Oleh sebab itu, Poengky menegaskan, penyidikan harus merujuk pada aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia.
Dia berpandangan, penyidik harus berhati-hati saat menangkap terduga pelaku.
"Kami mendorong Bidang Propam Polda Metro Jaya proaktif melakukan pemeriksaan kepada para penyidik agar tindakan penangkapan yang merendahkan martabat tersebut tidak terulang lagi," tutur Poengky.
Pengamat Kepolisian Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menilai, polisi melanggar prosedur operasi standar (standard operating procedure/SOP) saat menangkap Saipul Jamil.
Baca juga: Pengamat: Polisi Langgar SOP dan Pertontonkan Sikap Arogan Saat Tangkap Saipul Jamil
“Dalam video kasus penangkapan SJ tersebut, petugas kepolisian jelas-jelas melanggar SOP dan mempertontonkan kearoganan,” ujar Bambang saat dihubungi, Selasa (9/1/2024).
Bahkan, dia berpandangan tindakan polisi yang menangkap Saipul Jamil di jalur busway tersebut berujung pada aksi premanisme.
“Aksi anggota kepolisian dalam video penangkapan Saipul Jamil menunjukkan arogansi yang mengarah pada premanisme,” ungkap Bambang.
“Di mana aparat melakukan tindakan sewenang-wenang tanpa koridor aturan,” tambah dia.
Bambang menjelaskan, penangkapan dan penahanan diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. SOP penangkapan diatur dalam Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72.
Dalam Perkap tersebut ada dua jenis penangkapan, yakni pada Pasal 71 ayat 1 soal tertangkap tangan dan Pasal 72 soal penangkapan seorang yang sudah dijadikan tersangka.
Merujuk Pasal 71, Saipul Jamil dan asisten yang berada di dalam mobil tidak sedang bertransaksi narkoba seperti yang dituduhkan. Bambang mengatakan, petugas bisa melakukan razia sesuai Perkap dan dilakukan secara sopan serta humanis.
“Dalam video penangkapan SJ tersebut, polisi tidak sedang melakukan razia, dan tidak ada yang berseragam yang menunjukan atribut kepolisian. Jadi layaklah perilaku oknum-oknum tersebut disebut sebagai premanisme,” jelas dia.
Baca juga: Kompolnas Bakal Surati Kapolda Metro Minta Penangkapan Saipul Jamil Dievaluasi
Sementara bila merujuk Pasal 72, penangkapan dianggap tidak sesuai karena seharusnya penyidik memiliki bukti-bukti terlebih dahulu.
Perkara itu pun harus melalui proses pemanggilan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Terlebih, Saipul Jamil bukan residivis atau masuk daftar pencarian orang (DPO).
“Aksi-aksi penangkapan dengan cara preman seperti itu semuanya tak bisa dibenarkan karena menjauh dari prinsip-prinsip kemanusiaan,” ucap dia.