Cegah Terorisme, Pemkot Bekasi Minta Warga Lengkapi Administrasi

BEKASI, KOMPAS.com – Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi Erwin Effendi mengatakan agar warga Kota Bekasi melakukan administrasi khususnya untuk para pendatang.

"Kita ingin menertibkan administrasi, karena beberapa oknum (diduga teroris) rata-rata datanya palsu," ujar Erwin saat diwawancarai di Gedung Disdukcapil Kota Bekasi, Senin (3/7/2017).

Beberapa data yang dipalsukan antara lain akta lahir, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Padahal, kata Erwin, kebenaran mengenai data-data tercatat di database Disdukcasip Kota Bekasi.

Sehingga dia mengimbau kepada warga agar melakukan tertib administrasi. Tidak hanya itu, kepada para pengelola kos dan kontrakan Erwin berharap dapat membantu pencatatan dan kebenaran dari data warga.

Erwin juga menjelaskan, sejauh ini Disdukcasip telah koordinasi dengan Densus 88 dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), terutama jika ada pelaku atau teroris yang memiliki identitas administrasi berasal dari Bekasi.

Baca: Pemkot Bekasi Akan Lakukan Operasi Yustisi Menyasar Rumah Kontrakan

Sampai tahun 2017 ada 2,7 juta penduduk di Kota Bekasi, namun yang tercatat administrasi hanya 2,4 juta penduduk. Sehingga diperkirakan ada 300 warga yang belum melakukan administrasi kependudukan.