, Selasa (8/8/2023).

Klarifikasi Wali Kota Depok

Sebagai informasi, Wali Kota Depok M Idris menaikkan tarif pelayanan kesehatan puskesmas se-Kota Depok menjadi Rp 10.000-Rp 30.000 mulai 7 Agustus 2023.

Kenaikan tarif ini tertuang dalam Peraturan Wali kota (Perwal) Kota Depok Nomor 64 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum dan Penetapan Tarif Pelayanan Badan BLUD.

Pemkot Depok membeberkan sejumlah alasan kenaikan tarif, salah satunya soal status puskesmas yang berubah menjadi BLUD.

Baca juga: Sindir Pemkot Depok yang Naikkan Tarif Puskesmas, PSI: Mending Jadikan Swasta Saja

Idris menilai, tarif pelayanan kesehatan di puskesmas sudah selaiknya naik. Sebelum menaikkan tarif puskesmas, Idris dan jajaran mengeklaim telah melakukan kajian.

"Ini (menaikkan tarif puskesmas) sudah melalui kajian yang panjang, maka kenaikan ini kami nilai sangat dibutuhkan," ucap Idris, Jumat (4/8/2023).

Idris menyatakan, kenaikan tarif juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga medis non-pegawai negeri sipil.

Kemudian, kenaikan tarif juga dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan di puskesmas agar bisa mengurangi durasi antrean.